Infobrief: Kuasa Korporasi Gula Nasional

Infobrief: Kuasa Korporasi Gula Nasional

Korporasi agroindustri gula di Indonesia merupakan salah satu aktor yang terkuat dalam rantai pasok pergulaan nasional, baik untuk komoditas gula rafinasi maupun gula konsumsi. Menguatnya korporasi agroindustri gula ini bukan hanya membahayakan petani tebu yang semakin terimpit kebijakan impor dan HPP gula yang tidak berubah sejak 2016.

Kendati biaya produksi terus meningkat, tetapi juga konsumen. Hak atas pangan dan gizi seorang konsumen, yang salah satunya berhak atas kecukupan pangan; baik untuk kebutuhan nutrisi dan keamanan pangan bagi tubuhnya, dapat terganggu ketika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk mengatur korporasi-korporasi yang dapat menyebabkan produk gula terus-terusan mencecoki pasar dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Negara harusnya mulai melakukan perannya untuk melindungi dan memenuhi hak atas pangan dengan menyesuaikan produksi gula dengan kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat, bukan semata-mata untuk permintaan industri industri besar.

Baca infobrief Fian Indonesia selengkapnya disini.

UNDROP dan Hak Atas Pangan

UNDROP dan Hak Atas Pangan

Jakarta, 24 April 2021 – Dua puluh tahun sejak pertama kali hak asasi petani dideklarasikan oleh Serikat
Petani Indonesia dan dua tahun sejak PBB mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang yang
Bekerja di Pedesaan (UNDROP), hingga saat ini petani masih belum dijamin haknya dan terus
mengalami marginalisasi serta ketidakadilan. Ironisnya, marginalisasi dan ketidakadilan tersebut
bersumber dari sistem pangan yang berlangsung di Indonesia, yang dipandang FIAN Indonesia dan
Serikat Petani Indonesia (SPI) lebih mengedepankan industrialisasi pertanian dan memprioritaskan
kerjasama dengan korporasi. Hal ini disampaikan lewat Webinar “Mentransformasikan Sistem
Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP” yang dilakukan
pada Kamis, 22 April 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Bumi.

“Petani itu punya hak atas tanahnya, hak atas benih, hak atas kawasannya, dan hak atas air. Petani
juga punya hak atas permodalan, pasar, dan kehidupan yang lebih baik di perdesaan,” jelas Henry
Saragih, Ketua Umum SPI. Hak-hak ini lah, beserta hak-hak lainnya, yang telah diamanatkan dalam
UNDROP. Ada 28 pasal yang mengatur perlindungan hak asasi petani yang seharusnya dihargai,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer). “Soal hak atas
pangan dalam UNDROP juga tidak dipisahkan dengan upaya perwujudan kedaulatan pangan.”
Namun sayangnya, pelanggaran hak-hak asasi kaum petani masih terus berlangsung hingga sekarang,
terutama di Indonesia. Mulai dari ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penggureman
petani, yang akhirnya berdampak pada semakin tidak sejahteranya kerja-kerja di sektor pertanian
yang mengurungkan niat generasi muda menjadi petani. “Pelanggaran ini juga akhirnya menyebabkan
ratusan juta kaum tani hidup dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi, karena sumber-sumber
pertanian banyak dikuasai perusahaan dan petani tidak lagi memiliki kedaulatan,” jelas Zubaidah,
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara. Ia menyoroti bagaimana anggota-anggota SPI di
daerahnya kerap terlibat dalam konflik agraria yang kemudian menggusur dan merampas lahan
pertanian pangan para petani kecil, menjerumuskan mereka dalam kemiskinan.

Situasi yang mirip juga berlangsung bagi nelayan kecil dan mereka yang mencari nafkah di wilayah
pesisir. Dani Setiawan selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
menunjukkan bahwa kendati nelayan kecil, termasuk perempuan nelayan, merupakan pelaku utama
perikanan baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya, mereka masih mengalami marginalisasi
dan keterbatasan akses dalam kepemilikan alat-alat produksi, sehingga harus bergantung pada
tengkulak atau rentenir.

“Kami mendukung adopsi UNDROP yang telah diperjuangkan teman-teman SPI, tetapi kami para
nelayan juga mendorong implementasi Pedoman Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil
Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (VGSSSF) juga. Melalui
UNDROP dan VGSSSF, yang didorong bukan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan
perikanan yang dikuasai korporasi-korporasi besar, tetapi pengelolaan yang mendorong adanya
prinsip-prinsip keberlanjutan, akses, dan kedaulatan, dan akhirnya hak atas pangan,” tuturnya.
Negara lantas memainkan peranan penting untuk menyelenggarakan sistem pangan yang
memerhatikan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi. Hadir dalam acara, Jarot Indarto,
Koordinator Bidang Pangan yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas. Dari Bappenas sendiri,penghargaan terhadap hak asasi petani dilakukan dengan menjamin kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP)
dan memasukkannya dalam “Sasaran dan Indikator Pembangunan”.

Sementara, transformasi “sistem pangan yang handal dan berkelanjutan” dilalui dalam lima fokus.
Meskipun terdapat visi untuk berfokus pada produksi domestik, pangan lokal, dan jaminan atas akses
dan distribusi pangan yang lebih efisien dan stabil, dalam kebijakan Bappenas masih terdapat
kebijakan-kebijakan yang mengutamakan adanya industrialisasi serta korporasi petani dan nelayan, di
mana skema korporasi petani dan nelayan akan menaruh petani dan nelayan sebagai tenaga kerja dan
perusahaan tetap menjadi off taker yang mendominasi.

Ini tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan pangan yang menjadi semangat pemenuhan hak asasi
petani dan hak atas pangan dan gizi. “Dalam kedaulatan pangan, setiap bangsa dan rakyat
menentukan pangannya secara mandiri meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran untuk
menghasilkan pangan. Dalam konteks kedaulatan pangan, alat produksi dan skala produksi kecil
menengah, lebih ke arah agroekologi, sesuai kebudayaan tradisional, multicrop, modul distribusinya
lokal, pelaku utamanya petani,” jelas Afgan Fadilla Kaban, Kepala Badan Khusus Kampanye Hak Asasi
Petani SPI.

“Lagipula, kedaulatan pangan juga lebih menjamin pemenuhan hak atas pangan dan gizi daripada
ketahanan pangan,” timpal Hironimus Pala, Anggota Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Selain
memberikan kekuatan bagi petani untuk menyediakan pangan bagi mereka sendiri dan tidak
tergantung dengan sistem pangan global, ini terkait juga dengan Nilai Tukar Petani—kalau yang hanya
dipikir NTP meningkatkan pendapatan tapi mendorong masyarakat membeli makanan dari luar yang
tak bergizi, kedaulatan pangan memikirkan isi lumbung petani dengan produksi sendiri yang beragam
dan lebih bernutrisi.” Dimasukkannya NTP dalam Sasaran dan Indikator Pembangunan memang harus
diapresiasi, tetapi pemerintah masih harus memberikan komitmen politik terutama dalam kebijakan
impor pangannya.

Dalam sistem pangan saat ini, SPI dan FIAN Indonesia melihat bukan kedaulatan yang diutamakan
negara, tetapi ketahanan pangan. Bukan perlindungan terhadap hak asasi petani, tetapi keberpihakan
pada korporasi. Adanya perampasan lahan dan sumber daya, pembangunan Food Estate, masifnya
impor yang mematikan produksi lokal, dominasi korporasi yang terus berlangsung di Indonesia, hingga
pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya yang malahan semakin jauh dari prinsip-prinsip
yang diamanatkan UNDROP untuk perlindungan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi,
melegitimasikan hal ini.

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan SPI tetap mendesak pemerintah untuk (1) Segera mengadopsi
pasal-pasal perlindungan HAP dalam UNDROP pada setiap peraturan dan kebijakan; (2) Melakukan
transformasi sistem pangan yang berpihak pada petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil
lainnya dan bukannya semakin memberi kemudahan pada korporasi, (3) Menaruh kedaulatan pangan
sebagai fondasi dari sistem pangan demi memenuhi hak atas pangan dan gizi untuk seluruh rakyat
tanpa kecuali, terutama bagi petani yang ironisnya sering mengalami permasalahan pangan dan gizi,
dan (4) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan seluruh peraturan dan
perundang-undangan nasional yang mendorong perlindungan terhadap hak asasi petani dan hak atas
pangan dan gizi. []

Gusti Shabia
+62 812-8373-9421

Photo by Shayan Ghiasvand on Unsplash

Impor Beras Ditunda: Segera Bentuk Badan Pangan Nasional dan Perbaiki Tata Kelola Pangan

Impor Beras Ditunda: Segera Bentuk Badan Pangan Nasional dan Perbaiki Tata Kelola Pangan

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal tak akan ada impor beras hingga Juni 2021 tidak membuat kita merasa lega. Pada Jumat (26/03) kemarin, Presiden menegaskan bahwa impor beras tak akan masuk ke Indonesia hingga Juni 2021.

Pernyataan Presiden tersebut menjawab sejumlah kritik dan protes jaringan kelompok tani, kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga sejumlah kepala daerah terkait rencana impor beras satu juta ton. Apalagi rencana tersebut bersamaan dengan panen raya.

Meskipun ada pernyataan ini, masyarakat tak boleh lengah, mengingat bahwa nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam telah dibuat dan akan ditandatangani akhir Maret ini, meskipun hanya untuk “berjaga-jaga di tengah ketidakpastian pandemi”. Artinya masih akan ada impor beras dalam tahun ini.

Justifikasi “berjaga-jaga” ini terasa lemah, karena selama tiga tahun terakhir, baik data produksi maupun harga beras selama tiga tahun terakhir tidak menunjukkan urgensi untuk impor. Selama tiga tahun terakhir, bahkan dalam kondisi pandemi Covid-19 sekalipun, Indonesia selalu surplus beras. Harga beras selama tiga tahun terakhir pun relatif stabil.

Selama ini, rencana impor beras selalu menuai kritik sebab:

Pertama, ketidaksinkronan data yang dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan impor, antara data cadangan beras pemerintah (CBP) dan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.

Kedua, koordinasi antar kementerian yang masih diwarnai kepentingan sektoral, terutama dalam pengambilan keputusan soal pangan.

Ketiga, permasalahan Bulog yang masih terjegal dengan posisinya yang dilematis sebagai penjaga stabilitas pangan dan perum yang harus mencari profit, yang membuatnya kesulitan untuk melakukan penyerapan dan menyalurkan stok beras lama yang sudah turun mutu.

Presiden FIAN Indonesia, Iwan Nurdin, mengatakan bahwa penundaan impor beras ini harus menjadi momentum untuk mengkritisi carut-marut perberasan dan pangan  nasional secara keseluruhan.

“Kita harus kembali mendorong kelembagaan pangan atau Badan Pangan Nasional yang sudah diamanatkan oleh UU Nomor 18 tahun 2012, entah dengan menciptakan badan baru atau melalui transformasi Bulog,” tegas Iwan. Badan Pangan Nasional akan menjadi kelembagaan pangan yang dapat mengambil kebijakan strategis terkait tata kelola pangan sekaligus pemenuhan hak atas pangan. “Tata kelola pangan, utamanya administrasi pangan dari produksi hingga distribusi harus berlandaskan data yang akurat.”

Selain kelembagaan, soal impor beras dan impor pangan juga disebabkan oleh lemahnya posisi petani dan pertanian dalam mendapatkan alokasi lahan, alat-alat produksi, dan jaminan pasar sehingga menjadikan produksi pangan nasional mencukupi baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.

Impor pangan harus tetap diwaspadai karena kemudahannya telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kini memperbolehkan impor meskipun produksi pangan dalam negeri dan stok pangan masih ada. “Impor yang tidak tepat telah dan akan menjadi ajang perburuan rente dan aktor politik dalam pembiayaan kandidasi politik mereka,” terang Iwan. Akhirnya, impor malah sekadar memuaskan kepentingan aktor-aktor tertentu dan tidak disandarkan pada kebutuhan rakyat. Selain itu, tertundanya impor beras tak bisa lantas disyukuri karena masih ada rencana impor komoditas-komoditas lain yang problematik, seperti impor gula, garam, dan bawang putih.

Terakhir, Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, juga mengingatkan terkait bahaya laten impor pangan yang mengarah pada agenda liberalisasi pangan. “Yang kita butuhkan adalah kualitas pangan yang layak untuk semua orang, akses terhadap pangan yang merata, dan penyediaan yang berkelanjutan untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang sejati. Impor pangan yang berkutat pada urusan kuantitas belaka jelas tak menjamah urusan ini, dan malah akan melanggar hak atas pangan dan gizi kaum miskin, perempuan, dan golongan rentan lainnya.”

Oleh karena itu, menanggapi penundaan impor beras ini, FIAN Indonesia tetap dalam sikapnya dan mendesak Pemerintah untuk:

1.       Segera membentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2012 (Pasal 126-129 dan Pasal 151).

2.       Memperkuat produksi pangan nasional bernsandarkan rumah tangga petani, koperasi petani, nelayan tradisional dan masyarakat adat melalui reforma agraria

3.       Mereformasi sistem perdagangan pangan yang memberlakukan pendekatan multisektoral dalam memenuhi hak atas pangan dan gizi di Indonesia, yang mengikutsertakan kementerian-kementerian yang relevan, dan yang bersandar pada data yang akurat.

4.       Mencabut UU Cipta Kerja dan revisi pasal-pasal yang tadinya berpihak pada liberalisasi pangan untuk lebih berfokus pada sistem pangan yang berpihak pada produsen pangan skala kecil, yang berkelanjutan, dan mendukung konsumsi yang sehat dan bergizi.

5.       Menjadikan Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) sebagai acuan pemerintah dalam memfasilitasi akses dan partisipasi petani dan produsen pangan skala kecil untuk menjual panennya dan untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, yang dapat mewujudkan pemenuhan hak atas pangan yang layak. Bukan hanya bagi petani atau produsen pangan skala kecil, tetapi untuk keseluruhan rakyat Indonesia.

Impor Beras: Momok Jangka Panjang untuk Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi

Impor Beras: Momok Jangka Panjang untuk Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi

Impor Beras

Cukup naas membayangkan petani Indonesia yang telah menggelontorkan tenaga, waktu, dan modal finansialnya untuk menanam padi, hanya untuk mendapati kelak mereka akan bersaing dengan produk impor. Namun, hal itu lah yang terjadi. Panen raya yang selalu jadi momen mencemaskan dan melegakan bagi petani; menilik panen akan terserap tetapi harga jatuh karena membludaknya persediaan beras dalam negeri, kini ketiban kecemasan yang lain: harga semakin jatuh karena rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras.

Polemik impor beras telah berlangsung sejak awal Maret 2021. Singkatnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan selaku pengambil kebijakan impor beras, bersepakat untuk mengimpor 1 juta ton beras. Mereka menggunakan data cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di angka 859.887 ton per Maret 2021, di bawah ketentuan minimal 1,5 juta ton, yang diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan beras nasional di angka 12,33 juta ton hingga bulan yang sama (Bayu, 2021). Namun, data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, stok beras nasional ada di angka 7,38  juta ton per Desember 2020. Perkiraan produksi beras secara nasional hingga Mei 2021 ada di kisaran 24,9 juta ton. Melihat angka prognosis produksi ini, ada surplus sebesar 12,6 juta ton.

Apakah ini hanya masalah kesimpangsiuran data, urgensi untuk memenuhi iron stock CBP BULOG,  atau urgensi memenuhi kebutuhan dalam negeri yang bisa membludak karena mendekati momentum hari raya, bantuan sosial pangan, dan bantuan untuk korban bencana alam sebagaimana kata pemerintah? Diperkirakan, konsumsi masyarakat pada Ramadhan dan hari raya malah akan menurun dan situasi pandemi Covid-19 belum pulih, membuat masyarakat masih akan cenderung menabung ketimbang berbelanja (CNN Indonesia, 2021; Florentin dan Larissa, 2021). Sementara, Bulog sendiri mengalami kesulitan menyalurkan beras sejak program raskin dan ranstra dihapus, yang membuat mereka terus menurunkan penyerapan beras domestik (Khudori, 2021). Bulog sendiri masih pusing mengurusi penyaluran beras-beras tahun 2018 dan 2019 yang ada di gudang Bulog. Mereka akan kelimpungan ketika impor juga harus diserap. Kalaupun BULOG tetap harus memenuhi kebutuhan iron stock, mereka dapat menyerap beras domestik yang diperkirakan surplus. Demikian pula penyerapan stok nasional dapat dialihkan untuk bansos, tidak perlu sampai impor.

Hal ini membuat impor jadi tidak beralasan apabila dilihat dari perspektif yang teknis. Kita tentunya boleh berpikir kritis dan menaruh prasangka bahwa ada banyak kepentingan yang dapat melatarbelakangi kebijakan impor beras yang semena-mena di luar kesimpangsiuran data dan buruknya koordinasi antarpihak dalam pemenuhan pangan. Misalkan, kepentingan politik perdagangan antarnegara. Dalam hal ini, misalnya, dengan Pemerintah Thailand di mana akan ditandatangani MoU kesepakatan impor beras putih (G2G) sebanyak 1 juta tadi (Arbar, 2021) yang mungkin dilakukan juga untuk menjaga ekspor minyak mentah dan mesin ke Thailand.

Hal yang perlu diingat adalah posisi beras yang menurut Bayu Krisnamurthi, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau Perhepi, sebagai komoditas strategis yang bukan hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi politik yang kental: (1) satu sisi memengaruhi kemiskinan dan inflasi, dan (2) sisi lainnya memiliki kepentingan bisnis dengan total Rp280 triliun per tahun (Kompas, 2021).

Ancaman Liberalisasi Pangan

Beras hanyalah satu dari banyak komoditas yang akan diimpor pada awal tahun ini. Gula, garam, daging sapi, dan bawang putih adalah komoditas lainnya yang akan diimpor. Kendati produksi dalam negeri memang belum bisa menutup kebutuhan beberapa komoditas ini, tetap ada ancaman impor mematikan kesejahteraan petani kecil. Impor gula konsumsi misalnya, dari yang hanya dibutuhkan sebanyak 300.000 hingga Mei 2021, membludak ke angka 796.944, mengancam terpukulnya harga di tingkat petani tebu pada musim giling (Kurniawan, 2021 dari wawancara Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia [APTRI]). Ini membawa kita pada kesadaran betapa Indonesia keranjingan mencantolkan sistem pangan kita dengan sistem pangan global, membuat pemenuhan pangan menjadi semakin liberal.

Masalah impor beras dan komoditas lainnya semakin menjadi kekhawatiran banyak pihak—termasuk FIAN Indonesia—ketika melihat pasal-pasal dalam regulasi yang mengarah pada liberalisasi pangan. Seharusnya, ketika terjadi kesimpangsiuran data yang menyebabkan impor pangan yang tidak perlu, regulasi dapat menjadi titik kekuatan untuk memberlakukan kebijakan sebagaimana mestinya. Misalnya, impor pangan baru boleh dilakukan ketika produksi dalam negeri atau cadangan pangan tidak mencukupi—ketika data-data yang ada menunjukkan produksi atau cadangan pangan dalam negeri itu cukup.

Namun naas, UU Cipta Kerja tak lagi menjamin bahwa impor baru bisa dilakukan ketika ada keadaan-keadaan ini. Pasal 64 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menaruh impor setara dengan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional, sehingga bisa dilakukan impor ketika produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional masih memenuhi kebutuhan. Yang artinya, penyerapan Bulog pun juga tidak harus memprioritaskan produksi dalam negeri.

Tentu, ada safeguards yang bisa kita pakai untuk mencerca kebijakan impor beras ini dengan mengacu pada Pasal 36 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam UU Cipta Kerja dan Pasal 30 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di mana impor pangan dan impor pangan pokok harus memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan Mikro dan Kecil dan harus berusaha melindungi mereka. Melihat impor beras pada saat panen raya terbukti akan menurunkan nilai tukar petani (NTP) dan membuat harga gabah akan semakin jatuh, impor beras tidak bijak untuk direalisasikan.  Tapi benarkah safeguards dalam pasal-pasal ini cukup kuat untuk membendung kebijakan pemerintah?

Dampak Jangka Panjang

Olivier de Schutter dalam Laporan Pelapor Khusus Hak atas Pangan (2014) pernah mengatakan, bila liberalisasi pangan yang tidak membatasi impor komoditas yang turut ditanam oleh petani terus berlangsung berkepanjangan, pertanian skala kecil tidak akan bertahan. Dalam jangka panjang, petani harus mendiversifikasikan pendapatan mereka dan tak hanya bergantung pada usaha tani yang kian tak cukup untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Banyak yang harus mengeksploitasi diri dengan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga; akan banyak pula yang menjadi tidak sejahtera. Kemiskinan di pedesaan semakin meningkat. Yang tak memilih melanjutkan kerja pertanian di desa, akan bermigrasi ke kota dan menjadi buruh dengan upah yang murah—bentuk kerentanan baru yang lain.

Apakah konsumen akan imun dari dampak buruk keranjingan impor? Tidak juga. Ketergantungan pemerintah untuk mengimpor dalam dalih menyeimbangkan harga dan membuat konsumen dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau akan membuat satu negara rentan pada volatilitas harga di pasar global dan tak punya kekuatan produksi lokal yang berkelanjutan yang selama ini diabaikan (de Schutter, 2017). Yang akhirnya, membuat konsumen juga rentan dengan harga pangan yang dapat melonjak sewaktu-waktu, terutama dalam kondisi krisis.

Kebijakan yang mengarah pada liberalisasi pangan pun menjadi bumerang untuk kedua belah pihak.

Seruan FIAN Indonesia

Pasal 16 Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) telah menyerukan bahwa negara harus mendukung dan menyediakan pasar yang memfasilitasi akses dan partisipasi petani dan produsen pangan skala kecil lainnya untuk menjual panennya dan memperoleh standar kehidupan yang layak, yang selanjutnya terhubung dengan pemenuhan hak atas pangan yang layak bagi mereka (Pasal 15). Oleh karena itu, FIAN Indonesia mendesak:

  1. Hentikan rencana impor beras yang akan merugikan petani dan menjebak mereka dalam kerentanan dan kemiskinan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19.
  2. Cabut UU Cipta Kerja dan revisi pasal-pasal yang tadinya berpihak pada liberalisasi pangan untuk lebih berfokus pada sistem pangan yang berpihak pada produsen pangan skala kecil, yang berkelanjutan, dan mendukung konsumsi yang sehat dan bergizi.
  3. Harus ada reformasi sistem pangan yang memberlakukan pendekatan multisektoral dalam memenuhi hak atas pangan dan gizi di Indonesia, yang mengikutsertakan kementerian-kementerian yang relevan. Sebagaimana kata Oliver de Schutter (2014) dalam Special Reportnya, harus terdapat koordinasi lintas sektor dalam mereformasi sistem pangan ini, termasuk dalam urusan penggunaan data yang akurat.

 

Gusti Nur Asla Shabia
Dept. Riset dan Advokasi FIAN Indonesia

 

REFERENSI

Arbar, T. F. (2021, Maret 15). Jreng! RI-Thailand Siap Teken MoU Impor Beras 1 Juta Ton. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20210315142217-4-230222/jreng-ri-thailand-siap-teken-mou-impor-beras-1-juta-ton

Bayu, D. J. (2021, Maret 10). Simpang Siur Data Beras di Balik Polemik Impor. Katadata. Diakses dari https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/60488562d283d/simpang-siur-data-beras-di-balik-polemik-impor?utm_source=Social&utm_medium=Instagram&utm_campaign=Analisis_Oka&utm_content=later-15312033.

CNN Indonesia. (2021, Maret 22). Faisal Basri soal Impor Beras: Jangan Mengada-ada. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210322174946-92-620645/faisal-basri-soal-impor-beras-jangan-mengada-ada

De Schutter, O. (2017). The political economy of food systems reform. European Review of Agricultural Economics, 1-27. DOI 10.1093/erae/jbx009

De Schutter, O. (2014). Final report: The transformative potential of the right to food. Report of the Special Rapporteur on the right to food, Oliver de Schutter, to Human Rights Council.

Khudori. (2021, Maret 12). Salah Urus Impor Beras 1 Juta Ton. Korang Kompas. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/12/salah-urus-impor-beras-1-juta-ton/.

Kompas. (2021, Maret 13). Impor Bukan Solusi Defisit. E-Paper Kompas, hlm. 9. Diakses dari https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210313.

Florentin, V. dan Larissa. (2021, Maret 22). Terdorong Sentimen Positif Bulan Suci. Koran Tempo. Diakses dari https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/463226/saham-barang-konsumsi-berpotensi-melesat-di-bulan-suci-ramadan

Infobrief: Menimbang Lumbung Ikan Nasional

Infobrief: Menimbang Lumbung Ikan Nasional

Pembangunan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara) dimaksudkan untuk mengupayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi wilayah di masa yang akan datang guna percepatan ekonomi di tingkat lokal dan peningkatan perekonomian di tingkat nasional.[1] Memang sumberdaya perikanan berpotensi besar sebagai sumber pangan hewani sekaligus sumber pendapatan. Pilihan LIN di wilayah Maluku disebabkan terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Laut Banda (WPP 714), Laut Seram (WPP 715), dan Laut Arafuru (WPP 718) dengan kelimpahan sumberdaya perikanan, yang dikenal dengan Golden Fishing Ground. Secara historis, sumberdaya perikanan di Laut Banda pernah dikerjasamakan dengan Jepang. Belakangan ini, proyek LIN muncul kembali ke permukaan publik dan semakin mencuat kuat dorongan pelaksanaannya setelah sempat timbul dan tenggelam dalam hampir satu dekade terakhir.

Selengkapnya sila unduh disini.

Aturan Turunan Uu Cipta Kerja Semakin Melanggar Pemenuhan Hak Atas Pangan Dan Gizi

Aturan Turunan Uu Cipta Kerja Semakin Melanggar Pemenuhan Hak Atas Pangan Dan Gizi

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia terhadap 6 PP Turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jakarta, 8 Maret 2021 – Menanggapi dikeluarkannya 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) dalam situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara pada 21 Februari 2021, FIAN Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap beberapa PP yang ternyata tidak memberikan jaminan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang lebih baik. Lebih buruk lagi, 49 regulasi ini disusun dengan tergesa-gesa, mengulangi cara lama Omnibus Law dalam mengusahakan pengesahannya.

Sebagai peraturan turunan yang bermuatan untuk melaksanakan atau diperintah undang-undang, dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, seharusnya ada pasal-pasal dalam PP yang akan memberikan perlindungan atau safeguards dalam konteks pemenuhan hak atas pangan dan gizi dari pasal-pasal dalam Omnibus Law yang sudah bermasalah. Dalam rilis pernyataan sikap sebelumnya, kami melihat pasal-pasal dalam Omnibus Law mengizinkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya kemudahan impor pangan dan sarana-sarana pertanian, kemudahan mengonversi lahan yang tidak mengikutsertakan penduduk setempat dan kelompok rentan yang bergantung pada lahan, kemudahan monopoli dan perlindungan terhadap  korporasi dan pihak-pihak pengeksploitasi alih-alih rakyat kecil, dan kerusakan lingkungan. Harapan bahwa PP memiliki pasal-pasal yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mengatur pemenuhan hak atas pangan dan gizi dalam koridor yang lebih berpihak pada rakyat dan keseimbangan ekologis pun pupus, karena beberapa PP nyatanya tetap mengarah pada pelanggaran hak atas pangan dan gizi. 

Berdasarkan analisis kami terhadap enam PP, yakni PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan, PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP No. 40 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, kami menyimpulkan bahwa regulasi-regulasi ini menyebabkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya:

  1. Dominasi korporasi (corporate capture) terlihat jelas dalam aturan ini, bahkan negara dibuat takluk dan harus memberikan dukungan melalui pembebasan pajak dan berbagai macam insentif, termasuk menjadikan proyek swasta biasa menjadi proyek strategis nasional demi “kepentingan umum”, termasuk proyek dalam bidang pangan seperti Food Estate. 
  2. Peminggiran dan dilanggarnya hak-hak rakyat, termasuk produsen pangan skala kecil, seperti petani dan nelayan yang memainkan peran krusial dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi (lihat PP No. 26/2021 dan PP No. 27/2021);
  3. Liberalisasi pangan yang masih berjalan, misalnya dari impor perikanan dan pergaraman yang semakin terbuka secara leluasa, alih-alih menguatkan sistem pangan lokal yang berpihak pada produsen dan konsumen, dan lebih berkelanjutan secara ekologis; 
  4. Kemudahan alih fungsi dan konversi lahan pangan dan kawasan hutan, yang dalam skala ekstrem, dapat berujung pada perampasan lahan serta konflik-konflik agraria. Misalnya kemudahan mengonversi lahan budidaya pertanian dan pelepasan kawasan hutan untuk proyek-proyek kepentingan umum, termasuk proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, dan Food Estate (lihat PP No. 23 Tahun 2021, 26 Tahun 2021, dan 42 Tahun 2021);
  5. Ketidakadilan atas nama ‘pembangunan’ yang dihadapi kelompok rentan dan penduduk tempatan yang tinggal di sekitar hutan, termasuk dengan tidak dijaminnya keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan (terkait dengan hak PADIATAPA), tidak dijaminnya ganti rugi atas lahan yang adil baik secara sosial, ekonomi, kultural bahkan religius, dan dipersulitnya resolusi konflik ketika mereka memperoleh dampak buruk dari pembangunan. Pembangunan seharusnya tidak meminggirkan aspek sosial dan diarahkan untuk kepentingan bisnis semata. 

Pasal-pasal yang termaktub dalam peraturan-peraturan seperti yang telah disebutkan di atas melanggar empat muatan normatif hak atas pangan dan gizi (kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan), terutama dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan ketika lahan pangan dan hutan, yang menjadi sumber pangan vital dan subsistensi bagi beberapa orang, terancam hilang dan diakuisisi perusahaan, bahkan, negara. Deretan PP ini juga akan melanggar beberapa pasal dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) terutama pasal 15 tentang hak atas pangan dan gizi yang layak dan kedaulatan pangan. 

Selain itu, Pemerintah memanfaatkan frasa “kepentingan umum” yang sebenarnya berpotensi memunculkan tindakan-tindakan represif pada rakyat yang menolak pembangunan. Sejatinya, “kepentingan umum” diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang didefinisikan rakyat itu sendiri.

Berlandaskan hal ini, FIAN Indonesia tetap konsisten dalam sikap,  mendesak pemerintah untuk:

  1. Mengutamakan tuntutan masyarakat Indonesia untuk mencabut UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya yang masih berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas pangan dan gizi;
  2. Melaksanakan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi, termasuk dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945. 
  3. Mengedepankan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang berpihak pada sistem pangan lokal dan produsen pangan skala kecil alih-alih berfokus pada proyek ketahanan pangan yang  semata-mata untuk stabilisasi nasional dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.   

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud keprihatinan kami atas pengabaian negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan cita-cita konstitusi. 

Jakarta, 10 Maret 2021
Gusti Nur Asla Shabia
(+6281283739421)
Riset dan Advokasi FIAN Indonesia 

 

 

*FIAN Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang mendorong hak atas pangan dan gizi sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di bawah tatanan sosial masyarakat yang adil dan demokratis.
Lonjakan Harga Pangan di Masa Pandemi Makin Mencemaskan

Lonjakan Harga Pangan di Masa Pandemi Makin Mencemaskan

Global Network for the Right to Food and Nutrition Asia Chapter bersama FIAN International merilis laporan Asia Covid-19 Monitoring Report on the Impact of the Right to Food and Nutrition (Hak atas Pangan dan Gizi) pada akhir 2020 lalu.Peneliti FIAN Indonesia, Gusti Nur Asla Shabia, mengungkap, laporan tersebut berisikan tanggapan berbagai pemerintah dalam menanggapi Covid-19. Selain itu, bagaimana langkah-langkah tersebut telah berkontribusi pada realisasi pemenuhan hak atas pangan dan gizi untuk kelompok dan komunitas yang paling terpinggirkan di negara-negara tersebut salah satunya Indonesia.

“Tahun 2020 merupakan tahun yang kelam bagi seluruh negara, tak terkecuali negara-negara di Asia. Di Asia, tercatat angka kelaparan tertinggi, atau ada sekitar 381 juta orang yang berada dalam kondisi kelaparan (data WHO per 2021),” ucap Shabia di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Seiring dengan tingkat kelaparan tersebut, beberapa region di Asia termasuk Indonesia sangat terdampak pandemi Covid-19 dalam hal angka kematian, positivity rate, dan jumlah pasien positif.

Laporan itu mengungkapkan bahwa beberapa bentuk pelanggaran hak atas pangan dan gizi di Indonesia mencakup lima hal. Pertama, tidak diperhatikannya pemenuhan pangan untuk beberapa kelompok marginal dan minoritas.

Kedua, kebijakan pengamanan sosial (social safety net) yang memiliki permasalahan dalam distribusi (belakangan diketahui turut memiliki permasalahan dari dana yang dikorupsi). Ketiga, masih tingginya angka perampasan lahan. Keempat, masih masifnya penyebaran produk-produk pangan industrial keluaran pabrikan yang memiliki konsekuensi kesehatan.

Terakhir, kelima, belum efektifnya penyerapan hasil panen di petani. “Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha setidaknya dalam menyiapkan berbagai skema bantuan sosial dan berusaha menyerap hasil panen petani di berbagai daerah, persoalan mendasar dalam sistem pangan Indonesia tak kunjung dientaskan,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa alih-alih berkonsentrasi pada penguatan pangan lokal, sistem pangan malah makin membuka pada impor dan mengusahakan ekspor di tengah-tengah ketidakpastian akibat pandemi.

Memang, lanjutnya, terdapat pembangunan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang ditengarai sebagai solusi untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

“Namun, kami menilai Food Estate sebagai proyek pembangunan yang akan lebih mendatangkan kerusakan lingkungan, penggureman petani kecil, dan kerawanan pangan,” pungkasnya.

Sumber: https://www.wartaekonomi.co.id/read323727/lonjakan-harga-pangan-di-masa-pandemi-makin-mencemaskan

Indeks Pangan, Relevankah?

Beberapa waktu yang lalu Arif Satria, Rektor IPB menyebutkan bahwa Indeks Pangan Indonesia lebih buruk dari Ethiopia dan Zimbabwe. Data ini mengacu pada Food Sustainability Index (FSI) yang menempatkan Indonesia di peringkat 60 kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.
Food Sustainability Index  adalah keluaran dari Economist Intelligence Unit (EIU) bersama sebuah foundation bernama Barilla Center-for Food & Nutrition (BCFN). Index tersebut mengacu tiga indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.
Indeks ini dirancang melalui studi dan analisis hubungan antara makanan dengan faktor science, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga food sustainability diartikan sebagai suatu kondisi dimana sistem pangan suatu negara dapat mempertahankan sumber daya alamnya tanpa kehabisan; atau bersusah payah mendapatkannya; atau berkompromi dengan kesehatan masyarakatnya, dan tanpa berkompromi dengan akses generasi penerusnya terhadap pangan.
Beberapa hari setelah itu, Arif Satria mengklarifikasi pernyataanya tentang status ketahanan pangan Indonesia yang merujuk pada Food Sustainable Index (GFSI). Jika merujuk pada Index ini  Indonesia masih unggul dari negara lain. Namun benarkah demikian?
Dalam beberapa tahun terakhir posisi Indonesia memangg mengalami kenaikan yang saat ini  berada di peringkat 62 dari 113 negara.  Nilai Indeks Keseluruhan pada data tersebut ditentukan oleh tiga aspek, yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan, Kualitas dan Keamanan. Aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkatmemang naik namun dari aspek Kualitas dan Keamanan masih sangat rendah.
Di dalam GFSI juga terdapat data mengenai kekurangan Gizi pada anak-anak. Terlihat angka tersebut masih jauh di bawah standar untuk kasus stunting yang bisa ditoleransi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) yaitu paling banyak setidaknya hanya 20 persen. Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Faktor kesehatan serta pemenuhan gizi seimbang menjadi kebutuhan dasar dan fundamental yang sepatutnya dipenuhi negara.
Food Sustainable Index lebih mengukur keberlanjutan pemenuhan pangan dengan pertanian berkelanjutan, food loss, food waste dan kandungan gizinya. Sedangkan Global Food Security Index mengukur ketahanan pangan dari sisi ketersediaan keterjangkauan dan kualitas serta keamanan pangan.
Selain itu juga ada Global Hunger Index, dari data tahun 2020 Indonesia berada di tingkat 70 dari 107 negara atau berada di level moderat.  Indikator yang diukur adalah persentase kekurangan makanan dari populasi, prevalensi berat balita di bawah standar, malnutrisi, stunting, wasting dan tingkat kematian balita. Indeks berskala 0 (terbaik) hingga 100 (terburuk) dengan beberapa kategori dari tingkat kelaparan rendah hingga sangat mengkhawatirkan.
Semua indekx tersebut seperti mengingatkan kita bahwa Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah untuk membenahi urusan pangan. Sudah saatnya Pemerintah  merombak sistem pangan agar berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan tergantung pada sistem pangan global yang dikendalikan oleh korporasi dan mafia pangan.  Jika kita berdaulat atas pangan kita, maka dengan sendirinya indeks pangan kita akan meningkat.
Menyadari Ada yang Salah dalam Sistem Pangan Kita

Menyadari Ada yang Salah dalam Sistem Pangan Kita

Beberapa hari yang lalu, terdapat sejumlah berita yang mengabarkan bahwa Indonesia menempati peringkat yang rendah dalam indeks keberlanjutan pangan. Merujuk pada Food Sustainability Index, yakni indeks yang diidentifikasi oleh The Economist Intelligence Unit dengan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation  (BCFN), Indonesia menempati peringkat 60 atau 8 terbawah berdasarkan tiga indikator; sampah pangan, pertanian berkelanjutan, dan tantangan atau permasalahan yang terkait dengan pemenuhan nutrisi.

Di luar permasalahan menyandingkan peringkat Indonesia dengan Ethiopia dan Zimbabwe, indeks ini telah membantu kita menyadari bahwa negara ini masih memiliki permasalahan pangan yang cukup pelik yang terhubung pula dengan belum dipenuhinya hak atas pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat. Dalam tantangan pemenuhan nutrisi, misalnya, Indonesia masih mengemban double, bahkan triple burden masalah gizi, yakni obesitas dan malnutrisi. Hal ini ironis ketika menyadari masalah Indonesia dalam urusan sampah pangan, yang menunjukkan bahwa kurang lebih setiap satu orang membuang 300 kg makanan per tahun.  Dalam hal pertanian berkelanjutan, sistem pertanian di Indonesia juga masih didominasi pertanian industrial yang merusak dan mencemari tanah, lautan, dan udara, alih-alih pertanian yang lokal, alami, dan mendukung keberlanjutan produsen pangan skala kecil. Di tengah pandemi Covid-19, masalah pangan bukan hanya diperburuk dari makin meningkatnya kesulitan ekonomi, yang dapat berujung pada meningkatnya stunting dan kelaparan, tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang mengancam keberlanjutan pangan kita, seperti promosi pertanian industrial berskala besar yang digencarkan dalam proyek Food Estate.

Food Sustainability Index bukan satu-satunya indeks untuk menyadari ada permasalahan dalam sistem pangan di Indonesia. Ada, misalnya, Global Hunger Index (GHI) yang indikatornya mencakup angka kelaparan, berat badan rendah (wasting), tinggi badan kurang (stunting), dan kematian bayi dari satu negara. GHI menempatkan Indonesia dalam peringkat 70 dari 107 negara, dalam level kelaparan yang ‘moderat’ pada tahun 2020 silam. Terdapat juga Food Security Index yang menempatkan Indonesia dalam peringkat 62 dari 122 negara. Meskipun begitu, Food Security Index bagi FIAN Indonesia bukan acuan yang pas karena masih berorientasi pada ketahanan pangan (food security), di mana ketersediaan dan kecukupan tidak mengindahkan dari mana pangan itu berasal dan relasi kuasa apa yang terdapat di balik sistem pangan tersebut.

Permasalahan dalam sistem pangan, sebenarnya akan membawa kita pada persoalan pemenuhan hak atas pangan dan gizi juga. Karena, jika ada permasalahan dalam sistem pangan—katakan lah dalam produksi yang tidak berkeadilan terhadap petani skala kecil atau distribusi pangan yang tidak menjangkau suatu kelompok miskin dan marginal—hak atas pangan dan gizi sudah pasti terlanggar. Selain mengacu pada indeks, menyadari permasalahan dalam sistem pangan kita dapat dilakukan dengan menyandingkan realita yang ada dengan muatan-muatan yang ada di dalam dokumen-dokumen seperti Komentar Umum No. 12 tentang Hak Atas Pangan yang Layak dan CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition.

Muatan normatif dalam Komentar Umum No. 12, yang terkait dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, mencakup:

  1. Kecukupan, di mana suatu pangan memiliki kualitas dan jumlah (kuantitas) yang cukup untuk dikonsumsi, termasuk aman untuk dikonsumsi dan dapat diterima secara kultural;
  2. Ketersediaan, di mana ada kemungkinan untuk memperoleh makanan secara langsung dari lahan produktif atau sumber daya lain yang memenuhi kebutuhan;
  3. Keterjangkauan, di mana pangan bisa diakses oleh semua orang, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
  4. Keberlanjutan, di mana kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, semua bagian dalam sistem pangan menjamin keberlangsungan yang tidak membahayakan pemenuhan pangan di generasi mendatang (jangka panjang).

Empat muatan normatif ini, bukan hanya muatan kosong dalam dokumen, tetapi idealnya dijadikan acuan oleh pemerintah sebagai duty bearer yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi bagi seluruh rakyatnya. Dibutuhkan suatu instrumen dan mekanisme dalam pengumpulan dan monitoring potensi pelanggaran hak atas pangan dan gizi. Posisi Indonesia yang buruk dalam berbagai indeks yang terkait dengan pemenuhan pangan seharusnya bisa memantik pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, lantas, membereskan masalah-masalah yang dapat menjerumuskan masyarakatnya ke dalam kelaparan atau masalah gizi lainnya. Karena, pada akhirnya esensinya bukan hanya sekadar menaik-turunkan peringkat saja.

[Gusti Nur Asla Shabia]

Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Jakarta, 11 Februari 2021 – Hak atas pangan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kewajiban mengikat yang dijamin dalam hukum internasional. Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggung jawab semua orang, tetapi menekankan peranan penting pada dua  aktor: pemerintah, sebagai pemegang kewajiban (duty bearers) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai National Human Rights Institutions (NHRIs) yang imparsial dan independen yang harus turut melindungi dan menegakkan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi atas hak tersebut.

Kendati Komnas HAM telah memprioritaskan hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik agraria dan memerhatikan hak atas pangan mereka, FIAN Indonesia menilai Komnas HAM belum menaruh perhatian yang penting dan mendesak pada hak atas pangan. Ini lah yang kemudian berusaha didorong oleh FIAN Indonesia dalam audiensi bersama Komnas HAM, Rabu (10/02) kemarin.

“Bagi FIAN Indonesia, hak atas pangan merupakan hak yang vital bila disejajarkan dengan hak yang lain. Konsekuensi dari pelanggaran hak atas pangan memang tak tampak sejelas pelanggaran hak yang lain, sehingga tak diperhatikan, tetapi banyak orang kelaparan,” jelas Adi, tim Kampanye FIAN Indonesia.

Hal ini turut ditambahkan oleh Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Dalam memperjuangkan hak atas pangan dan gizi di Indonesia, FIAN Indonesia tentunya tak dapat bergerak sendiri, dan mengharapkan Komnas HAM dapat mengisi pula untuk usaha menegakkan hak atas pangan dan gizi.”

Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM memberikan respon positif terkait potensi kerjasama Komnas HAM dengan FIAN Indonesia ke depannya. “Komnas HAM tentunya bersedia untuk bergerak dan bekerjasama dengan FIAN Indonesia dalam memenuhi hak atas pangan sebagai pemajuan hak asasi di Indonesia sekaligus perbaikan kualitas hidup warga Indonesia,” sambut Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI.  Sandra turut menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan hak esensial dan primer dalam HAM.

Kerjasama ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan, mengingat Komnas HAM belum melakukan kajian khusus terkait pemenuhan hak atas pangan di Indonesia dan belum memiliki Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait hak atas pangan dan gizi. Komnas HAM sendiri pernah menyusun rekomendasi untuk kedatangan Hilal Elver, Pelapor Khusus Hak atas Pangan dari PBB pada 2018 silam.

Ke depannya, Komnas HAM akan melibatkan FIAN Indonesia dalam penyusunan SNP Agraria dan memberikan peluang untuk menyusun SNP lain yang belum ditentukan temanya, yang bisa diarahkan kepada hak atas pangan. FIAN Indonesia juga mengusulkan Komnas HAM untuk membuat pemantauan hak atas pangan dan gizi selama Covid-19.

Dalam audiensi tersebut, FIAN Indonesia kembali menegaskan beberapa hal yang mengurgensikan pemantauan dan pemenuhan hak atas pangan. Pertama, angka stunting Indonesia di tingkat dunia yang masih tinggi. Kedua, kondisi Covid-19 yang telah menyebabkan kematian dan kelaparan. Ketiga, integrasi pertanian dari hulu ke hilir dapat semakin meminggirkan petani, nelayan, dan produsen skala kecil. Keempat, konsumen perempuan dan anak yang selalu dikelabui oleh makanan industrial dan pabrikan.  Terakhir, dampak potensial dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap masa depan hak atas pangan dan gizi warga negara Indonesia.

Dengan kesediaan Komnas HAM untuk mengawal hak atas pangan dan gizi, hak ini dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dan dapat diklaim sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak boleh diabaikan, apalagi dilanggar.

Kontak:
Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)