Mentransformasi Sistem Pangan Berorientasi Kedaulatan Pangan

Mentransformasi Sistem Pangan Berorientasi Kedaulatan Pangan

Pada tanggal 26-28 Juli 2021 ini akan diselenggarakan Pre-Summit Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia oleh PBB (United Nations Food System Summit-UNFSS) dan acara pada September 2021 di New York, AS. KTT ini dimaksudkan untuk menjadi wadah dalam mengentaskan permasalahan kelaparan dan gizi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Laporan SOFI 2021 (State of the Food Security and Nutrition in the World),  lebih dari 811 juta penduduk dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020 atau meningkat 116 juta dari tahun 2019.

Namun menjadi keprihatinan kami adalah bahwa penyelengggaraan KTT ini bekerjasama dengan World Economic Forum (WEF) yang merupakan representasi dari ribuan elit bisnis dari korporasi besar dan elit politik dari negara-negara industri besar. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan di dalam KTT tersebut, sementara itu disaat yang bersamaan akan menyingkirkan peran masyarakat sipil, produsen pangan skala kecil, dan gerakan petani untuk mengembangkan sistem pangan yang berkeadilan.

Kami melakukan kritik terhadap KTT Sistem Pangan Dunia, karena KTT ini tidak menjawab persoalan struktural terhadap penegakan kedaulatan pangan di tingkat global. Justru pengaturan sistem pangan dunia yang berjalan kini sangat pro liberalisasi dan mendorong dominasi korporasi. Pintu masuknya melalui perjanjian perdagangan bebas yang membuat satu aturan sistem pangan dunia dapat dengan mudah didominasi  oleh korporasi.” Ungkap Rahmat Maulana Sidik, Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ).

Senada dengan pernyataan tersebut, Gusti Shabia dari FIAN Indonesia “KTT Sistem Pangan Dunia akan menciptakan pengukuhan pengaturan pangan global yang semakin melanggengkan dominasi korporasi dan semakin menjauhkan bentuk forum yang berbasis hak. Dalam hal ini, yang tidak mendorong negara untuk menjadi pengemban kewajiban dan rakyat sebagai pemegang hak.”

Menurut Sekjend KPRI, Anwar Sastro menekankan bahwa “Pangan adalah soal kebutuhan survival manusia, bukan soal profit, Jadi prinsip kerja korporasi pangan bertentangan dengan prinsip dasar pangan. Agro-koperasilah seharusnya, tentu dengan prinsip agro-ekologi dalam tata kelolanya. Belajar dari banyak kasus kelaparan, kurang gizi, ketimpangan dalam masalah pangan, segala bentuk upaya yang ingin memonopoli atau mendominasi, mengeksploitasi dan tindakan yang kapitalistik lainnya harus dihentikan, termasuk upaya baru segelintir orang yang mendorong adanya UNFSS.“

Putri Fahimatul, Staf Advokasi Kebijakan Solidaritas Perempuan juga menyatakan “KTT Sistem Pangan Global adalah bentuk nyata dari pembajakan oleh korporasi atas ruang publik, termasuk sistem PBB. Agenda korporasi yang mengejar keuntungan, berkebalikan dengan karakteristik pengelolaan pangan perempuan yang merawat dan memperhatikan keberlanjutan antar generasi. Covid 19 ini seharusnya mampu membuka mata kita bahwa sudah seharusnya kita sadar petani dan nelayan lah penyokong utama dalam sumber pangan.”

Di sektor nelayan Budi Laksana, Sekjend SNI mengungkapkan permasalahan di sektor kelautan “Indonesia adalah mayoritas nelayan kecil yg menggantungkan hidupnya kepada wilayah pesisir dan kelautan. Ekpansi modal dengan menjadikan laut sebagai kapital dan industrualisasi, serta intensifikasi banyak meminggirkan nelayan ruang pesisir menjadi sentra sentra pelabuhan, nelayan harus berhadapan dengan industri kapal yg dimiliki korporasi, UNFSS akan semakin meminggirkan para nelayan

Sebagai solusi sistem pangan yang saat ini ada, Afgan Fadlila dari SPI mengatakan “Penguasaan lahan yang minim dan maraknya perampasan lahan dan kriminalisasi petani membuat keberlangsungan produksi pangan yang sehat dan bernutrisi sulit berjalan serta kesejahteraan petani pun terancam. Oleh karena itu, kedaulatan pangan merupakan solusi utama untuk mengatasi permasalahan pangan hari ini. Syarat-syarat kedaulatan pangan wajib dilaksanakan secara komprehensif, seperti reforma agraria, agroekologi dan penguatan koperasi.”

Oleh karena itu, kami segenap gerakan masyarakat sipil dan organisasi massa berpendapat dan bersikap:

  1. Menyatakan keberatan terhadap KTT Sistem Pangan Dunia PBB/UNFSS karena jauh dari semangat multilaterisme, demokrasi dan transparansi dan lebih banyak mengakomodir kepentingan bisnis;
  2. Mendesak Pemerintah untuk melangsungkan dialog terkait transformasi sistem pangan nasional dengan jejaring masyarakat sipil dan organisasi petani, nelayan, serikat buruh, perempuan, dan kelompok masyarakat adat yang lebih luas, dengan proses yang lebih demokratis dan transparan untuk mewujudkan sistem pangan yang berbasis kedaulatan pangan;
  3. Meletakkan kedaulatan pangan yang adil gender sebagai pilar utama dan jalankan reforma agraria sejati, agroekologi, kelembagaan ekonomi yang bersifat solidaritas dan kerakyatan.
  4. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala perampasan ruang hidup terhadap petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya dengan proyek-proyek infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan baik di daratan, pesisir, atau pulau-pulau kecil serta memperbaiki kondisi kerja dan pendapatan yang layak bagi para pekerja dan buruh di sektor pangan;
  5. Mengajak seluruh unsur masyarakat sipil untuk memperjuangkan gerakan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Demikian Release ini kami buat agar persoalan pangan ini dapat menjadi keprihatinan kita bersama. Pangan adalah hak dasar manusia dan seluruh warga negara. Pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab negara.

Narahubung:

  1. Gusti Shabia +62 812-8373-9421
  2. Afgan +62 813-6151-2131
  3. Anwar Sastro +62 811-8455-579

Organisasi yang bergabung dengan Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan:

FIAN Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, Solidaritas Perempuan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Yayasan Tananua Flores, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), FSBKU – KSN, KOBETA, FIELD Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Perkumpulan Inisiatif, WALHI Kalteng, FSRP – KSN, FS-Pasopati -KSN, Samawa Islam Transformatif (SIT), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Agrarian Resources Center (ARC), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), Komunitas Desa (Komdes)-Sulawesi Tenggara.

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan

PENDAHULUAN
Dinamika sistem pangan nasional takkan terlepas dari adanya pengaturan pangan tingkat
dunia yang aktor-aktornya saling berkaitan. Selama ini pengaturan pangan global yang sudah berada dalam cengkeraman korporasi akan semakin kuat, tercermin dari rencana
penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia oleh PBB (United Nations Food System Summit-UNFSS) yang terdiri dari acara Pre-Summit pada 26-28 Juli 2021 dan puncaknya pada September 2021 di New York.

KTT Sistem Pangan Dunia PBB merupakan KTT yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. KTT ini dimaksudkan untuk menjadi wadah dalam mengentaskan permasalahan kelaparan dan gizi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Laporan SOFI 2021 (State of the Food Security and Nutrition in the World), lebih dari 811 juta penduduk dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020 atau meningkat 116 juta dari tahun 2019.

Selengkapnya baca disini.

KTT Sistem Pangan PBB: Menghalangi Perubahan Sistem Pangan dari Penguasaan Korporasi

KTT Sistem Pangan PBB: Menghalangi Perubahan Sistem Pangan dari Penguasaan Korporasi

Dunia saat ini tengah mengalami berbagai krisis: Kelaparan yang terus meningkat sejak 2014 dan saat ini mempengaruhi hingga 811 juta orang, konsumsi produk pangan ultra-proses yang telah memicu pandemi obesitas dan penyakit tidak menular lainnya, perubahan iklim yang berdampak buruk pada mata pencaharian jutaan orang, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang semakin mengkhawatirkan. Model produksi dan distribusi pangan saat ini sangat tidak berfungsi, dan konsekuensi dari model ini memerlukan biaya tinggi jika digunakan untuk sistem publik.

Ketika kasus pertama COVID-19 menjadi berita utama satu setengah tahun yang lalu, sesuatu yang awalnya hanya merupakan krisis kesehatan masyarakat, dengan cepat berubah menjadi krisis mata pencaharian dan pangan bagi banyak orang. Pemerintah di seluruh dunia mengadopsi langkah-langkah drastis yang sering diterapkan tanpa pandang bulu dan menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan – terutama pekerja harian dan pekerja lainnya yang bekerja di pasar informal. Dengan tidak adanya atau tidak memadainya jaringan perlindungan sosial, langkah-langkah ini telah nyaris membuat sebagian besar masyarakat tidak mampu bertahan hidup. Dalam krisis pangan ini, jumlah mereka yang menderita kelaparan telah meningkat secara drastis hingga 161 juta hanya dalam waktu setahun.

Berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia menyerukan keadilan yang lebih besar, dan jumlah demonstran terus bertambah. Pemerintah harus mendengarkan rakyat mereka dan memenuhi tuntutan terhadap hak mereka. Dengan menganggap serius tuntutan rakyat dan menerapkan praktik nyata untuk mengatasi krisis, sumber daya pemerintah akan digunakan dengan cara yang jauh lebih berkelanjutan, sehat, dan adil.

Selengkapnya sila unduh dokumen disini.

Dialog Nasional Indonesia Menuju Food System Summit Belum Berbasis Pada Partisipasi yang Inklusif dan Berpendekatan Hak

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia atas UN Food System Summit (UNFSS)

Penyelenggaraan Dialog Nasional Indonesia menuju UN Food System Summit (UNFSS) di Roma, pada 27 April 2021 silam masih belum sepenuhnya mengedepankan forum yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi yang layak. UNFSS merupakan forum multi pemegang kepentingan yang diperuntukkan untuk mentransformasi sistem pangan yang mengeliminasi kelaparan, meningkatkan gizi, lebih sehat dan inklusif serta menjaga keberlanjutan alam. Namun, Civil Society and Indigenous People’s Mechanism (CSM) for relations with the UN Committee on World Food Security telah aktif menggarisbawahi problematika UNFSS dan melancarkan kritik mereka terhadap mekanisme penyelenggaraan dialog menuju UNFSS mendatang.  Salah satunya, mewanti-wanti bahwa Dialog Nasional—dialog yang dihelat di level negara oleh penyelenggara terpilih—akan mengulang mekanisme Summit yang menjadi sumber keprihatinan organisasi-organisasi masyarakat sipil independen dalam CSM.

Pertama. Dari segi penyelenggaraan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, Dialog Nasional yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) sebagai convenor pada akhir April 2021 lalu dilaksanakan secara tertutup, tidak memiliki publikasi resmi yang transparan soal step by step pelaksanaannya, dan berdasar pada undangan yang kriteria seleksinya tidak disampaikan ke publik secara jelas. Bappenas memberikan informasi tentang setting Dialog Nasional melalui Webinar FIAN Indonesia bersama SPI, “Mentransformasikan Sistem Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP”, tetapi struktur dan list peserta pada saat itu sudah rigid. Sebagai forum strategis yang tujuannya adalah untuk menghimpun saran dan masukan kritis berlandas pengalaman untuk mentransformasi sistem pangan menjadi lebih berkelanjutan bagi seluruh pihak, sejatinya Dialog Nasional direncanakan dan dilaksanakan dengan metode yang terbuka, partisipatif, dan adil, tidak diputuskan secara sepihak.

Kedua. Dari sisi representasi, Bappenas memang telah mengundang partisipan dari petani dan produsen skala kecil, serikat buruh, dan organisasi non-pemerintah lokal yang memiliki dampingan dan studi-studi lapangan. Perusahaan multinasional (multinational corporation) dan bisnis nasional besar (large national business), pemegang kepentingan yang beberapa di antaranya kerap menimbulkan permasalahan dan pelanggaran hak atas pangan di Indonesia  tidak diberikan tempat secara langsung untuk berpartisipasi dalam forum ini. Namun, hal ini tidak lantas melegakan karena kepentingan korporasi masih diwakilkan dalam forum melalui partisipasi beberapa asosiasi yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan agribisnis besar dan perusahaan-perusahaan transnasional yang memiliki catatan merah terkait permasalahan agraria dan kerusakan lingkungan (lihat Lampiran 1 soal Struktur Dialog Nasional).

Selain itu, jumlah institusi nasional dan pemerintahan  masih mendominasi dan dapat berakibat pada hasil diskusi yang terkooptasi dan tersetir untuk mewadahi kepentingan mayoritas partisipan di forum. FIAN Indonesia dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain menyoroti bahwa segelintir institusi pemerintahan (periode kerja 2019-2024) yang kerjanya beririsan dengan sistem pangan, berikut program kerja dan kebijakan yang mereka usung, mengedepankan kepentingan ekonomi, seperti efisiensi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi pasar. Logika bahwa peningkatan produktivitas dan pengikutsertaan produsen pangan skala kecil ke dalam pasar finansial dijadikan jurus pamungkas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketiga. Dari Dokumen Official Feedback Dialog Nasional, terlihat adanya representasi yang timpang, kemungkinan besar berujung pada output-output Action Track[1] yang masih dikontaminasi oleh solusi transformasi sistem pangan yang dikerangkai kepentingan bisnis, dan bukannya sistem pangan yang berbasis hak dan menaruh kedaulatan di tangan produsen pangan skala kecil. Biofortifikasi, korporasi petani, ekonomi sirkuler, dan climate smart agriculture merupakan solusi-solusi mengentaskan kelaparan dan permasalahan gizi yang disetir oleh bisnis dan korporasi (business-led and corporate-led). Di sisi lain, adalah langkah yang baik bahwa Dialog Nasional juga telah mendorong peralihan ke sistem pangan lokal dan penerapan agroekologi, tetapi hal ini akan seperti jargon kosong saja apabila solusi-solusi business-led yang diusulkan tadi masih menjadi solusi yang lebih diprioritaskan. Permasalahan sistem pangan yang ada di Indonesia, seperti reforma agraria yang belum berjalan dengan maksimal dan Food Estate yang mengancam hak atas pangan masyarakat tidak disinggung.

Kesimpulannya, Dialog Nasional yang dihelat Bappenas mengkonfirmasi keprihatinan organisasi masyarakat sipil, termasuk FIAN Indonesia, yang tergabung dalam CSM. Saat ini, urgensi mentransformasikan sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi terletak pada sejauh mana permasalahan struktural dan sistemik yang ada dalam sistem pangan kita disadari, disinggung, dan didiskusikan alternatifnya.

Menanggapi hal ini, FIAN Indonesia sejalan dengan CSM bahwa UNFSS, berikut skema dialog yang mereka sediakan dan terekstensi sebagai Dialog Nasional, cacat secara pengorganisasian dan gagal untuk menggarisbawahi permasalahan struktural sistem pangan serta mengedepankan solusi yang ada di tangan rakyat (people’s solution), bukan korporasi. Untuk itu, FIAN Indonesia menyatakan sikap untuk tetap menggunakan alternatif lain dalam turut serta dalam memberi saran dan masukan terkait transformasi sistem pangan dan akan terus aktif mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk memanfaatkan lini independen yang disediakan CSM, dalam rangka berjuang untuk transformasi sistem pangan yang lebih berbasis hak dan berkeadilan ekologis.

Lampiran 1

Catatan:

* CSM mencatat beberapa aktor-aktor korporasi yang berpengaruh dalam The Summit, dengan penambahan dari FIAN Indonesia sendiri sesuai dengan pemetaan aktor:

IBCSD (Indonesia Business Council for Sustainable Development) Asosiasi yang dipimpin oleh CEO beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, untuk “pembangunan berkelanjutan”, di mana anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan agribisnis, industri ekstraktif, atau industri makanan/minuman yang problematis, seperti: Wilmar, Cargill, Monsanto, East West Indonesia Nestle, Freeport, dan masih banyak lagi. Berafiliasi dengan World Business Council for Sustainable Development (WBSCD).

PISAgro Berafiliasi dan didirikan karena keresahan dalam World Economic Forum (WEF) Summit. Anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh perusahaan transnasional seperti Bayer, Cargill, Dow AgroSciences, Syngenta, Koltiva, atau agribisnis lokal raksasa seperti Indofood, Great Giant Pineapple, Sinar Mas dll. WEF sendiri baru menandatangani kerjasama strategis dengan PBB.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Asosiasi tingkat internasional yang anggotanya mencakup perusahaan transnasional seperti Bayer, Danone, Dow, Dupont, Kellogg’s, Nestlé, PepsiCo, Rabobank;

EAT Forum: Didirikan oleh Stordalen Foundation, Stockholm resilience Center and the Wellcome Trust; Members of Board of Trustees: Potsdam Institut for Climate Impact Research, WEF, and others; Engagement Allies: WBCSD, Google Food Services, Nestlé, and others;

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN): Dalam tingkat global, bekerjasama dengan sektor privat, seperti: WBCSD, the US Council for International Business Foundation (USCIB), the International Food and Beverage Alliance (IFBA), the Consumer Goods Forum dan lainnya; Co-host of Scaling Up Nutrition (SUN) Business Network & Part of SUN executive committee; Partnership with AGRA; Member of Food Fortification Initiative (FFI); Participating in global policy networks such as the EAT Foundation, the Food and Land Use Coalition (FOLU), the WEF and Food System Dialogues (4SD). Solusinya banyak menyerukan fortifikasi dan biofortifikasi, padahal mengentaskan stunting dan malnutrisi bukan hanya perkara fortifikasi tetapi juga mengembalikan akses sumber daya produktif terhadap rumah tangga miskin atau memastikan sumber pendapatan yang layak.

[1] Action Track merupakan lima poin yang saling berhubungan yang sejalan dengan lima tujuan Summit, yang juga menjadi tema kelompok-kelompok kerja dalam Dialog Nasional. Lima Action Track ini adalah (1) Menjamin akses terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk semua orang (ensure access to safe and nutritious food for all); (2) Perubahan ke arah pola konsumsi berkelanjutan (shift to sustainable consumption patterns); (3) Menggenjot produksi yang berdaya dukung alam (boost nature-positive production); (4) Memajukan penghidupan berkeadilan (Advance equitable livelihoods); dan (5) Membangun resiliensi terhadap kerentanan, guncangan, dan tekanan (Build resilience to vulnerabilities, shocks and stress).

PPN SEMBAKO 12%: BUKAN SOLUSI

PPN SEMBAKO 12%: BUKAN SOLUSI

PPN SEMBAKO 12%: BUKAN SOLUSI PERLINDUNGAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT DI MASA KRISIS

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia & Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Jakarta, 16 Juni 2021 — FIAN Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan keprihatinan terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako (bahan pangan pokok). Di tengah-tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih krisis karena terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah malah merevisi aturan perpajakan yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang salah satunya menaikkan PPN dari 10% menjadi 12% dan dikeluarkannya sembako dari kelompok barang yang tak dikenai PPN. Pemerintah mengusulkan skema multitarif untuk sembako, yang artinya akan ada pengenaan tarif yang beragam untuk barang yang dikenakan pajak.  Kebijakan ini kami nilai akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang pada akhirnya mengancam pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat.

Pertama, kenyataan bahwa perekonomi kita masih sangat besar disandarkan atau didominasi konsumsi rumah tangga, sehingga penerapan PPN berpotensi menggerus konsumsi. Pengenaan PPN juga bisa memicu penurunan upah riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang pada akirnya berpotensi menggerus konsumsi dan pemenuhan pangan dan gizinya.

Di sisi lain, keberatan publik tetap harus diperhatikan. Pertama, jika kenaikan multitarif tetap dijalankan, tak ada jaminan tidak terjadi kenaikan harga pada semua kelompok barang. Kedua, bisa jadi skenario defisit di bawah 3 persen pada 2023 belum realistis, sehingga pemberlakuan “Pajak Sembako” belum menemukan momentum.

Kedua, pengenaan PPN terhadap sembako multi tarif tidak memberikan jaminan tidak terkait kenaikan harga pada semua kelompok barang. Betapa pun pemerintah sudah bertekad untuk membedakan sembako jenis apa yang dikenakan pajak dan mana yang bukan dan makan yang akan dikenakan pajak tinggi dan yang mana yang rendah, akan tetap beropotensi memicu inflasi. Sempat dikatakan Ditjen Pajak bahwa PPN hanya akan dikenakan pada bahan pokok komoditas yang “premium”—komoditas yang menjadi konsumsi orang kaya—yang selama ini, tidak dikenakan PPN, disamakan dengan bahan pokok non-premium yang biasanya dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga, masyarakat tak perlu cemas: sembako yang diperdagangkan di pasar tradisional akan dikecualikan dari objek pajak.

Objek pajak terhadap suatu barang itu harus jelas, sementara data pangan kita yang masih kacau dan tidak ada klasifikasi mana yang premium dan mana yang bukan, berapa batas harga yang akan dikenakan acuan untuk dijadikan objek pajak, membuat kerancuan yang membingungkan masyarakat. Harga sembako juga berfluktuasi karena pasar sangat responsif dengan kebijakan yang ditelurkan pemerintah meskipun masih dalam tahapan rencana. Hal ini sudah sangat sering kita saksikan dan alami, yang terbaru tentu saja soal rencana kebijakan impor beras. Baru pada tahap wacana saja gejolak pasar telah terjadi, harga gabah di tingkat petani terjun bebas sementara harga-harga barang lain mulai naik. Padahal petani selain produsen juga netconsumer.

Dampaknya, akses masyarakat kecil terhadap bahan pangan pokok semakin sulit. Pada masa pandemi Covid-19 di mana pendapatan ekonomi berkurang dan porsi pengeluaran untuk bahan makanan semakin mendominasi total pengeluaran rakyat, akses masyarakat kecil saja sudah sulit. Sebagian besar dari mereka malah harus mengandalkan bantuan sosial yang kebijakannya pun tidak berjalan optimal  karena korupsi dan exclusionary error.

Ketiga, inflasi karena PPN akan menimbulkan dampak yang lebih jauh lagi: justifikasi bagi para pemburu rente untuk impor karena harga-harga pangan dalam negeri naik, dan akhirnya menekan harga jual produk di petani kecil ke titik yang serendah-rendahnya. Akibatnya, hak atas pangan bagi petani kecil kembali dipertaruhkan.

Ketika negara mau menjamin “keadilan” untuk rakyatnya, maka pilihan pengenaan PPN terutama bagi kelompok rentan menjadi layak untuk dipertimbangkan atau bahkan dihentikan. Pada saat ekonomi melemah di mana akses masyarakat terhadap pangan yang layak dan bergizi menjadi sulit untuk dipenuhi, negara harusnya malah menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi lewat pembenahan di bidang lain: pembenahan pendapatan dengan pemerataan, terutama untuk kelompok marginal, dan tetap memastikan bantuan sosial berjalan tepat sasaran.

Kalaupun negara terdesak untuk memperoleh pemasukan, bukankah ada banyak kebijakan fiskal yang tidak mengorbankan hak atas pangan masyarakat? Misalnya, bukankah pemerintah dapat mengenakan pajak berupa pajak barang impor/tarif impor yang malah akan lebih melindungi produsen pangan skala kecil dalam negeri secara khusus, dan hak atas pangan masyarakat secara umum?

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan KRKP mendesak pemerintah untuk:

  1. Meninjau ulang dan atau membatalkan draf RUU perpajakan yang telah diajukan ke DPR RI karena dapat menghambat terpenuhinya hak atas pangan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dan terabaikannya pemenuhan hak atas pangan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.
  2. Penguatan pendapatan negara tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak dasar setiap warga negara dan berdasar asas keadilan. Alih-alih menempatkan kelompok rentan pada situasi yang sulit, justru pemerintah perlu memastikan pemasukan pajak lebih besar, terutama dari kelompok mampu.
  3. Mengalihkan usaha menjunjung keadilan ke kebijakan lain yang lebih berfokus pada kedaulatan petani dan pemenuhan hak atas pangan masyarakat, seperti tarif impor, insentif untuk produsen pangan dalam negeri, pemerataan pendapatan, dan pemerataan perlindungan sosial.

Inforamasi dan kontak lebih lanjut:
Gusti Nur Asla Shabia (+62 812-8373-9421) FIAN Indonesia.
Said abdullah (081382151413), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

Lembar Fakta: Kritik Terhadap UNFSS 2021

Lembar Fakta: Kritik Terhadap UNFSS 2021

Pada 19 Desember 2019 lalu, Sekretaris Jendral PBB memberitakan bahwa ia akan mengadakan Food System Summit pada 2021 dalam rangka mentransformasikan sistem pangan untuk merealisasikan 17 SDGs, tepatnya sistem pangan yang “… lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan”. Konsepnya adalah melibatkan banyak stakeholder dalam sistem pangan: produsen pangan skala kecil, masyarakat adat,
NGO, tetapi juga asosiasi agribisnis.

Penyelenggaraan Food Systems Summit dengan proses dan struktur seperti ini adalah sesuatu yang baru. Kini arsitekturnya kompleks: terdapat The Special Envoy, the Advisory Committee, the Scientific Group, Five Action Tracks, Food Systems Dialogues, dll. Sebelumnya, negara anggota PBB sebenarnya telah
membentuk lembaga dan badan antar-negara (intergovernmental) yang menjamin koherensi dan kontinuitas kebijakan dan program di tingkat internasional ke nasional dan telah memiliki mekanisme pelibatan aktor yang tidak pukul rata, salah satunya lewatCommittee of World Food Security (CFS) dan Lembaga Berbasis-Roma (FAO, IFAD, dan WFP). Sayangnya lembaga ini malah tidak dipakai untuk menyelenggarakan Summit. Baca selengkapnya disini.

Photo by Alexandr Podvalny on Unsplash

Policy Brief: Dinamika Gerakan Pembaruan Sistem Pangan di Indonesia

Policy Brief: Dinamika Gerakan Pembaruan Sistem Pangan di Indonesia

Fakta pangan tidak hanya persoalan kondisi kekurangan pangan, yang biasanya diungkapkan melalui indeks ketahanan pangan, seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Persoalan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan pangan di hilir, namun persoalan pangan juga berkenaan dengan adanya relasi kuasa pada sumber daya pangan dan kedaulatan bangsa dalam menentukan hak mengelolaan sumber daya pangannya. Luas lahan untuk produksi pangan terus berkurang. Di Kabupaten Jember misalnya, penurunan lahan sawah terus berkurang dan berdampak pada timpangnya distribusi kepemilikan lahan dengan nilai indeks gini 0,52 (Pratiwi & Rondhi, 2018). Ketimpangan ini menunjukkan akses dan kontrol kuasa atas lahan rendah. Dimensi lahan menjadi penting dalam pengukuran suatu tingkat kedaulatan pangan pada suatu komunitas atau daerah, namun dimensi lahan bukan satu-satunya. Kajian Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP, 2020) menemukan bahwa di beberapa desa di Provinsi Sumatra Selatan, akses dan kontrol terhadap lahan untuk kegiatan ekonomi keluarga tidak serta-merta menentukan tingkat kedaulatan pangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan akses dan kontrol terhadap lahan tadi tidak diikuti dengan tingkat akses dan kontrol terhadap permodalan, benih tanaman budidaya, dan pasar yang baik. Akses dan kontrol yang sangat rendah pada pasar misalnya, akan mengakibatkan pasar dapat menentukan komoditas apa yang dikembangkan oleh petani dan pasar lah yang menentukan harga hasil. Sebagai konsekuensinya, produsen pangan (petani) tidak memiliki kontrol terhadap hasil bumi yang dibudidayakan. Selengkapnya sila unduh disini.

Policy Brief: Mendesak Pembentukan Badan Pangan Daerah

Policy Brief: Mendesak Pembentukan Badan Pangan Daerah

Praktik kebijakan pangan yang mengutamakan peningkatan produksi skala nasional melalui model pertanian lahan-luas dan padat modal serta absennya kelembagaan negara di bidang pangan dalam proses kebijakan berdampak pada kurangnya pemenuhan hak atas pangan dan gizi layak khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan. Badan pangan nasional yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini pun cenderung akan menjadi pelaksana semata dari kebijakan yang sudah ada dan terbatasi dalam kepengaturan kebijakan yang bersifat korporatis-industrial. Meski demikian, pandemi COVID-19 telah membuka momentum “balikan lokal” yang menunjukkan pentingnya penguatan sistem pangan lokal bagi ketahanan pangan masyarakat. Hal ini perlu direspon oleh pemerintah dengan menguatkan penyelenggaraan pangan di daerah diantaranya dengan membentuk badan pangan daerah yang dapat berperan dalam mengelola cadangan pangan masyarakat serta membangun sistem informasi pangan bersama pemerintah untuk menyediakan basis perencanaan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Selengkapnya sila unduh disini.

Bukan Kedermawanan Negara: Laporan Monitoring Bansos

Bukan Kedermawanan Negara: Laporan Monitoring Bansos

Bencana non-alam pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang dimulai bulan Februari 2020 hingga kini menyebabkan guncangan hebat dan krisis pada aspek ekonomi dan sosial bagi pelbagi pihak terutama bagi masyarakat yang rentan. Krisis ini berimplikasi terhadap goyahnya perekonomian nasional karena perusahaan berhenti beroperasi dan berbagai level usaha gulung tikar sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan pendapatan individu/keluarga. Aturan dan implementasi Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) membuat masyarakat semakin terbatas ruang gerak sosial-ekonominya terutama di Jakarta, dan di
daerah-daerah tertentu yang lain.

Akhirnya, kebutuhan pangan dan gizi terancam tidak terpenuhi dalam masa bencana non-alam khususnya bagi individu rentan yang berasal dari kelompok menengah bawah dan kelompok bawah.Melihat akibat pandemi COVID-19 dan akumulasi situasi yang melingkupinya itu, pemerintah kemudian menyalurkan bantuan sosial pangan kepada individu dalam kategori rumah tangga rentan secara ekonomi dan sosial. Bantuan selama menghadapi pandemi COVID-19 merupakan suatu kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan melalui penyediaan pangan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak atas pangan sekelompok masyarakat yang tidak mampu melakukan pemenuhan secara mandiri karena masa krisis atau bencana di luar kendali manusia. Selengkapnya sila unduh disini.

Info Brief_Visibilitas Kelaparan dalam HAPG

Info Brief_Visibilitas Kelaparan dalam HAPG

Dalam 21 tahun terakhir kita telah menyaksikan kemunculan rawan pangan, kelaparan, gizi buruk dan penyakit yang menimpa sejumlah warga. Pada awal tahun 2018 Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang menyerang ratusan warga di Kabupaten Asmat, Papua, dan puluhan meninggal dunia. Pada tahun 2009 puluhan hingga ratusan warga meninggal akibat kelaparan di  Kabupaten Yahukimo, Papua. Di tempat itu pula, puluhan warga negara meninggal pada tahun 2005[2]. Serupa dengan itu, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 terjadi kematian 11 balita akibat gizi buruk.

Kasus-kasus seperti di atas biasanya muncul ke permukaan publik ketika kondisi tubuh sudah akut atau berakibat pada kematian “massal”. Korban kematian dan dalam jumlah besar masih dianggap sebagai titik puncak peristiwa yang dikenali sehingga menjadi indikator umum yang menyentak publik terutama negara. Padahal dari kelangkaan pangan (wilayah, rumah tangga dan individu), gizi buruk, hingga kelaparan yang berakibat pada kematian merupakan sebuah proses bertahap relatif panjang yang terjadi secara pelan-pelan dan diam-diam. Proses
bertahap ini harus dikenali dan ditampakkan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Tulisan ini menguraikan topik dari pertanyaan, bagaimana kelaparan berproses dalam daur kehidupan manusia?Selengkapnya sila unduh disini.

Photo by Gyan Shahane on Unsplash