Indeks Pangan, Relevankah?

Beberapa waktu yang lalu Arif Satria, Rektor IPB menyebutkan bahwa Indeks Pangan Indonesia lebih buruk dari Ethiopia dan Zimbabwe. Data ini mengacu pada Food Sustainability Index (FSI) yang menempatkan Indonesia di peringkat 60 kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.
Food Sustainability Index  adalah keluaran dari Economist Intelligence Unit (EIU) bersama sebuah foundation bernama Barilla Center-for Food & Nutrition (BCFN). Index tersebut mengacu tiga indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.
Indeks ini dirancang melalui studi dan analisis hubungan antara makanan dengan faktor science, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga food sustainability diartikan sebagai suatu kondisi dimana sistem pangan suatu negara dapat mempertahankan sumber daya alamnya tanpa kehabisan; atau bersusah payah mendapatkannya; atau berkompromi dengan kesehatan masyarakatnya, dan tanpa berkompromi dengan akses generasi penerusnya terhadap pangan.
Beberapa hari setelah itu, Arif Satria mengklarifikasi pernyataanya tentang status ketahanan pangan Indonesia yang merujuk pada Food Sustainable Index (GFSI). Jika merujuk pada Index ini  Indonesia masih unggul dari negara lain. Namun benarkah demikian?
Dalam beberapa tahun terakhir posisi Indonesia memangg mengalami kenaikan yang saat ini  berada di peringkat 62 dari 113 negara.  Nilai Indeks Keseluruhan pada data tersebut ditentukan oleh tiga aspek, yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan, Kualitas dan Keamanan. Aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkatmemang naik namun dari aspek Kualitas dan Keamanan masih sangat rendah.
Di dalam GFSI juga terdapat data mengenai kekurangan Gizi pada anak-anak. Terlihat angka tersebut masih jauh di bawah standar untuk kasus stunting yang bisa ditoleransi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) yaitu paling banyak setidaknya hanya 20 persen. Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Faktor kesehatan serta pemenuhan gizi seimbang menjadi kebutuhan dasar dan fundamental yang sepatutnya dipenuhi negara.
Food Sustainable Index lebih mengukur keberlanjutan pemenuhan pangan dengan pertanian berkelanjutan, food loss, food waste dan kandungan gizinya. Sedangkan Global Food Security Index mengukur ketahanan pangan dari sisi ketersediaan keterjangkauan dan kualitas serta keamanan pangan.
Selain itu juga ada Global Hunger Index, dari data tahun 2020 Indonesia berada di tingkat 70 dari 107 negara atau berada di level moderat.  Indikator yang diukur adalah persentase kekurangan makanan dari populasi, prevalensi berat balita di bawah standar, malnutrisi, stunting, wasting dan tingkat kematian balita. Indeks berskala 0 (terbaik) hingga 100 (terburuk) dengan beberapa kategori dari tingkat kelaparan rendah hingga sangat mengkhawatirkan.
Semua indekx tersebut seperti mengingatkan kita bahwa Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah untuk membenahi urusan pangan. Sudah saatnya Pemerintah  merombak sistem pangan agar berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan tergantung pada sistem pangan global yang dikendalikan oleh korporasi dan mafia pangan.  Jika kita berdaulat atas pangan kita, maka dengan sendirinya indeks pangan kita akan meningkat.
Menyadari Ada yang Salah dalam Sistem Pangan Kita

Menyadari Ada yang Salah dalam Sistem Pangan Kita

Beberapa hari yang lalu, terdapat sejumlah berita yang mengabarkan bahwa Indonesia menempati peringkat yang rendah dalam indeks keberlanjutan pangan. Merujuk pada Food Sustainability Index, yakni indeks yang diidentifikasi oleh The Economist Intelligence Unit dengan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation  (BCFN), Indonesia menempati peringkat 60 atau 8 terbawah berdasarkan tiga indikator; sampah pangan, pertanian berkelanjutan, dan tantangan atau permasalahan yang terkait dengan pemenuhan nutrisi.

Di luar permasalahan menyandingkan peringkat Indonesia dengan Ethiopia dan Zimbabwe, indeks ini telah membantu kita menyadari bahwa negara ini masih memiliki permasalahan pangan yang cukup pelik yang terhubung pula dengan belum dipenuhinya hak atas pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat. Dalam tantangan pemenuhan nutrisi, misalnya, Indonesia masih mengemban double, bahkan triple burden masalah gizi, yakni obesitas dan malnutrisi. Hal ini ironis ketika menyadari masalah Indonesia dalam urusan sampah pangan, yang menunjukkan bahwa kurang lebih setiap satu orang membuang 300 kg makanan per tahun.  Dalam hal pertanian berkelanjutan, sistem pertanian di Indonesia juga masih didominasi pertanian industrial yang merusak dan mencemari tanah, lautan, dan udara, alih-alih pertanian yang lokal, alami, dan mendukung keberlanjutan produsen pangan skala kecil. Di tengah pandemi Covid-19, masalah pangan bukan hanya diperburuk dari makin meningkatnya kesulitan ekonomi, yang dapat berujung pada meningkatnya stunting dan kelaparan, tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang mengancam keberlanjutan pangan kita, seperti promosi pertanian industrial berskala besar yang digencarkan dalam proyek Food Estate.

Food Sustainability Index bukan satu-satunya indeks untuk menyadari ada permasalahan dalam sistem pangan di Indonesia. Ada, misalnya, Global Hunger Index (GHI) yang indikatornya mencakup angka kelaparan, berat badan rendah (wasting), tinggi badan kurang (stunting), dan kematian bayi dari satu negara. GHI menempatkan Indonesia dalam peringkat 70 dari 107 negara, dalam level kelaparan yang ‘moderat’ pada tahun 2020 silam. Terdapat juga Food Security Index yang menempatkan Indonesia dalam peringkat 62 dari 122 negara. Meskipun begitu, Food Security Index bagi FIAN Indonesia bukan acuan yang pas karena masih berorientasi pada ketahanan pangan (food security), di mana ketersediaan dan kecukupan tidak mengindahkan dari mana pangan itu berasal dan relasi kuasa apa yang terdapat di balik sistem pangan tersebut.

Permasalahan dalam sistem pangan, sebenarnya akan membawa kita pada persoalan pemenuhan hak atas pangan dan gizi juga. Karena, jika ada permasalahan dalam sistem pangan—katakan lah dalam produksi yang tidak berkeadilan terhadap petani skala kecil atau distribusi pangan yang tidak menjangkau suatu kelompok miskin dan marginal—hak atas pangan dan gizi sudah pasti terlanggar. Selain mengacu pada indeks, menyadari permasalahan dalam sistem pangan kita dapat dilakukan dengan menyandingkan realita yang ada dengan muatan-muatan yang ada di dalam dokumen-dokumen seperti Komentar Umum No. 12 tentang Hak Atas Pangan yang Layak dan CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition.

Muatan normatif dalam Komentar Umum No. 12, yang terkait dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, mencakup:

  1. Kecukupan, di mana suatu pangan memiliki kualitas dan jumlah (kuantitas) yang cukup untuk dikonsumsi, termasuk aman untuk dikonsumsi dan dapat diterima secara kultural;
  2. Ketersediaan, di mana ada kemungkinan untuk memperoleh makanan secara langsung dari lahan produktif atau sumber daya lain yang memenuhi kebutuhan;
  3. Keterjangkauan, di mana pangan bisa diakses oleh semua orang, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
  4. Keberlanjutan, di mana kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, semua bagian dalam sistem pangan menjamin keberlangsungan yang tidak membahayakan pemenuhan pangan di generasi mendatang (jangka panjang).

Empat muatan normatif ini, bukan hanya muatan kosong dalam dokumen, tetapi idealnya dijadikan acuan oleh pemerintah sebagai duty bearer yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi bagi seluruh rakyatnya. Dibutuhkan suatu instrumen dan mekanisme dalam pengumpulan dan monitoring potensi pelanggaran hak atas pangan dan gizi. Posisi Indonesia yang buruk dalam berbagai indeks yang terkait dengan pemenuhan pangan seharusnya bisa memantik pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, lantas, membereskan masalah-masalah yang dapat menjerumuskan masyarakatnya ke dalam kelaparan atau masalah gizi lainnya. Karena, pada akhirnya esensinya bukan hanya sekadar menaik-turunkan peringkat saja.

[Gusti Nur Asla Shabia]

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Di Indonesia, kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang signifikan yg belum terselesaikan. Indonesia menderita kekurangan gizi yang cukup tinggi (defisiensi gizi makro dan mikro). Hari ini 25 Desember diperingati sebagai Gizi Nasional.

Pada masa Orde Lama masalah makanan dan gizi sempat mejadi concern pemerintah. Sebagai negara yang baru saja merdeka masalah makanan dan gizi rakyat menjadi permasalahan yang krusial. Menteri Kesehatan RI saat itu, J. Leimena menugaskan Prof. Poorwo Soedarmo untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat untuk meningkatkan asupan gizi nasional dan mengatasi permasalahan kurang gizi rakyat Indonesia.

Saat itu LMR dikenal pula dengan sebutan Institut Voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan, Lembaga Eijckman. Karena hal inilah Prof. Poorwo Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Prof. Poorwo juga mendirikan Sekolah Djuru Penerang Makanan atau SDPM. Sekolah tersebut didirikan untuk membentuk kader-kader gizi dan bisa turun langsung ke masyarakat.

Saat ini 75 tahun setelah Indonesia merdeka, kita masih mengalami permasalahan yang sama. Kurang gizi yang dialami pada anak usia di bawah lima tahun antara lain stunting dan wasting masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Meskipun prevalensi kurang gizi tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun 2007 hingga 2018 namun angkanya masih tinggi.

Stunting pada anak adalah bentuk kekurangan gizi yang paling umum terjadi. Tahun 2018, Riskesdas menunjukan prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun sebesar 29,9 %. Karena tidak meratanya pembangunan dan distribusi pangan bergizi, data tahun 2014 menunjukkan bahwa stunting sangat umum terjadi di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yg mencapai 51,7 %. Sebagian besar provinsi lain (28 dari 34 provinsi) masih memiliki prevalensi stunting di atas 30%, yang dikategorikan oleh WHO sebagai prevalensi yang sangat tinggi dalam masalah kesehatan masyarakat.

Wasting adalah bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan. Indonesia memiliki tingkat kekurangan gizi akut tertinggi keempat di dunia, dengan sekitar tiga juta anak balita mengalami wasting (kurus), diantaranya yakni 1,4 juta anak mengalami sangat kurus (Kementerian Kesehatan, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi kekurangan gizi, salah satunya, yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.  Di dalam UU Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Jika dilihat lagi ada begitu banyak peraturan baik yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang mengatur tentang hal ini. Namun semua hanyalah diatas kertas.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya, pemerintah harus membuka akses selus-luasnya dan mendukung pangan lokal yang sehat dan beragam. Jangan ada lagi penyeragaman pangan dan monompoli dari korporasi pangan. Namun, pemerintah tidak cukup serius dalam mengatasi masalah pangan dan gizi rakyat.  Dibutuhkan terobosan yang luar biasa, kemaupan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jika masalah ini terus berlarut-larut terjadi maka kita maka kita patut menduga bahwa negara telah abai dalam menjalankan kewajibannya dan sengaja membiarkan hal ini terus terjadi.

Pangan dan Gizi Harus Berpihak Pada Petani dan Kelompok Rentan

Pangan dan Gizi Harus Berpihak Pada Petani dan Kelompok Rentan

Jakarta, 23 Januari 2021 – FIAN Indonesia menilai bahwa tantangan pemenuhan hak atas pangan dan gizi di tengah pandemi semakin besar ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengadopsi liberalisasi pangan dengan UU Cipta Kerja dan skema Food Estate. Hal ini tentu akan berpotensi melahirkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang lebih besar, kerusakan lingkungan, hilangnya pertanian lokal, dan kerentanan petani yang akan diikutsertakan dalam rantai nilai komoditi global.

Pandangan ini diangkat oleh FIAN Indonesia dari hasil laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition yang disampaikan dalam Webinar “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”, Selasa (19/01) silam.

“Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan pangan malah merupakan tindakan yang berpotensi mengancam pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Pemerintah masih berfokus pada bagaimana memproduksi lebih banyak untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi. Padahal ini tidak akan mengatasi masalah, apalagi jika caranya tidak adil dan berkelanjutan,” terang Gusti Nur Asla Shabia, Riset dan Advokasi FIAN Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apa yang direncanakan pemerintah masih terjebak dalam logika lama, pun masih merealisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam UU Cipta Kerja dan melanjutkan pengembangan Food Estate. Belum sedikitpun masalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses kelompok rentan, atau kemandirian produsen pangan skala kecil disinggung.

Senada dengan hal itu, Sofia Monsalve, Sekjend FIAN Internasional, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 semakin memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat miskin dan petani kecil, dengan adanya perampasan lahan yang kerap berlangsung dan tindakan regresif negara menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, misalnya korporasi dan bisnis besar, bukan usaha ekonomi kecil menengah atau produsen pangan skala kecil.

Beberapa agenda pertanian yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemi Covid-19 memang kerap diarahkan hanya sebatas memperbaiki produktivitas dan konektivitas dengan kemudian merangkul investor-investor. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang masuk dalam tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia memaparkan soal solusi dan rencana pemerintah membenahi permasalahan pangan dalam sektor pertanian dengan melakukan investasi teknologi, di mana sektor pertanian dan sektor lainnya seperti pengolahan serta makanan dan minuman. Pemerintah berupaya untuk “… membangun kawasan pengembangan komoditi pangan yang bagian-bagiannya saling memberikan nilai tambah (creating shared-value).”

Dalam merespon pandangan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah dalam webinar, Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM menekankan pentingnya melihat hak dasar lainnya jika ingin merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi. “Keberadaan atau kepemilikan lahan menjadi penting untuk digarisbawahi. Kemudian, dibutuhkan pemerataan akses juga sehingga kelompok rentan dan minoritas memiliki akses yang sama terhadap hak atas pangan,” tegas Beka.

Oleh karena itu, pada 2021 ini, FIAN Indonesia kembali menegaskan dan merekomendasikan beberapa hal. Pertama, alih-alih berfokus pada ekonomi sirkuler yang hanya menekankan pada logika konektivitas dan produktivitas, pemerintah harus lebih melihat bagaimana kelompok rentan dan marginal dapat memperoleh akses untuk memenuhi hak atas pangan dan gizinya, termasuk kesejahteraan dan kedaulatan produsen pangan skala kecil. Kedua, Komnas HAM harus turut berkomitmen dalam menilai, mengawal, dan menegakkan hak atas pangan dan gizi sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk mengambil tindakan tegas pada tindakan pelanggaran hak atas pangan dan gizi yang berpotensi pada kelaparan, kemiskinan, hingga kematian. Ketiga, pemerintah harus merealisasikan hak atas pangan dan gizi dengan mencegah ancaman pelanggaran hak atas pangan dan gizi di masa depan, salah satunya dengan mencabut UU Cipta Kerja dan tidak melanjutkan pembangunan Food Estate yang telah dan akan menimbulkan ketimpangan tanah yang lebih besar, konflik agraria, serta kerentanan produsen pangan skala kecil.

Rilis Webinar FIAN Indonesia “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”

Kontak:

Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

Laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition bisa diakses disini.

Omnibus Law on Job Creation puts food and environmental rights of millions at stake

Omnibus Law on Job Creation puts food and environmental rights of millions at stake

Statement on World Food Day 2020

On the World Food Day, FIAN Indonesia together with FIAN International and dozens of national and international organizations express their concern over the ratification of the Omnibus Law (also called the Omnibus Law on Job Creation) on October 5th, 2020, which was done in an undemocratic and hasty manner. The Omnibus Law overrules more than 70 existing laws and regulations, and has controversial articles that threaten the right to food and nutrition of millions of Indonesian labourers, small-scale food producers, indigenous peoples, migrant workers, and other marginalised groups.

This view is expressed in a statement of solidarity signed by 55 national and international organizations.

“On this World Food Day, Indonesia continues to grapple with the pandemic and its derivative impacts, but this country has passed the Omnibus Law which increases vulnerability of small-scale food producers and consumers in already fragile food systems,” explained Laksmi Adriani Savitri, Chair of the National Board of FIAN Indonesia.

The Omnibus Law contains articles that will adopt the food liberalization agenda, thus creating acute dependence on imported food, building corporate monopoly on the food supply chains, and causing environmental destruction by further pushing agricultural industrialisation and deforestation.

“In fact, food liberalization has proven to impact availability, accessibility, adequacy and sustainability of food, especially for rural communities and indigenous people who fulfill their food needs from food sources available in nature,” said Sofía Monsalve, Secretary General of FIAN International.

Several national sections of FIAN from various countries (Colombia, Norway, Sweden and other countries) together with other civil society organizations also expressed their solidarity with this statement, condemning the process of making the Omnibus Law, which did not involve the Indonesian people in the drafting process. They urge the Indonesian Government to uphold the principles of justice and democracy and to respect and fulfil the right to food and nutrition of the Indonesian people.

The full statement is available in this link

Contact:
Laksmi Adriani Savitri (Chair of the National Council of FIAN Indonesia, email: laksmi.adriani@gmail.com)
Yifang Tang (Case Work and Research/Asia of FIAN International, email: tang@fian.org)

Omnibus Law Cipta Kerja Mempertaruhkan Hak atas Pangan dan Lingkungan Jutaan Orang di Indonesia

Omnibus Law Cipta Kerja Mempertaruhkan Hak atas Pangan dan Lingkungan Jutaan Orang di Indonesia

Pernyataan Sikap Pada Hari Pangan Sedunia 2020:

“Omnibus Law Cipta Kerja mempertaruhkan hak atas pangan dan lingkungan jutaan orang di Indonesia

Jakarta-Heidelberg, 16 Oktober 2020. Di hari pangan internasional, FIAN Indonesia bersama-sama dengan FIAN Internasional dan puluhan organisasi internasional serta nasional menyatakan keprihatinan yang dalam terhadap pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) pada 5 Oktober yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak demokratis. Omnibus Law, yang memuat 70 undang-undang, mengandung pasal-pasal bermasalah yang akan mengancam hak atas pangan dan gizi jutaan buruh, produsen pangan skala kecil, masyarakat adat, pekerja migran, dan kelompok marginal lainnya.

Pandangan ini dituangkan dalam sebuah pernyataan solidaritas yang ditandatangani oleh sekitar 55 organisasi internasional dan nasional.

 “Di hari pangan internasional ini, Indonesia masih terancam pandemi dan dampak turunannya, termasuk ancaman atas kelangkaan pangan global, tetapi negara ini malah mengesahkan Omnibus Law yang menaruh produsen pangan skala kecil dan konsumen dalam sistem pangan yang rentan,” terang Laksmi Adriani Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia.

Omnibus Law mengandung pasal-pasal yang akan mengadopsi agenda liberalisasi pangan, sehingga menyebabkan ketergantungan akut pada pangan impor, monopoli perusahaan dalam rantai pangan global, dan menyebabkan kerusakan lingkungan karena pengrusakan hutan dan industrialisasi pertanian.

“Liberalisasi pangan akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi ketersediaan, kecukupan, dan keberlanjutan pangan, terutama bagi masyarakat perdesaan dan masyarakat adat yang mencukupi kebutuhan pangannya juga dari sumber pangan yang tersedia di alam,” jelas Sofía Monsalve, Sekretaris Jendral FIAN International.

Perwakilan FIAN di berbagai negara (Kolombia, Norwegia, Swedia, dan negara-negara lainnya) bersama dengan organisasi masyarakat sipil internasional lainnya turut mengekspresikan solidaritas mereka dalam mengecam proses pembuatan Omnibus Law yangtidak melibatkan rakyat Indonesia dalam proses pembuatannya, alih-alih malah melibatkan perwakilan dari industri-industri tertentu dan membentuk satgas yang terdiri dari para pebisnis.

FIAN International di seluruh dunia dan organisasi-organisasi penandatangan statement ini juga mengkhawatirkan keberadaan Omnibus Law yang kontra terhadap instrumen-instrumen hukum internasional penjamin hak asasi manusia yang sudah ditandatangani Indonesia, seperti International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP).

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan FIAN International mengurgensikan agar prinsip keadilan dan demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tetap menjadi landasan dalam legislasi, serta selalu memprioritaskan pemenuhan hak atas pangan dan gizi rakyat Indonesia.***

Statement lengkap dapat diakses melalui tautan ini.

Kontak:
Laksmi Adriani Savitri (Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, email: laksmi.adriani@gmail.com)
Yifang Tang (Kerja Kasus dan Penelitian FIAN International, email: tang@fian.org)