hammer-719061_1280

Aturan Turunan Uu Cipta Kerja Semakin Melanggar Pemenuhan Hak Atas Pangan Dan Gizi

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia terhadap 6 PP Turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jakarta, 8 Maret 2021 – Menanggapi dikeluarkannya 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) dalam situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara pada 21 Februari 2021, FIAN Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap beberapa PP yang ternyata tidak memberikan jaminan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang lebih baik. Lebih buruk lagi, 49 regulasi ini disusun dengan tergesa-gesa, mengulangi cara lama Omnibus Law dalam mengusahakan pengesahannya.

Sebagai peraturan turunan yang bermuatan untuk melaksanakan atau diperintah undang-undang, dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, seharusnya ada pasal-pasal dalam PP yang akan memberikan perlindungan atau safeguards dalam konteks pemenuhan hak atas pangan dan gizi dari pasal-pasal dalam Omnibus Law yang sudah bermasalah. Dalam rilis pernyataan sikap sebelumnya, kami melihat pasal-pasal dalam Omnibus Law mengizinkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya kemudahan impor pangan dan sarana-sarana pertanian, kemudahan mengonversi lahan yang tidak mengikutsertakan penduduk setempat dan kelompok rentan yang bergantung pada lahan, kemudahan monopoli dan perlindungan terhadap  korporasi dan pihak-pihak pengeksploitasi alih-alih rakyat kecil, dan kerusakan lingkungan. Harapan bahwa PP memiliki pasal-pasal yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mengatur pemenuhan hak atas pangan dan gizi dalam koridor yang lebih berpihak pada rakyat dan keseimbangan ekologis pun pupus, karena beberapa PP nyatanya tetap mengarah pada pelanggaran hak atas pangan dan gizi. 

Berdasarkan analisis kami terhadap enam PP, yakni PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan, PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP No. 40 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, kami menyimpulkan bahwa regulasi-regulasi ini menyebabkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya:

  1. Dominasi korporasi (corporate capture) terlihat jelas dalam aturan ini, bahkan negara dibuat takluk dan harus memberikan dukungan melalui pembebasan pajak dan berbagai macam insentif, termasuk menjadikan proyek swasta biasa menjadi proyek strategis nasional demi “kepentingan umum”, termasuk proyek dalam bidang pangan seperti Food Estate. 
  2. Peminggiran dan dilanggarnya hak-hak rakyat, termasuk produsen pangan skala kecil, seperti petani dan nelayan yang memainkan peran krusial dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi (lihat PP No. 26/2021 dan PP No. 27/2021);
  3. Liberalisasi pangan yang masih berjalan, misalnya dari impor perikanan dan pergaraman yang semakin terbuka secara leluasa, alih-alih menguatkan sistem pangan lokal yang berpihak pada produsen dan konsumen, dan lebih berkelanjutan secara ekologis; 
  4. Kemudahan alih fungsi dan konversi lahan pangan dan kawasan hutan, yang dalam skala ekstrem, dapat berujung pada perampasan lahan serta konflik-konflik agraria. Misalnya kemudahan mengonversi lahan budidaya pertanian dan pelepasan kawasan hutan untuk proyek-proyek kepentingan umum, termasuk proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, dan Food Estate (lihat PP No. 23 Tahun 2021, 26 Tahun 2021, dan 42 Tahun 2021);
  5. Ketidakadilan atas nama ‘pembangunan’ yang dihadapi kelompok rentan dan penduduk tempatan yang tinggal di sekitar hutan, termasuk dengan tidak dijaminnya keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan (terkait dengan hak PADIATAPA), tidak dijaminnya ganti rugi atas lahan yang adil baik secara sosial, ekonomi, kultural bahkan religius, dan dipersulitnya resolusi konflik ketika mereka memperoleh dampak buruk dari pembangunan. Pembangunan seharusnya tidak meminggirkan aspek sosial dan diarahkan untuk kepentingan bisnis semata. 

Pasal-pasal yang termaktub dalam peraturan-peraturan seperti yang telah disebutkan di atas melanggar empat muatan normatif hak atas pangan dan gizi (kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan), terutama dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan ketika lahan pangan dan hutan, yang menjadi sumber pangan vital dan subsistensi bagi beberapa orang, terancam hilang dan diakuisisi perusahaan, bahkan, negara. Deretan PP ini juga akan melanggar beberapa pasal dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) terutama pasal 15 tentang hak atas pangan dan gizi yang layak dan kedaulatan pangan. 

Selain itu, Pemerintah memanfaatkan frasa “kepentingan umum” yang sebenarnya berpotensi memunculkan tindakan-tindakan represif pada rakyat yang menolak pembangunan. Sejatinya, “kepentingan umum” diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang didefinisikan rakyat itu sendiri.

Berlandaskan hal ini, FIAN Indonesia tetap konsisten dalam sikap,  mendesak pemerintah untuk:

  1. Mengutamakan tuntutan masyarakat Indonesia untuk mencabut UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya yang masih berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas pangan dan gizi;
  2. Melaksanakan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi, termasuk dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945. 
  3. Mengedepankan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang berpihak pada sistem pangan lokal dan produsen pangan skala kecil alih-alih berfokus pada proyek ketahanan pangan yang  semata-mata untuk stabilisasi nasional dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.   

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud keprihatinan kami atas pengabaian negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan cita-cita konstitusi. 

Jakarta, 10 Maret 2021
Gusti Nur Asla Shabia
(+6281283739421)
Riset dan Advokasi FIAN Indonesia 

 

 

*FIAN Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang mendorong hak atas pangan dan gizi sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di bawah tatanan sosial masyarakat yang adil dan demokratis.
audensi komnas

Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Jakarta, 11 Februari 2021 – Hak atas pangan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kewajiban mengikat yang dijamin dalam hukum internasional. Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggung jawab semua orang, tetapi menekankan peranan penting pada dua  aktor: pemerintah, sebagai pemegang kewajiban (duty bearers) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai National Human Rights Institutions (NHRIs) yang imparsial dan independen yang harus turut melindungi dan menegakkan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi atas hak tersebut.

Kendati Komnas HAM telah memprioritaskan hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik agraria dan memerhatikan hak atas pangan mereka, FIAN Indonesia menilai Komnas HAM belum menaruh perhatian yang penting dan mendesak pada hak atas pangan. Ini lah yang kemudian berusaha didorong oleh FIAN Indonesia dalam audiensi bersama Komnas HAM, Rabu (10/02) kemarin.

“Bagi FIAN Indonesia, hak atas pangan merupakan hak yang vital bila disejajarkan dengan hak yang lain. Konsekuensi dari pelanggaran hak atas pangan memang tak tampak sejelas pelanggaran hak yang lain, sehingga tak diperhatikan, tetapi banyak orang kelaparan,” jelas Adi, tim Kampanye FIAN Indonesia.

Hal ini turut ditambahkan oleh Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Dalam memperjuangkan hak atas pangan dan gizi di Indonesia, FIAN Indonesia tentunya tak dapat bergerak sendiri, dan mengharapkan Komnas HAM dapat mengisi pula untuk usaha menegakkan hak atas pangan dan gizi.”

Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM memberikan respon positif terkait potensi kerjasama Komnas HAM dengan FIAN Indonesia ke depannya. “Komnas HAM tentunya bersedia untuk bergerak dan bekerjasama dengan FIAN Indonesia dalam memenuhi hak atas pangan sebagai pemajuan hak asasi di Indonesia sekaligus perbaikan kualitas hidup warga Indonesia,” sambut Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI.  Sandra turut menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan hak esensial dan primer dalam HAM.

Kerjasama ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan, mengingat Komnas HAM belum melakukan kajian khusus terkait pemenuhan hak atas pangan di Indonesia dan belum memiliki Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait hak atas pangan dan gizi. Komnas HAM sendiri pernah menyusun rekomendasi untuk kedatangan Hilal Elver, Pelapor Khusus Hak atas Pangan dari PBB pada 2018 silam.

Ke depannya, Komnas HAM akan melibatkan FIAN Indonesia dalam penyusunan SNP Agraria dan memberikan peluang untuk menyusun SNP lain yang belum ditentukan temanya, yang bisa diarahkan kepada hak atas pangan. FIAN Indonesia juga mengusulkan Komnas HAM untuk membuat pemantauan hak atas pangan dan gizi selama Covid-19.

Dalam audiensi tersebut, FIAN Indonesia kembali menegaskan beberapa hal yang mengurgensikan pemantauan dan pemenuhan hak atas pangan. Pertama, angka stunting Indonesia di tingkat dunia yang masih tinggi. Kedua, kondisi Covid-19 yang telah menyebabkan kematian dan kelaparan. Ketiga, integrasi pertanian dari hulu ke hilir dapat semakin meminggirkan petani, nelayan, dan produsen skala kecil. Keempat, konsumen perempuan dan anak yang selalu dikelabui oleh makanan industrial dan pabrikan.  Terakhir, dampak potensial dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap masa depan hak atas pangan dan gizi warga negara Indonesia.

Dengan kesediaan Komnas HAM untuk mengawal hak atas pangan dan gizi, hak ini dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dan dapat diklaim sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak boleh diabaikan, apalagi dilanggar.

Kontak:
Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

Foto ibu tani

Jurnal Populer Hak atas Pangan dan Gizi Edisi 01 Januari 2021

Jurnal Populer Hak atas Pangan dan Gizi Edisi 01 Januari 2021 ini bertajuk Pangan untuk Siapa?
Politik Pangan di Indonesia dan Marginalisasi yang Mengiringi. Dalam edisi ini, terdapat sepuluh tulisan dari kontributor yang akan menguatkan pemahaman kita akan politik pangan dan kasus-kasus marginalisasi rakyat kecil dari sumber penghidupan serta pangan mereka. Kesepuluh tulisan ini telah melalui proses blind review oleh tiga reviewer yang ditunjuk oleh FIAN Indonesia yang berkompeten dalam bidang gaya bahasan, substansi, dan penggunaan bahasa. Jurnal Hak Atas Pangan dan Gizi adalah jurnal populer yang diterbitkan FIAN Indonesia setiap enam bulan sekali. Memiliki fokus isu yang berbeda dalam setiap penerbitannya, jurnal ini berusaha menghubungkan isu-isu pangan tertentu dengan kerangka pikir pemenuhan hak atas pangan dan gizi di Indonesia.

Selengkapnya dapat diunduh disini.

Beras1-hitam-organik-hasil-pertanian-desa-Walahar-Wetan.-Foto-Tommy-Apriando

As hunger continues to plague pandemic-hit Asia.

PRESS STATEMENT

10 December 2020

Global Network for the Right to Food and Nutrition-Asia Chapter

As hunger continues to plague pandemic-hit Asia, gov’ts urged to guarantee people’s right to food and nutrition

As states continue to fail in reaching out to the neediest sectors of society amid the Covid-19 pandemic, civil society and mass-based organizations in Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, and the Philippines have urged their governments to guarantee the right to food and nutrition of their people.

In their joint report on the impact of Covid-19 and state responses to the pandemic on people’s right to food and nutrition, which was published on December 10, during the celebration of Human Rights Day, member-organizations* and supporters of the Asia Chapter of the Global Network for the Right to Food and Nutrition (GNRTFN)** pointed out that “the pandemic (had) exposed the flaws of the existing food systems and the limits to relief measures.”

And because government solutions to cushion the impacts of the pandemic on people’s health and livelihoods were anchored in these flaws and limitations, state interventions proved deficient and ineffective, and in many instances exacerbated hunger among the already impoverished and marginalized, according to the organizations.

Assistance inadequate, vulnerable sectors made more susceptible to pandemic

In the report, GNRTFN-Asia cited the situation in Bangladesh wherein the pandemic-spawned lockdown defeated the purpose of safeguarding people’s life and health as the government’s cash assistance to the poor, who lost their income sources due to the pandemic, was inadequate to buy items essential for survival.

In India, the hunger problem among the poor and unemployed during lockdown was primarily addressed via food rationing. However, the solution proved futile among millions of internal migrant workers as they were not accounted for in the rationing system.

In Indonesia, the partial lockdown implemented starting in April 2020, resulted in employment terminations without prior notice, non-payment of leave credits, and the lack of money to buy nutritious and adequate food.

Gov’t responses become part of the problem

This pattern of government responses to tackle the pandemic that either failed to solve the problem or became part of it, was also observed in Nepal, Pakistan, and the Philippines.

In Nepal, lockdowns and curfews caused work stoppages that gravely affected internal migrant workers living on meager wages and increased food and nutrition scarcity by 8 percent in one month of movement restrictions alone.

Worse, no policies were enacted by the state to avoid layoffs during the crisis to ensure decent incomes for people under confinement.

In Pakistan, the lockdown was unplanned and government efforts to mitigate the impacts of Covid-19 on the economy largely benefitted businesses via a Rs. 12-trillion (USD 7.2 billion) stimulus package and Rs 100-billion (USD 624 million) tax refund.

Meanwhile, Pakistan’s most vulnerable sectors – agricultural workers, small and marginal farmers, elderly pensioners, widows, people with disabilities, slum dwellers, garbage collectors, and the homeless – were pushed further into poverty and hunger as they failed to get immediate assistance from the state.

In the Philippines, though the Agriculture ministry addressed rural poverty that worsened during the lockdown, only Filipino farmers with a hectare of land or less were included as among the recipients of a P6,500 (USD 130) cash aid under the state’s social amelioration program.

Sans marketing support from the state, peasant families found it difficult to buy survival essentials as the lockdown prevented them from transporting and selling their produce in urban centers.

Specific recommendations

In their report, GNRTFN’s Asia Chapter urged the governments of the six countries to immediately guarantee the right to food and nutrition of their people in line with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Among GNRTFN-Asia Chapter’s specific recommendations to the governments in the region are the following:

  • Immediately provide adequate support to those suffering from hunger and malnutrition.
  • Compensate people for their loss of livelihoods by guaranteeing their right to food and nutrition.
  • Conduct human rights impact assessments of Covid-19 on the right to food and nutrition of all vulnerable persons, groups, and communities, paying special attention to children, women, elderly, and marginalized groups.
  • On the basis of those assessments, engage with concerned persons, groups, and communities to jointly formulate short-term, mid-term, and long-term plans to mitigate the food crisis and nutritional deficiencies. Mid-term and long-term measures must be oriented towards the universalization of public distribution systems for food grains and other staples.

*The members of the Asia Chapter of the Global Network for the Right to Food and Nutrition that produced the Covid-19 Monitoring Report are the following: Center for Social Development (Manipur, India); Feminist Dalit Organization (FEDO – Nepal); FoodFirst Information and Action Network (FIAN); Focus on the Global South (Regional/India); Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (Katarungan, Philippines); KHANI, Bangladesh; Maleya Foundation (Bangladesh); Pakistan Kissan Rabita Committee (PKRC, Pakistan); Right to Food Campaign (India); and Solidaritas Perempuan (Indonesia)

** The GNRTFN is a network of public interest civil society organizations and social movements – peasants, fisherfolk, pastoralists, landless people, consumers, urban people forced to live in poverty, agricultural and food workers, women, youth, and indigenous peoples – that recognize the need to act jointly for the realization of the right to food and nutrition.

Final Report can be download here.

Foto ibu tani

Merentankan yang Rentan

Kajian Awal Tentang Kondisi Petani Kediri Dalam Jeratan Rantai Distribusi Pangan Global Semasa Pandemi

Fian Indonesia bersama dengan Jaringan Global untuk Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia (Global Network for the Right to Food and Nutrition atau GNRTFN) telah mengidentifikasi beragam dampak yang muncul akibat pandemi Covid-19, termasuk respon pemerintah terhadap dampak-dampak tersebut. Salah satu kondisi krusial yang mengemuka adalah terguncangnya sistem pangan karena pengabaian pada beragam kendala yang melingkupi produsen pangan jauh sebelum pandemi muncul. Semisal masalah ketergantungan produsen pangan kecil pada industri pertanian dan
agribisnis pangan yang menyebabkan nilai tukar petani di Indonesia selalu rendah. Apa yang didapatkan oleh petani, terutama tanaman pangan, selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kondisi ini tidak pernah terkoreksi, maka sebagai akibatnya, bukan hanya kerentanan produsen pangan, tapi efek ini berantai sampai pada kejadian kematian karena kelaparan pada konsumen pangan perkotaan yang miskin dan kehilangan pekerjaan semasa pandemi. Di tengah situasi inilah, pemahaman tentang bagaimana rantai pasok pangan yang panjang karena perdagangan ekspor sesungguhnya mendudukkan posisi produsen pangan dan konsumennya, menjadi penting untuk diperiksa kembali.

Bekerjasama dengan JKPP dan Oxfam dalam kerangka menegakkan hak atas pangan, kajian ini dilaksanakan untuk mengisi informasi dan pemahaman baru tentang implikasi dari kondisi pandemi terhadap pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Tentu saja, gambar besar dari hulu ke hilir sistem pangan kita berperan secara politik, ekonomi dan budaya dalam menentukan keberlanjutan kehidupan yang berkeadilan. Pada titik itulah, kajian awal ini berusaha memberikan kontribusi. Kajian tersebut dapat diunduh disini.

Aksi tolak omnibuslaw

Omnibus Law on Job Creation puts food and environmental rights of millions at stake

Statement on World Food Day 2020

On the World Food Day, FIAN Indonesia together with FIAN International and dozens of national and international organizations express their concern over the ratification of the Omnibus Law (also called the Omnibus Law on Job Creation) on October 5th, 2020, which was done in an undemocratic and hasty manner. The Omnibus Law overrules more than 70 existing laws and regulations, and has controversial articles that threaten the right to food and nutrition of millions of Indonesian labourers, small-scale food producers, indigenous peoples, migrant workers, and other marginalised groups.

This view is expressed in a statement of solidarity signed by 55 national and international organizations.

“On this World Food Day, Indonesia continues to grapple with the pandemic and its derivative impacts, but this country has passed the Omnibus Law which increases vulnerability of small-scale food producers and consumers in already fragile food systems,” explained Laksmi Adriani Savitri, Chair of the National Board of FIAN Indonesia.

The Omnibus Law contains articles that will adopt the food liberalization agenda, thus creating acute dependence on imported food, building corporate monopoly on the food supply chains, and causing environmental destruction by further pushing agricultural industrialisation and deforestation.

“In fact, food liberalization has proven to impact availability, accessibility, adequacy and sustainability of food, especially for rural communities and indigenous people who fulfill their food needs from food sources available in nature,” said Sofía Monsalve, Secretary General of FIAN International.

Several national sections of FIAN from various countries (Colombia, Norway, Sweden and other countries) together with other civil society organizations also expressed their solidarity with this statement, condemning the process of making the Omnibus Law, which did not involve the Indonesian people in the drafting process. They urge the Indonesian Government to uphold the principles of justice and democracy and to respect and fulfil the right to food and nutrition of the Indonesian people.

The full statement is available in this link

Contact:
Laksmi Adriani Savitri (Chair of the National Council of FIAN Indonesia, email: laksmi.adriani@gmail.com)
Yifang Tang (Case Work and Research/Asia of FIAN International, email: tang@fian.org)