UNDROP dan Hak Atas Pangan

UNDROP dan Hak Atas Pangan

Jakarta, 24 April 2021 – Dua puluh tahun sejak pertama kali hak asasi petani dideklarasikan oleh Serikat
Petani Indonesia dan dua tahun sejak PBB mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang yang
Bekerja di Pedesaan (UNDROP), hingga saat ini petani masih belum dijamin haknya dan terus
mengalami marginalisasi serta ketidakadilan. Ironisnya, marginalisasi dan ketidakadilan tersebut
bersumber dari sistem pangan yang berlangsung di Indonesia, yang dipandang FIAN Indonesia dan
Serikat Petani Indonesia (SPI) lebih mengedepankan industrialisasi pertanian dan memprioritaskan
kerjasama dengan korporasi. Hal ini disampaikan lewat Webinar “Mentransformasikan Sistem
Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP” yang dilakukan
pada Kamis, 22 April 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Bumi.

“Petani itu punya hak atas tanahnya, hak atas benih, hak atas kawasannya, dan hak atas air. Petani
juga punya hak atas permodalan, pasar, dan kehidupan yang lebih baik di perdesaan,” jelas Henry
Saragih, Ketua Umum SPI. Hak-hak ini lah, beserta hak-hak lainnya, yang telah diamanatkan dalam
UNDROP. Ada 28 pasal yang mengatur perlindungan hak asasi petani yang seharusnya dihargai,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer). “Soal hak atas
pangan dalam UNDROP juga tidak dipisahkan dengan upaya perwujudan kedaulatan pangan.”
Namun sayangnya, pelanggaran hak-hak asasi kaum petani masih terus berlangsung hingga sekarang,
terutama di Indonesia. Mulai dari ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penggureman
petani, yang akhirnya berdampak pada semakin tidak sejahteranya kerja-kerja di sektor pertanian
yang mengurungkan niat generasi muda menjadi petani. “Pelanggaran ini juga akhirnya menyebabkan
ratusan juta kaum tani hidup dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi, karena sumber-sumber
pertanian banyak dikuasai perusahaan dan petani tidak lagi memiliki kedaulatan,” jelas Zubaidah,
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara. Ia menyoroti bagaimana anggota-anggota SPI di
daerahnya kerap terlibat dalam konflik agraria yang kemudian menggusur dan merampas lahan
pertanian pangan para petani kecil, menjerumuskan mereka dalam kemiskinan.

Situasi yang mirip juga berlangsung bagi nelayan kecil dan mereka yang mencari nafkah di wilayah
pesisir. Dani Setiawan selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
menunjukkan bahwa kendati nelayan kecil, termasuk perempuan nelayan, merupakan pelaku utama
perikanan baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya, mereka masih mengalami marginalisasi
dan keterbatasan akses dalam kepemilikan alat-alat produksi, sehingga harus bergantung pada
tengkulak atau rentenir.

“Kami mendukung adopsi UNDROP yang telah diperjuangkan teman-teman SPI, tetapi kami para
nelayan juga mendorong implementasi Pedoman Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil
Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (VGSSSF) juga. Melalui
UNDROP dan VGSSSF, yang didorong bukan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan
perikanan yang dikuasai korporasi-korporasi besar, tetapi pengelolaan yang mendorong adanya
prinsip-prinsip keberlanjutan, akses, dan kedaulatan, dan akhirnya hak atas pangan,” tuturnya.
Negara lantas memainkan peranan penting untuk menyelenggarakan sistem pangan yang
memerhatikan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi. Hadir dalam acara, Jarot Indarto,
Koordinator Bidang Pangan yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas. Dari Bappenas sendiri,penghargaan terhadap hak asasi petani dilakukan dengan menjamin kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP)
dan memasukkannya dalam “Sasaran dan Indikator Pembangunan”.

Sementara, transformasi “sistem pangan yang handal dan berkelanjutan” dilalui dalam lima fokus.
Meskipun terdapat visi untuk berfokus pada produksi domestik, pangan lokal, dan jaminan atas akses
dan distribusi pangan yang lebih efisien dan stabil, dalam kebijakan Bappenas masih terdapat
kebijakan-kebijakan yang mengutamakan adanya industrialisasi serta korporasi petani dan nelayan, di
mana skema korporasi petani dan nelayan akan menaruh petani dan nelayan sebagai tenaga kerja dan
perusahaan tetap menjadi off taker yang mendominasi.

Ini tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan pangan yang menjadi semangat pemenuhan hak asasi
petani dan hak atas pangan dan gizi. “Dalam kedaulatan pangan, setiap bangsa dan rakyat
menentukan pangannya secara mandiri meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran untuk
menghasilkan pangan. Dalam konteks kedaulatan pangan, alat produksi dan skala produksi kecil
menengah, lebih ke arah agroekologi, sesuai kebudayaan tradisional, multicrop, modul distribusinya
lokal, pelaku utamanya petani,” jelas Afgan Fadilla Kaban, Kepala Badan Khusus Kampanye Hak Asasi
Petani SPI.

“Lagipula, kedaulatan pangan juga lebih menjamin pemenuhan hak atas pangan dan gizi daripada
ketahanan pangan,” timpal Hironimus Pala, Anggota Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Selain
memberikan kekuatan bagi petani untuk menyediakan pangan bagi mereka sendiri dan tidak
tergantung dengan sistem pangan global, ini terkait juga dengan Nilai Tukar Petani—kalau yang hanya
dipikir NTP meningkatkan pendapatan tapi mendorong masyarakat membeli makanan dari luar yang
tak bergizi, kedaulatan pangan memikirkan isi lumbung petani dengan produksi sendiri yang beragam
dan lebih bernutrisi.” Dimasukkannya NTP dalam Sasaran dan Indikator Pembangunan memang harus
diapresiasi, tetapi pemerintah masih harus memberikan komitmen politik terutama dalam kebijakan
impor pangannya.

Dalam sistem pangan saat ini, SPI dan FIAN Indonesia melihat bukan kedaulatan yang diutamakan
negara, tetapi ketahanan pangan. Bukan perlindungan terhadap hak asasi petani, tetapi keberpihakan
pada korporasi. Adanya perampasan lahan dan sumber daya, pembangunan Food Estate, masifnya
impor yang mematikan produksi lokal, dominasi korporasi yang terus berlangsung di Indonesia, hingga
pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya yang malahan semakin jauh dari prinsip-prinsip
yang diamanatkan UNDROP untuk perlindungan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi,
melegitimasikan hal ini.

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan SPI tetap mendesak pemerintah untuk (1) Segera mengadopsi
pasal-pasal perlindungan HAP dalam UNDROP pada setiap peraturan dan kebijakan; (2) Melakukan
transformasi sistem pangan yang berpihak pada petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil
lainnya dan bukannya semakin memberi kemudahan pada korporasi, (3) Menaruh kedaulatan pangan
sebagai fondasi dari sistem pangan demi memenuhi hak atas pangan dan gizi untuk seluruh rakyat
tanpa kecuali, terutama bagi petani yang ironisnya sering mengalami permasalahan pangan dan gizi,
dan (4) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan seluruh peraturan dan
perundang-undangan nasional yang mendorong perlindungan terhadap hak asasi petani dan hak atas
pangan dan gizi. []

Gusti Shabia
+62 812-8373-9421

Photo by Shayan Ghiasvand on Unsplash

Impor Beras Ditunda: Segera Bentuk Badan Pangan Nasional dan Perbaiki Tata Kelola Pangan

Impor Beras Ditunda: Segera Bentuk Badan Pangan Nasional dan Perbaiki Tata Kelola Pangan

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal tak akan ada impor beras hingga Juni 2021 tidak membuat kita merasa lega. Pada Jumat (26/03) kemarin, Presiden menegaskan bahwa impor beras tak akan masuk ke Indonesia hingga Juni 2021.

Pernyataan Presiden tersebut menjawab sejumlah kritik dan protes jaringan kelompok tani, kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga sejumlah kepala daerah terkait rencana impor beras satu juta ton. Apalagi rencana tersebut bersamaan dengan panen raya.

Meskipun ada pernyataan ini, masyarakat tak boleh lengah, mengingat bahwa nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam telah dibuat dan akan ditandatangani akhir Maret ini, meskipun hanya untuk “berjaga-jaga di tengah ketidakpastian pandemi”. Artinya masih akan ada impor beras dalam tahun ini.

Justifikasi “berjaga-jaga” ini terasa lemah, karena selama tiga tahun terakhir, baik data produksi maupun harga beras selama tiga tahun terakhir tidak menunjukkan urgensi untuk impor. Selama tiga tahun terakhir, bahkan dalam kondisi pandemi Covid-19 sekalipun, Indonesia selalu surplus beras. Harga beras selama tiga tahun terakhir pun relatif stabil.

Selama ini, rencana impor beras selalu menuai kritik sebab:

Pertama, ketidaksinkronan data yang dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan impor, antara data cadangan beras pemerintah (CBP) dan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.

Kedua, koordinasi antar kementerian yang masih diwarnai kepentingan sektoral, terutama dalam pengambilan keputusan soal pangan.

Ketiga, permasalahan Bulog yang masih terjegal dengan posisinya yang dilematis sebagai penjaga stabilitas pangan dan perum yang harus mencari profit, yang membuatnya kesulitan untuk melakukan penyerapan dan menyalurkan stok beras lama yang sudah turun mutu.

Presiden FIAN Indonesia, Iwan Nurdin, mengatakan bahwa penundaan impor beras ini harus menjadi momentum untuk mengkritisi carut-marut perberasan dan pangan  nasional secara keseluruhan.

“Kita harus kembali mendorong kelembagaan pangan atau Badan Pangan Nasional yang sudah diamanatkan oleh UU Nomor 18 tahun 2012, entah dengan menciptakan badan baru atau melalui transformasi Bulog,” tegas Iwan. Badan Pangan Nasional akan menjadi kelembagaan pangan yang dapat mengambil kebijakan strategis terkait tata kelola pangan sekaligus pemenuhan hak atas pangan. “Tata kelola pangan, utamanya administrasi pangan dari produksi hingga distribusi harus berlandaskan data yang akurat.”

Selain kelembagaan, soal impor beras dan impor pangan juga disebabkan oleh lemahnya posisi petani dan pertanian dalam mendapatkan alokasi lahan, alat-alat produksi, dan jaminan pasar sehingga menjadikan produksi pangan nasional mencukupi baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.

Impor pangan harus tetap diwaspadai karena kemudahannya telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kini memperbolehkan impor meskipun produksi pangan dalam negeri dan stok pangan masih ada. “Impor yang tidak tepat telah dan akan menjadi ajang perburuan rente dan aktor politik dalam pembiayaan kandidasi politik mereka,” terang Iwan. Akhirnya, impor malah sekadar memuaskan kepentingan aktor-aktor tertentu dan tidak disandarkan pada kebutuhan rakyat. Selain itu, tertundanya impor beras tak bisa lantas disyukuri karena masih ada rencana impor komoditas-komoditas lain yang problematik, seperti impor gula, garam, dan bawang putih.

Terakhir, Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, juga mengingatkan terkait bahaya laten impor pangan yang mengarah pada agenda liberalisasi pangan. “Yang kita butuhkan adalah kualitas pangan yang layak untuk semua orang, akses terhadap pangan yang merata, dan penyediaan yang berkelanjutan untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang sejati. Impor pangan yang berkutat pada urusan kuantitas belaka jelas tak menjamah urusan ini, dan malah akan melanggar hak atas pangan dan gizi kaum miskin, perempuan, dan golongan rentan lainnya.”

Oleh karena itu, menanggapi penundaan impor beras ini, FIAN Indonesia tetap dalam sikapnya dan mendesak Pemerintah untuk:

1.       Segera membentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2012 (Pasal 126-129 dan Pasal 151).

2.       Memperkuat produksi pangan nasional bernsandarkan rumah tangga petani, koperasi petani, nelayan tradisional dan masyarakat adat melalui reforma agraria

3.       Mereformasi sistem perdagangan pangan yang memberlakukan pendekatan multisektoral dalam memenuhi hak atas pangan dan gizi di Indonesia, yang mengikutsertakan kementerian-kementerian yang relevan, dan yang bersandar pada data yang akurat.

4.       Mencabut UU Cipta Kerja dan revisi pasal-pasal yang tadinya berpihak pada liberalisasi pangan untuk lebih berfokus pada sistem pangan yang berpihak pada produsen pangan skala kecil, yang berkelanjutan, dan mendukung konsumsi yang sehat dan bergizi.

5.       Menjadikan Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) sebagai acuan pemerintah dalam memfasilitasi akses dan partisipasi petani dan produsen pangan skala kecil untuk menjual panennya dan untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, yang dapat mewujudkan pemenuhan hak atas pangan yang layak. Bukan hanya bagi petani atau produsen pangan skala kecil, tetapi untuk keseluruhan rakyat Indonesia.

Indeks Pangan, Relevankah?

Beberapa waktu yang lalu Arif Satria, Rektor IPB menyebutkan bahwa Indeks Pangan Indonesia lebih buruk dari Ethiopia dan Zimbabwe. Data ini mengacu pada Food Sustainability Index (FSI) yang menempatkan Indonesia di peringkat 60 kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.
Food Sustainability Index  adalah keluaran dari Economist Intelligence Unit (EIU) bersama sebuah foundation bernama Barilla Center-for Food & Nutrition (BCFN). Index tersebut mengacu tiga indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.
Indeks ini dirancang melalui studi dan analisis hubungan antara makanan dengan faktor science, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga food sustainability diartikan sebagai suatu kondisi dimana sistem pangan suatu negara dapat mempertahankan sumber daya alamnya tanpa kehabisan; atau bersusah payah mendapatkannya; atau berkompromi dengan kesehatan masyarakatnya, dan tanpa berkompromi dengan akses generasi penerusnya terhadap pangan.
Beberapa hari setelah itu, Arif Satria mengklarifikasi pernyataanya tentang status ketahanan pangan Indonesia yang merujuk pada Food Sustainable Index (GFSI). Jika merujuk pada Index ini  Indonesia masih unggul dari negara lain. Namun benarkah demikian?
Dalam beberapa tahun terakhir posisi Indonesia memangg mengalami kenaikan yang saat ini  berada di peringkat 62 dari 113 negara.  Nilai Indeks Keseluruhan pada data tersebut ditentukan oleh tiga aspek, yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan, Kualitas dan Keamanan. Aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkatmemang naik namun dari aspek Kualitas dan Keamanan masih sangat rendah.
Di dalam GFSI juga terdapat data mengenai kekurangan Gizi pada anak-anak. Terlihat angka tersebut masih jauh di bawah standar untuk kasus stunting yang bisa ditoleransi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) yaitu paling banyak setidaknya hanya 20 persen. Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Faktor kesehatan serta pemenuhan gizi seimbang menjadi kebutuhan dasar dan fundamental yang sepatutnya dipenuhi negara.
Food Sustainable Index lebih mengukur keberlanjutan pemenuhan pangan dengan pertanian berkelanjutan, food loss, food waste dan kandungan gizinya. Sedangkan Global Food Security Index mengukur ketahanan pangan dari sisi ketersediaan keterjangkauan dan kualitas serta keamanan pangan.
Selain itu juga ada Global Hunger Index, dari data tahun 2020 Indonesia berada di tingkat 70 dari 107 negara atau berada di level moderat.  Indikator yang diukur adalah persentase kekurangan makanan dari populasi, prevalensi berat balita di bawah standar, malnutrisi, stunting, wasting dan tingkat kematian balita. Indeks berskala 0 (terbaik) hingga 100 (terburuk) dengan beberapa kategori dari tingkat kelaparan rendah hingga sangat mengkhawatirkan.
Semua indekx tersebut seperti mengingatkan kita bahwa Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah untuk membenahi urusan pangan. Sudah saatnya Pemerintah  merombak sistem pangan agar berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan tergantung pada sistem pangan global yang dikendalikan oleh korporasi dan mafia pangan.  Jika kita berdaulat atas pangan kita, maka dengan sendirinya indeks pangan kita akan meningkat.
Menyadari Ada yang Salah dalam Sistem Pangan Kita

Menyadari Ada yang Salah dalam Sistem Pangan Kita

Beberapa hari yang lalu, terdapat sejumlah berita yang mengabarkan bahwa Indonesia menempati peringkat yang rendah dalam indeks keberlanjutan pangan. Merujuk pada Food Sustainability Index, yakni indeks yang diidentifikasi oleh The Economist Intelligence Unit dengan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation  (BCFN), Indonesia menempati peringkat 60 atau 8 terbawah berdasarkan tiga indikator; sampah pangan, pertanian berkelanjutan, dan tantangan atau permasalahan yang terkait dengan pemenuhan nutrisi.

Di luar permasalahan menyandingkan peringkat Indonesia dengan Ethiopia dan Zimbabwe, indeks ini telah membantu kita menyadari bahwa negara ini masih memiliki permasalahan pangan yang cukup pelik yang terhubung pula dengan belum dipenuhinya hak atas pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat. Dalam tantangan pemenuhan nutrisi, misalnya, Indonesia masih mengemban double, bahkan triple burden masalah gizi, yakni obesitas dan malnutrisi. Hal ini ironis ketika menyadari masalah Indonesia dalam urusan sampah pangan, yang menunjukkan bahwa kurang lebih setiap satu orang membuang 300 kg makanan per tahun.  Dalam hal pertanian berkelanjutan, sistem pertanian di Indonesia juga masih didominasi pertanian industrial yang merusak dan mencemari tanah, lautan, dan udara, alih-alih pertanian yang lokal, alami, dan mendukung keberlanjutan produsen pangan skala kecil. Di tengah pandemi Covid-19, masalah pangan bukan hanya diperburuk dari makin meningkatnya kesulitan ekonomi, yang dapat berujung pada meningkatnya stunting dan kelaparan, tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang mengancam keberlanjutan pangan kita, seperti promosi pertanian industrial berskala besar yang digencarkan dalam proyek Food Estate.

Food Sustainability Index bukan satu-satunya indeks untuk menyadari ada permasalahan dalam sistem pangan di Indonesia. Ada, misalnya, Global Hunger Index (GHI) yang indikatornya mencakup angka kelaparan, berat badan rendah (wasting), tinggi badan kurang (stunting), dan kematian bayi dari satu negara. GHI menempatkan Indonesia dalam peringkat 70 dari 107 negara, dalam level kelaparan yang ‘moderat’ pada tahun 2020 silam. Terdapat juga Food Security Index yang menempatkan Indonesia dalam peringkat 62 dari 122 negara. Meskipun begitu, Food Security Index bagi FIAN Indonesia bukan acuan yang pas karena masih berorientasi pada ketahanan pangan (food security), di mana ketersediaan dan kecukupan tidak mengindahkan dari mana pangan itu berasal dan relasi kuasa apa yang terdapat di balik sistem pangan tersebut.

Permasalahan dalam sistem pangan, sebenarnya akan membawa kita pada persoalan pemenuhan hak atas pangan dan gizi juga. Karena, jika ada permasalahan dalam sistem pangan—katakan lah dalam produksi yang tidak berkeadilan terhadap petani skala kecil atau distribusi pangan yang tidak menjangkau suatu kelompok miskin dan marginal—hak atas pangan dan gizi sudah pasti terlanggar. Selain mengacu pada indeks, menyadari permasalahan dalam sistem pangan kita dapat dilakukan dengan menyandingkan realita yang ada dengan muatan-muatan yang ada di dalam dokumen-dokumen seperti Komentar Umum No. 12 tentang Hak Atas Pangan yang Layak dan CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition.

Muatan normatif dalam Komentar Umum No. 12, yang terkait dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, mencakup:

  1. Kecukupan, di mana suatu pangan memiliki kualitas dan jumlah (kuantitas) yang cukup untuk dikonsumsi, termasuk aman untuk dikonsumsi dan dapat diterima secara kultural;
  2. Ketersediaan, di mana ada kemungkinan untuk memperoleh makanan secara langsung dari lahan produktif atau sumber daya lain yang memenuhi kebutuhan;
  3. Keterjangkauan, di mana pangan bisa diakses oleh semua orang, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
  4. Keberlanjutan, di mana kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, semua bagian dalam sistem pangan menjamin keberlangsungan yang tidak membahayakan pemenuhan pangan di generasi mendatang (jangka panjang).

Empat muatan normatif ini, bukan hanya muatan kosong dalam dokumen, tetapi idealnya dijadikan acuan oleh pemerintah sebagai duty bearer yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi bagi seluruh rakyatnya. Dibutuhkan suatu instrumen dan mekanisme dalam pengumpulan dan monitoring potensi pelanggaran hak atas pangan dan gizi. Posisi Indonesia yang buruk dalam berbagai indeks yang terkait dengan pemenuhan pangan seharusnya bisa memantik pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, lantas, membereskan masalah-masalah yang dapat menjerumuskan masyarakatnya ke dalam kelaparan atau masalah gizi lainnya. Karena, pada akhirnya esensinya bukan hanya sekadar menaik-turunkan peringkat saja.

[Gusti Nur Asla Shabia]

Infobrief: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi

Infobrief: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi

Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk mempermudah petani memperoleh sarana demi kelancaran produksinya. Namun, petani sendiri menjadi tergantung dengan skema pupuk bersubsidi yang memiliki berbagai masalah, terutama karena rantai nilai dari hulu ke hilir yang terlalu panjang dan rentan dipermainkan oleh mafia-mafia pupuk.

Petani membutuhkan sebuah skema yang dapat memperkuat kemandirian dan kedaulatannya, bukan lagi melalui pupuk bersubsidi atau Food Estate. Sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan dinilai sebagai solusi yang paling tepat, karena dapat membebaskan petani dari rantai nilai yang panjang, kerusakan tanah yang berbuah pada ketergantungan pupuk lagi, dan cengkraman agribisnis dengan iming-iming solusi.

Fian Indonesia telah mengindentifikasi persoalan Skema Pupuk Bersubsidi yang telah menimbulkan kerentanan bagi petani dengan berbagai permasalahannya dan solusi pertanian lokal dan berkelanjutan yag akan meneguhkan kemandirian dan kedaulatan petani dari usaha-usaha pemerintah yang seakan ingin menghilangkan petani skala kecil yang tidak efisien dan digantikan dengan industri dan pertanian skala besar.

Selengkapnya mengenai Pertanian Lokal Berkelanjutan: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi dapat diunduh disini.

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Di Indonesia, kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang signifikan yg belum terselesaikan. Indonesia menderita kekurangan gizi yang cukup tinggi (defisiensi gizi makro dan mikro). Hari ini 25 Desember diperingati sebagai Gizi Nasional.

Pada masa Orde Lama masalah makanan dan gizi sempat mejadi concern pemerintah. Sebagai negara yang baru saja merdeka masalah makanan dan gizi rakyat menjadi permasalahan yang krusial. Menteri Kesehatan RI saat itu, J. Leimena menugaskan Prof. Poorwo Soedarmo untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat untuk meningkatkan asupan gizi nasional dan mengatasi permasalahan kurang gizi rakyat Indonesia.

Saat itu LMR dikenal pula dengan sebutan Institut Voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan, Lembaga Eijckman. Karena hal inilah Prof. Poorwo Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Prof. Poorwo juga mendirikan Sekolah Djuru Penerang Makanan atau SDPM. Sekolah tersebut didirikan untuk membentuk kader-kader gizi dan bisa turun langsung ke masyarakat.

Saat ini 75 tahun setelah Indonesia merdeka, kita masih mengalami permasalahan yang sama. Kurang gizi yang dialami pada anak usia di bawah lima tahun antara lain stunting dan wasting masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Meskipun prevalensi kurang gizi tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun 2007 hingga 2018 namun angkanya masih tinggi.

Stunting pada anak adalah bentuk kekurangan gizi yang paling umum terjadi. Tahun 2018, Riskesdas menunjukan prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun sebesar 29,9 %. Karena tidak meratanya pembangunan dan distribusi pangan bergizi, data tahun 2014 menunjukkan bahwa stunting sangat umum terjadi di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yg mencapai 51,7 %. Sebagian besar provinsi lain (28 dari 34 provinsi) masih memiliki prevalensi stunting di atas 30%, yang dikategorikan oleh WHO sebagai prevalensi yang sangat tinggi dalam masalah kesehatan masyarakat.

Wasting adalah bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan. Indonesia memiliki tingkat kekurangan gizi akut tertinggi keempat di dunia, dengan sekitar tiga juta anak balita mengalami wasting (kurus), diantaranya yakni 1,4 juta anak mengalami sangat kurus (Kementerian Kesehatan, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi kekurangan gizi, salah satunya, yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.  Di dalam UU Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Jika dilihat lagi ada begitu banyak peraturan baik yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang mengatur tentang hal ini. Namun semua hanyalah diatas kertas.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya, pemerintah harus membuka akses selus-luasnya dan mendukung pangan lokal yang sehat dan beragam. Jangan ada lagi penyeragaman pangan dan monompoli dari korporasi pangan. Namun, pemerintah tidak cukup serius dalam mengatasi masalah pangan dan gizi rakyat.  Dibutuhkan terobosan yang luar biasa, kemaupan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jika masalah ini terus berlarut-larut terjadi maka kita maka kita patut menduga bahwa negara telah abai dalam menjalankan kewajibannya dan sengaja membiarkan hal ini terus terjadi.