Lembar Fakta: Kritik Terhadap UNFSS 2021

Lembar Fakta: Kritik Terhadap UNFSS 2021

Pada 19 Desember 2019 lalu, Sekretaris Jendral PBB memberitakan bahwa ia akan mengadakan Food System Summit pada 2021 dalam rangka mentransformasikan sistem pangan untuk merealisasikan 17 SDGs, tepatnya sistem pangan yang “… lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan”. Konsepnya adalah melibatkan banyak stakeholder dalam sistem pangan: produsen pangan skala kecil, masyarakat adat,
NGO, tetapi juga asosiasi agribisnis.

Penyelenggaraan Food Systems Summit dengan proses dan struktur seperti ini adalah sesuatu yang baru. Kini arsitekturnya kompleks: terdapat The Special Envoy, the Advisory Committee, the Scientific Group, Five Action Tracks, Food Systems Dialogues, dll. Sebelumnya, negara anggota PBB sebenarnya telah
membentuk lembaga dan badan antar-negara (intergovernmental) yang menjamin koherensi dan kontinuitas kebijakan dan program di tingkat internasional ke nasional dan telah memiliki mekanisme pelibatan aktor yang tidak pukul rata, salah satunya lewatCommittee of World Food Security (CFS) dan Lembaga Berbasis-Roma (FAO, IFAD, dan WFP). Sayangnya lembaga ini malah tidak dipakai untuk menyelenggarakan Summit. Baca selengkapnya disini.

Photo by Alexandr Podvalny on Unsplash

Policy Brief: Dinamika Gerakan Pembaruan Sistem Pangan di Indonesia

Policy Brief: Dinamika Gerakan Pembaruan Sistem Pangan di Indonesia

Fakta pangan tidak hanya persoalan kondisi kekurangan pangan, yang biasanya diungkapkan melalui indeks ketahanan pangan, seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Persoalan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan pangan di hilir, namun persoalan pangan juga berkenaan dengan adanya relasi kuasa pada sumber daya pangan dan kedaulatan bangsa dalam menentukan hak mengelolaan sumber daya pangannya. Luas lahan untuk produksi pangan terus berkurang. Di Kabupaten Jember misalnya, penurunan lahan sawah terus berkurang dan berdampak pada timpangnya distribusi kepemilikan lahan dengan nilai indeks gini 0,52 (Pratiwi & Rondhi, 2018). Ketimpangan ini menunjukkan akses dan kontrol kuasa atas lahan rendah. Dimensi lahan menjadi penting dalam pengukuran suatu tingkat kedaulatan pangan pada suatu komunitas atau daerah, namun dimensi lahan bukan satu-satunya. Kajian Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP, 2020) menemukan bahwa di beberapa desa di Provinsi Sumatra Selatan, akses dan kontrol terhadap lahan untuk kegiatan ekonomi keluarga tidak serta-merta menentukan tingkat kedaulatan pangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan akses dan kontrol terhadap lahan tadi tidak diikuti dengan tingkat akses dan kontrol terhadap permodalan, benih tanaman budidaya, dan pasar yang baik. Akses dan kontrol yang sangat rendah pada pasar misalnya, akan mengakibatkan pasar dapat menentukan komoditas apa yang dikembangkan oleh petani dan pasar lah yang menentukan harga hasil. Sebagai konsekuensinya, produsen pangan (petani) tidak memiliki kontrol terhadap hasil bumi yang dibudidayakan. Selengkapnya sila unduh disini.

Policy Brief: Mendesak Pembentukan Badan Pangan Daerah

Policy Brief: Mendesak Pembentukan Badan Pangan Daerah

Praktik kebijakan pangan yang mengutamakan peningkatan produksi skala nasional melalui model pertanian lahan-luas dan padat modal serta absennya kelembagaan negara di bidang pangan dalam proses kebijakan berdampak pada kurangnya pemenuhan hak atas pangan dan gizi layak khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan. Badan pangan nasional yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini pun cenderung akan menjadi pelaksana semata dari kebijakan yang sudah ada dan terbatasi dalam kepengaturan kebijakan yang bersifat korporatis-industrial. Meski demikian, pandemi COVID-19 telah membuka momentum “balikan lokal” yang menunjukkan pentingnya penguatan sistem pangan lokal bagi ketahanan pangan masyarakat. Hal ini perlu direspon oleh pemerintah dengan menguatkan penyelenggaraan pangan di daerah diantaranya dengan membentuk badan pangan daerah yang dapat berperan dalam mengelola cadangan pangan masyarakat serta membangun sistem informasi pangan bersama pemerintah untuk menyediakan basis perencanaan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Selengkapnya sila unduh disini.

Bukan Kedermawanan Negara: Laporan Monitoring Bansos

Bukan Kedermawanan Negara: Laporan Monitoring Bansos

Bencana non-alam pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang dimulai bulan Februari 2020 hingga kini menyebabkan guncangan hebat dan krisis pada aspek ekonomi dan sosial bagi pelbagi pihak terutama bagi masyarakat yang rentan. Krisis ini berimplikasi terhadap goyahnya perekonomian nasional karena perusahaan berhenti beroperasi dan berbagai level usaha gulung tikar sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan pendapatan individu/keluarga. Aturan dan implementasi Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) membuat masyarakat semakin terbatas ruang gerak sosial-ekonominya terutama di Jakarta, dan di
daerah-daerah tertentu yang lain.

Akhirnya, kebutuhan pangan dan gizi terancam tidak terpenuhi dalam masa bencana non-alam khususnya bagi individu rentan yang berasal dari kelompok menengah bawah dan kelompok bawah.Melihat akibat pandemi COVID-19 dan akumulasi situasi yang melingkupinya itu, pemerintah kemudian menyalurkan bantuan sosial pangan kepada individu dalam kategori rumah tangga rentan secara ekonomi dan sosial. Bantuan selama menghadapi pandemi COVID-19 merupakan suatu kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan melalui penyediaan pangan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak atas pangan sekelompok masyarakat yang tidak mampu melakukan pemenuhan secara mandiri karena masa krisis atau bencana di luar kendali manusia. Selengkapnya sila unduh disini.

Info Brief_Visibilitas Kelaparan dalam HAPG

Info Brief_Visibilitas Kelaparan dalam HAPG

Dalam 21 tahun terakhir kita telah menyaksikan kemunculan rawan pangan, kelaparan, gizi buruk dan penyakit yang menimpa sejumlah warga. Pada awal tahun 2018 Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang menyerang ratusan warga di Kabupaten Asmat, Papua, dan puluhan meninggal dunia. Pada tahun 2009 puluhan hingga ratusan warga meninggal akibat kelaparan di  Kabupaten Yahukimo, Papua. Di tempat itu pula, puluhan warga negara meninggal pada tahun 2005[2]. Serupa dengan itu, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 terjadi kematian 11 balita akibat gizi buruk.

Kasus-kasus seperti di atas biasanya muncul ke permukaan publik ketika kondisi tubuh sudah akut atau berakibat pada kematian “massal”. Korban kematian dan dalam jumlah besar masih dianggap sebagai titik puncak peristiwa yang dikenali sehingga menjadi indikator umum yang menyentak publik terutama negara. Padahal dari kelangkaan pangan (wilayah, rumah tangga dan individu), gizi buruk, hingga kelaparan yang berakibat pada kematian merupakan sebuah proses bertahap relatif panjang yang terjadi secara pelan-pelan dan diam-diam. Proses
bertahap ini harus dikenali dan ditampakkan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Tulisan ini menguraikan topik dari pertanyaan, bagaimana kelaparan berproses dalam daur kehidupan manusia?Selengkapnya sila unduh disini.

Photo by Gyan Shahane on Unsplash

Infobrief: Kuasa Korporasi Gula Nasional

Infobrief: Kuasa Korporasi Gula Nasional

Korporasi agroindustri gula di Indonesia merupakan salah satu aktor yang terkuat dalam rantai pasok pergulaan nasional, baik untuk komoditas gula rafinasi maupun gula konsumsi. Menguatnya korporasi agroindustri gula ini bukan hanya membahayakan petani tebu yang semakin terimpit kebijakan impor dan HPP gula yang tidak berubah sejak 2016.

Kendati biaya produksi terus meningkat, tetapi juga konsumen. Hak atas pangan dan gizi seorang konsumen, yang salah satunya berhak atas kecukupan pangan; baik untuk kebutuhan nutrisi dan keamanan pangan bagi tubuhnya, dapat terganggu ketika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk mengatur korporasi-korporasi yang dapat menyebabkan produk gula terus-terusan mencecoki pasar dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Negara harusnya mulai melakukan perannya untuk melindungi dan memenuhi hak atas pangan dengan menyesuaikan produksi gula dengan kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat, bukan semata-mata untuk permintaan industri industri besar.

Baca infobrief Fian Indonesia selengkapnya disini.