shayan-ghiasvand-I-8e7wx2hao-unsplash

Mentransformasi Sistem Pangan Berorientasi Kedaulatan Pangan

Pada tanggal 26-28 Juli 2021 ini akan diselenggarakan Pre-Summit Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia oleh PBB (United Nations Food System Summit-UNFSS) dan acara pada September 2021 di New York, AS. KTT ini dimaksudkan untuk menjadi wadah dalam mengentaskan permasalahan kelaparan dan gizi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Laporan SOFI 2021 (State of the Food Security and Nutrition in the World),  lebih dari 811 juta penduduk dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020 atau meningkat 116 juta dari tahun 2019.

Namun menjadi keprihatinan kami adalah bahwa penyelengggaraan KTT ini bekerjasama dengan World Economic Forum (WEF) yang merupakan representasi dari ribuan elit bisnis dari korporasi besar dan elit politik dari negara-negara industri besar. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan di dalam KTT tersebut, sementara itu disaat yang bersamaan akan menyingkirkan peran masyarakat sipil, produsen pangan skala kecil, dan gerakan petani untuk mengembangkan sistem pangan yang berkeadilan.

Kami melakukan kritik terhadap KTT Sistem Pangan Dunia, karena KTT ini tidak menjawab persoalan struktural terhadap penegakan kedaulatan pangan di tingkat global. Justru pengaturan sistem pangan dunia yang berjalan kini sangat pro liberalisasi dan mendorong dominasi korporasi. Pintu masuknya melalui perjanjian perdagangan bebas yang membuat satu aturan sistem pangan dunia dapat dengan mudah didominasi  oleh korporasi.” Ungkap Rahmat Maulana Sidik, Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ).

Senada dengan pernyataan tersebut, Gusti Shabia dari FIAN Indonesia “KTT Sistem Pangan Dunia akan menciptakan pengukuhan pengaturan pangan global yang semakin melanggengkan dominasi korporasi dan semakin menjauhkan bentuk forum yang berbasis hak. Dalam hal ini, yang tidak mendorong negara untuk menjadi pengemban kewajiban dan rakyat sebagai pemegang hak.”

Menurut Sekjend KPRI, Anwar Sastro menekankan bahwa “Pangan adalah soal kebutuhan survival manusia, bukan soal profit, Jadi prinsip kerja korporasi pangan bertentangan dengan prinsip dasar pangan. Agro-koperasilah seharusnya, tentu dengan prinsip agro-ekologi dalam tata kelolanya. Belajar dari banyak kasus kelaparan, kurang gizi, ketimpangan dalam masalah pangan, segala bentuk upaya yang ingin memonopoli atau mendominasi, mengeksploitasi dan tindakan yang kapitalistik lainnya harus dihentikan, termasuk upaya baru segelintir orang yang mendorong adanya UNFSS.“

Putri Fahimatul, Staf Advokasi Kebijakan Solidaritas Perempuan juga menyatakan “KTT Sistem Pangan Global adalah bentuk nyata dari pembajakan oleh korporasi atas ruang publik, termasuk sistem PBB. Agenda korporasi yang mengejar keuntungan, berkebalikan dengan karakteristik pengelolaan pangan perempuan yang merawat dan memperhatikan keberlanjutan antar generasi. Covid 19 ini seharusnya mampu membuka mata kita bahwa sudah seharusnya kita sadar petani dan nelayan lah penyokong utama dalam sumber pangan.”

Di sektor nelayan Budi Laksana, Sekjend SNI mengungkapkan permasalahan di sektor kelautan “Indonesia adalah mayoritas nelayan kecil yg menggantungkan hidupnya kepada wilayah pesisir dan kelautan. Ekpansi modal dengan menjadikan laut sebagai kapital dan industrualisasi, serta intensifikasi banyak meminggirkan nelayan ruang pesisir menjadi sentra sentra pelabuhan, nelayan harus berhadapan dengan industri kapal yg dimiliki korporasi, UNFSS akan semakin meminggirkan para nelayan

Sebagai solusi sistem pangan yang saat ini ada, Afgan Fadlila dari SPI mengatakan “Penguasaan lahan yang minim dan maraknya perampasan lahan dan kriminalisasi petani membuat keberlangsungan produksi pangan yang sehat dan bernutrisi sulit berjalan serta kesejahteraan petani pun terancam. Oleh karena itu, kedaulatan pangan merupakan solusi utama untuk mengatasi permasalahan pangan hari ini. Syarat-syarat kedaulatan pangan wajib dilaksanakan secara komprehensif, seperti reforma agraria, agroekologi dan penguatan koperasi.”

Oleh karena itu, kami segenap gerakan masyarakat sipil dan organisasi massa berpendapat dan bersikap:

  1. Menyatakan keberatan terhadap KTT Sistem Pangan Dunia PBB/UNFSS karena jauh dari semangat multilaterisme, demokrasi dan transparansi dan lebih banyak mengakomodir kepentingan bisnis;
  2. Mendesak Pemerintah untuk melangsungkan dialog terkait transformasi sistem pangan nasional dengan jejaring masyarakat sipil dan organisasi petani, nelayan, serikat buruh, perempuan, dan kelompok masyarakat adat yang lebih luas, dengan proses yang lebih demokratis dan transparan untuk mewujudkan sistem pangan yang berbasis kedaulatan pangan;
  3. Meletakkan kedaulatan pangan yang adil gender sebagai pilar utama dan jalankan reforma agraria sejati, agroekologi, kelembagaan ekonomi yang bersifat solidaritas dan kerakyatan.
  4. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala perampasan ruang hidup terhadap petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya dengan proyek-proyek infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan baik di daratan, pesisir, atau pulau-pulau kecil serta memperbaiki kondisi kerja dan pendapatan yang layak bagi para pekerja dan buruh di sektor pangan;
  5. Mengajak seluruh unsur masyarakat sipil untuk memperjuangkan gerakan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Demikian Release ini kami buat agar persoalan pangan ini dapat menjadi keprihatinan kita bersama. Pangan adalah hak dasar manusia dan seluruh warga negara. Pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab negara.

Narahubung:

  1. Gusti Shabia +62 812-8373-9421
  2. Afgan +62 813-6151-2131
  3. Anwar Sastro +62 811-8455-579

Organisasi yang bergabung dengan Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan:

FIAN Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, Solidaritas Perempuan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Yayasan Tananua Flores, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), FSBKU – KSN, KOBETA, FIELD Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Perkumpulan Inisiatif, WALHI Kalteng, FSRP – KSN, FS-Pasopati -KSN, Samawa Islam Transformatif (SIT), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Agrarian Resources Center (ARC), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), Komunitas Desa (Komdes)-Sulawesi Tenggara.

Dialog Nasional Indonesia Menuju Food System Summit Belum Berbasis Pada Partisipasi yang Inklusif dan Berpendekatan Hak

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia atas UN Food System Summit (UNFSS)

Penyelenggaraan Dialog Nasional Indonesia menuju UN Food System Summit (UNFSS) di Roma, pada 27 April 2021 silam masih belum sepenuhnya mengedepankan forum yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi yang layak. UNFSS merupakan forum multi pemegang kepentingan yang diperuntukkan untuk mentransformasi sistem pangan yang mengeliminasi kelaparan, meningkatkan gizi, lebih sehat dan inklusif serta menjaga keberlanjutan alam. Namun, Civil Society and Indigenous People’s Mechanism (CSM) for relations with the UN Committee on World Food Security telah aktif menggarisbawahi problematika UNFSS dan melancarkan kritik mereka terhadap mekanisme penyelenggaraan dialog menuju UNFSS mendatang.  Salah satunya, mewanti-wanti bahwa Dialog Nasional—dialog yang dihelat di level negara oleh penyelenggara terpilih—akan mengulang mekanisme Summit yang menjadi sumber keprihatinan organisasi-organisasi masyarakat sipil independen dalam CSM.

Pertama. Dari segi penyelenggaraan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, Dialog Nasional yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) sebagai convenor pada akhir April 2021 lalu dilaksanakan secara tertutup, tidak memiliki publikasi resmi yang transparan soal step by step pelaksanaannya, dan berdasar pada undangan yang kriteria seleksinya tidak disampaikan ke publik secara jelas. Bappenas memberikan informasi tentang setting Dialog Nasional melalui Webinar FIAN Indonesia bersama SPI, “Mentransformasikan Sistem Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP”, tetapi struktur dan list peserta pada saat itu sudah rigid. Sebagai forum strategis yang tujuannya adalah untuk menghimpun saran dan masukan kritis berlandas pengalaman untuk mentransformasi sistem pangan menjadi lebih berkelanjutan bagi seluruh pihak, sejatinya Dialog Nasional direncanakan dan dilaksanakan dengan metode yang terbuka, partisipatif, dan adil, tidak diputuskan secara sepihak.

Kedua. Dari sisi representasi, Bappenas memang telah mengundang partisipan dari petani dan produsen skala kecil, serikat buruh, dan organisasi non-pemerintah lokal yang memiliki dampingan dan studi-studi lapangan. Perusahaan multinasional (multinational corporation) dan bisnis nasional besar (large national business), pemegang kepentingan yang beberapa di antaranya kerap menimbulkan permasalahan dan pelanggaran hak atas pangan di Indonesia  tidak diberikan tempat secara langsung untuk berpartisipasi dalam forum ini. Namun, hal ini tidak lantas melegakan karena kepentingan korporasi masih diwakilkan dalam forum melalui partisipasi beberapa asosiasi yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan agribisnis besar dan perusahaan-perusahaan transnasional yang memiliki catatan merah terkait permasalahan agraria dan kerusakan lingkungan (lihat Lampiran 1 soal Struktur Dialog Nasional).

Selain itu, jumlah institusi nasional dan pemerintahan  masih mendominasi dan dapat berakibat pada hasil diskusi yang terkooptasi dan tersetir untuk mewadahi kepentingan mayoritas partisipan di forum. FIAN Indonesia dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain menyoroti bahwa segelintir institusi pemerintahan (periode kerja 2019-2024) yang kerjanya beririsan dengan sistem pangan, berikut program kerja dan kebijakan yang mereka usung, mengedepankan kepentingan ekonomi, seperti efisiensi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi pasar. Logika bahwa peningkatan produktivitas dan pengikutsertaan produsen pangan skala kecil ke dalam pasar finansial dijadikan jurus pamungkas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketiga. Dari Dokumen Official Feedback Dialog Nasional, terlihat adanya representasi yang timpang, kemungkinan besar berujung pada output-output Action Track[1] yang masih dikontaminasi oleh solusi transformasi sistem pangan yang dikerangkai kepentingan bisnis, dan bukannya sistem pangan yang berbasis hak dan menaruh kedaulatan di tangan produsen pangan skala kecil. Biofortifikasi, korporasi petani, ekonomi sirkuler, dan climate smart agriculture merupakan solusi-solusi mengentaskan kelaparan dan permasalahan gizi yang disetir oleh bisnis dan korporasi (business-led and corporate-led). Di sisi lain, adalah langkah yang baik bahwa Dialog Nasional juga telah mendorong peralihan ke sistem pangan lokal dan penerapan agroekologi, tetapi hal ini akan seperti jargon kosong saja apabila solusi-solusi business-led yang diusulkan tadi masih menjadi solusi yang lebih diprioritaskan. Permasalahan sistem pangan yang ada di Indonesia, seperti reforma agraria yang belum berjalan dengan maksimal dan Food Estate yang mengancam hak atas pangan masyarakat tidak disinggung.

Kesimpulannya, Dialog Nasional yang dihelat Bappenas mengkonfirmasi keprihatinan organisasi masyarakat sipil, termasuk FIAN Indonesia, yang tergabung dalam CSM. Saat ini, urgensi mentransformasikan sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi terletak pada sejauh mana permasalahan struktural dan sistemik yang ada dalam sistem pangan kita disadari, disinggung, dan didiskusikan alternatifnya.

Menanggapi hal ini, FIAN Indonesia sejalan dengan CSM bahwa UNFSS, berikut skema dialog yang mereka sediakan dan terekstensi sebagai Dialog Nasional, cacat secara pengorganisasian dan gagal untuk menggarisbawahi permasalahan struktural sistem pangan serta mengedepankan solusi yang ada di tangan rakyat (people’s solution), bukan korporasi. Untuk itu, FIAN Indonesia menyatakan sikap untuk tetap menggunakan alternatif lain dalam turut serta dalam memberi saran dan masukan terkait transformasi sistem pangan dan akan terus aktif mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk memanfaatkan lini independen yang disediakan CSM, dalam rangka berjuang untuk transformasi sistem pangan yang lebih berbasis hak dan berkeadilan ekologis.

Lampiran 1

Catatan:

* CSM mencatat beberapa aktor-aktor korporasi yang berpengaruh dalam The Summit, dengan penambahan dari FIAN Indonesia sendiri sesuai dengan pemetaan aktor:

IBCSD (Indonesia Business Council for Sustainable Development) Asosiasi yang dipimpin oleh CEO beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, untuk “pembangunan berkelanjutan”, di mana anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan agribisnis, industri ekstraktif, atau industri makanan/minuman yang problematis, seperti: Wilmar, Cargill, Monsanto, East West Indonesia Nestle, Freeport, dan masih banyak lagi. Berafiliasi dengan World Business Council for Sustainable Development (WBSCD).

PISAgro Berafiliasi dan didirikan karena keresahan dalam World Economic Forum (WEF) Summit. Anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh perusahaan transnasional seperti Bayer, Cargill, Dow AgroSciences, Syngenta, Koltiva, atau agribisnis lokal raksasa seperti Indofood, Great Giant Pineapple, Sinar Mas dll. WEF sendiri baru menandatangani kerjasama strategis dengan PBB.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Asosiasi tingkat internasional yang anggotanya mencakup perusahaan transnasional seperti Bayer, Danone, Dow, Dupont, Kellogg’s, Nestlé, PepsiCo, Rabobank;

EAT Forum: Didirikan oleh Stordalen Foundation, Stockholm resilience Center and the Wellcome Trust; Members of Board of Trustees: Potsdam Institut for Climate Impact Research, WEF, and others; Engagement Allies: WBCSD, Google Food Services, Nestlé, and others;

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN): Dalam tingkat global, bekerjasama dengan sektor privat, seperti: WBCSD, the US Council for International Business Foundation (USCIB), the International Food and Beverage Alliance (IFBA), the Consumer Goods Forum dan lainnya; Co-host of Scaling Up Nutrition (SUN) Business Network & Part of SUN executive committee; Partnership with AGRA; Member of Food Fortification Initiative (FFI); Participating in global policy networks such as the EAT Foundation, the Food and Land Use Coalition (FOLU), the WEF and Food System Dialogues (4SD). Solusinya banyak menyerukan fortifikasi dan biofortifikasi, padahal mengentaskan stunting dan malnutrisi bukan hanya perkara fortifikasi tetapi juga mengembalikan akses sumber daya produktif terhadap rumah tangga miskin atau memastikan sumber pendapatan yang layak.

[1] Action Track merupakan lima poin yang saling berhubungan yang sejalan dengan lima tujuan Summit, yang juga menjadi tema kelompok-kelompok kerja dalam Dialog Nasional. Lima Action Track ini adalah (1) Menjamin akses terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk semua orang (ensure access to safe and nutritious food for all); (2) Perubahan ke arah pola konsumsi berkelanjutan (shift to sustainable consumption patterns); (3) Menggenjot produksi yang berdaya dukung alam (boost nature-positive production); (4) Memajukan penghidupan berkeadilan (Advance equitable livelihoods); dan (5) Membangun resiliensi terhadap kerentanan, guncangan, dan tekanan (Build resilience to vulnerabilities, shocks and stress).

rice-pierre-bamin--LdilhDx3sk-unsplash

PPN SEMBAKO 12%: BUKAN SOLUSI

PPN SEMBAKO 12%: BUKAN SOLUSI PERLINDUNGAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT DI MASA KRISIS

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia & Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Jakarta, 16 Juni 2021 — FIAN Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan keprihatinan terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako (bahan pangan pokok). Di tengah-tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih krisis karena terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah malah merevisi aturan perpajakan yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang salah satunya menaikkan PPN dari 10% menjadi 12% dan dikeluarkannya sembako dari kelompok barang yang tak dikenai PPN. Pemerintah mengusulkan skema multitarif untuk sembako, yang artinya akan ada pengenaan tarif yang beragam untuk barang yang dikenakan pajak.  Kebijakan ini kami nilai akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang pada akhirnya mengancam pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat.

Pertama, kenyataan bahwa perekonomi kita masih sangat besar disandarkan atau didominasi konsumsi rumah tangga, sehingga penerapan PPN berpotensi menggerus konsumsi. Pengenaan PPN juga bisa memicu penurunan upah riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang pada akirnya berpotensi menggerus konsumsi dan pemenuhan pangan dan gizinya.

Di sisi lain, keberatan publik tetap harus diperhatikan. Pertama, jika kenaikan multitarif tetap dijalankan, tak ada jaminan tidak terjadi kenaikan harga pada semua kelompok barang. Kedua, bisa jadi skenario defisit di bawah 3 persen pada 2023 belum realistis, sehingga pemberlakuan “Pajak Sembako” belum menemukan momentum.

Kedua, pengenaan PPN terhadap sembako multi tarif tidak memberikan jaminan tidak terkait kenaikan harga pada semua kelompok barang. Betapa pun pemerintah sudah bertekad untuk membedakan sembako jenis apa yang dikenakan pajak dan mana yang bukan dan makan yang akan dikenakan pajak tinggi dan yang mana yang rendah, akan tetap beropotensi memicu inflasi. Sempat dikatakan Ditjen Pajak bahwa PPN hanya akan dikenakan pada bahan pokok komoditas yang “premium”—komoditas yang menjadi konsumsi orang kaya—yang selama ini, tidak dikenakan PPN, disamakan dengan bahan pokok non-premium yang biasanya dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga, masyarakat tak perlu cemas: sembako yang diperdagangkan di pasar tradisional akan dikecualikan dari objek pajak.

Objek pajak terhadap suatu barang itu harus jelas, sementara data pangan kita yang masih kacau dan tidak ada klasifikasi mana yang premium dan mana yang bukan, berapa batas harga yang akan dikenakan acuan untuk dijadikan objek pajak, membuat kerancuan yang membingungkan masyarakat. Harga sembako juga berfluktuasi karena pasar sangat responsif dengan kebijakan yang ditelurkan pemerintah meskipun masih dalam tahapan rencana. Hal ini sudah sangat sering kita saksikan dan alami, yang terbaru tentu saja soal rencana kebijakan impor beras. Baru pada tahap wacana saja gejolak pasar telah terjadi, harga gabah di tingkat petani terjun bebas sementara harga-harga barang lain mulai naik. Padahal petani selain produsen juga netconsumer.

Dampaknya, akses masyarakat kecil terhadap bahan pangan pokok semakin sulit. Pada masa pandemi Covid-19 di mana pendapatan ekonomi berkurang dan porsi pengeluaran untuk bahan makanan semakin mendominasi total pengeluaran rakyat, akses masyarakat kecil saja sudah sulit. Sebagian besar dari mereka malah harus mengandalkan bantuan sosial yang kebijakannya pun tidak berjalan optimal  karena korupsi dan exclusionary error.

Ketiga, inflasi karena PPN akan menimbulkan dampak yang lebih jauh lagi: justifikasi bagi para pemburu rente untuk impor karena harga-harga pangan dalam negeri naik, dan akhirnya menekan harga jual produk di petani kecil ke titik yang serendah-rendahnya. Akibatnya, hak atas pangan bagi petani kecil kembali dipertaruhkan.

Ketika negara mau menjamin “keadilan” untuk rakyatnya, maka pilihan pengenaan PPN terutama bagi kelompok rentan menjadi layak untuk dipertimbangkan atau bahkan dihentikan. Pada saat ekonomi melemah di mana akses masyarakat terhadap pangan yang layak dan bergizi menjadi sulit untuk dipenuhi, negara harusnya malah menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi lewat pembenahan di bidang lain: pembenahan pendapatan dengan pemerataan, terutama untuk kelompok marginal, dan tetap memastikan bantuan sosial berjalan tepat sasaran.

Kalaupun negara terdesak untuk memperoleh pemasukan, bukankah ada banyak kebijakan fiskal yang tidak mengorbankan hak atas pangan masyarakat? Misalnya, bukankah pemerintah dapat mengenakan pajak berupa pajak barang impor/tarif impor yang malah akan lebih melindungi produsen pangan skala kecil dalam negeri secara khusus, dan hak atas pangan masyarakat secara umum?

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan KRKP mendesak pemerintah untuk:

  1. Meninjau ulang dan atau membatalkan draf RUU perpajakan yang telah diajukan ke DPR RI karena dapat menghambat terpenuhinya hak atas pangan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dan terabaikannya pemenuhan hak atas pangan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.
  2. Penguatan pendapatan negara tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak dasar setiap warga negara dan berdasar asas keadilan. Alih-alih menempatkan kelompok rentan pada situasi yang sulit, justru pemerintah perlu memastikan pemasukan pajak lebih besar, terutama dari kelompok mampu.
  3. Mengalihkan usaha menjunjung keadilan ke kebijakan lain yang lebih berfokus pada kedaulatan petani dan pemenuhan hak atas pangan masyarakat, seperti tarif impor, insentif untuk produsen pangan dalam negeri, pemerataan pendapatan, dan pemerataan perlindungan sosial.

Inforamasi dan kontak lebih lanjut:
Gusti Nur Asla Shabia (+62 812-8373-9421) FIAN Indonesia.
Said abdullah (081382151413), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

shayan-ghiasvand-I-8e7wx2hao-unsplash

UNDROP dan Hak Atas Pangan

Jakarta, 24 April 2021 – Dua puluh tahun sejak pertama kali hak asasi petani dideklarasikan oleh Serikat Petani Indonesia dan dua tahun sejak PBB mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP), hingga saat ini petani masih belum dijamin haknya dan terus mengalami marginalisasi serta ketidakadilan. Ironisnya, marginalisasi dan ketidakadilan tersebut bersumber dari sistem pangan yang berlangsung di Indonesia, yang dipandang FIAN Indonesia dan Serikat Petani Indonesia (SPI) lebih mengedepankan industrialisasi pertanian dan memprioritaskan
kerjasama dengan korporasi. Hal ini disampaikan lewat Webinar “Mentransformasikan Sistem Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP” yang dilakukan pada Kamis, 22 April 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Bumi.

“Petani itu punya hak atas tanahnya, hak atas benih, hak atas kawasannya, dan hak atas air. Petani juga punya hak atas permodalan, pasar, dan kehidupan yang lebih baik di perdesaan,” jelas Henry Saragih, Ketua Umum SPI. Hak-hak ini lah, beserta hak-hak lainnya, yang telah diamanatkan dalam UNDROP. Ada 28 pasal yang mengatur perlindungan hak asasi petani yang seharusnya dihargai,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer). “Soal hak atas pangan dalam UNDROP juga tidak dipisahkan dengan upaya perwujudan kedaulatan pangan.” Namun sayangnya, pelanggaran hak-hak asasi kaum petani masih terus berlangsung hingga sekarang, terutama di Indonesia. Mulai dari ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penggureman
petani, yang akhirnya berdampak pada semakin tidak sejahteranya kerja-kerja di sektor pertanian yang mengurungkan niat generasi muda menjadi petani. “Pelanggaran ini juga akhirnya menyebabkan ratusan juta kaum tani hidup dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi, karena sumber-sumber pertanian banyak dikuasai perusahaan dan petani tidak lagi memiliki kedaulatan,” jelas Zubaidah,
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara. Ia menyoroti bagaimana anggota-anggota SPI di daerahnya kerap terlibat dalam konflik agraria yang kemudian menggusur dan merampas lahan pertanian pangan para petani kecil, menjerumuskan mereka dalam kemiskinan.

Situasi yang mirip juga berlangsung bagi nelayan kecil dan mereka yang mencari nafkah di wilayah pesisir. Dani Setiawan selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan bahwa kendati nelayan kecil, termasuk perempuan nelayan, merupakan pelaku utama perikanan baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya, mereka masih mengalami marginalisasi dan keterbatasan akses dalam kepemilikan alat-alat produksi, sehingga harus bergantung pada tengkulak atau rentenir.

“Kami mendukung adopsi UNDROP yang telah diperjuangkan teman-teman SPI, tetapi kami para nelayan juga mendorong implementasi Pedoman Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (VGSSSF) juga. Melalui UNDROP dan VGSSSF, yang didorong bukan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan perikanan yang dikuasai korporasi-korporasi besar, tetapi pengelolaan yang mendorong adanya prinsip-prinsip keberlanjutan, akses, dan kedaulatan, dan akhirnya hak atas pangan,” tuturnya. Negara lantas memainkan peranan penting untuk menyelenggarakan sistem pangan yang memerhatikan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi. Hadir dalam acara, Jarot Indarto, Koordinator Bidang Pangan yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas. Dari Bappenas sendiri,penghargaan terhadap hak asasi petani dilakukan dengan menjamin kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan memasukkannya dalam “Sasaran dan Indikator Pembangunan”.

Sementara, transformasi “sistem pangan yang handal dan berkelanjutan” dilalui dalam lima fokus. Meskipun terdapat visi untuk berfokus pada produksi domestik, pangan lokal, dan jaminan atas akses dan distribusi pangan yang lebih efisien dan stabil, dalam kebijakan Bappenas masih terdapat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan adanya industrialisasi serta korporasi petani dan nelayan, di
mana skema korporasi petani dan nelayan akan menaruh petani dan nelayan sebagai tenaga kerja dan perusahaan tetap menjadi off taker yang mendominasi.

Ini tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan pangan yang menjadi semangat pemenuhan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi. “Dalam kedaulatan pangan, setiap bangsa dan rakyat menentukan pangannya secara mandiri meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran untuk menghasilkan pangan. Dalam konteks kedaulatan pangan, alat produksi dan skala produksi kecil
menengah, lebih ke arah agroekologi, sesuai kebudayaan tradisional, multicrop, modul distribusinya lokal, pelaku utamanya petani,” jelas Afgan Fadilla Kaban, Kepala Badan Khusus Kampanye Hak Asasi Petani SPI.

“Lagipula, kedaulatan pangan juga lebih menjamin pemenuhan hak atas pangan dan gizi daripada ketahanan pangan,” timpal Hironimus Pala, Anggota Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Selain memberikan kekuatan bagi petani untuk menyediakan pangan bagi mereka sendiri dan tidak tergantung dengan sistem pangan global, ini terkait juga dengan Nilai Tukar Petani—kalau yang hanya
dipikir NTP meningkatkan pendapatan tapi mendorong masyarakat membeli makanan dari luar yang tak bergizi, kedaulatan pangan memikirkan isi lumbung petani dengan produksi sendiri yang beragam dan lebih bernutrisi.” Dimasukkannya NTP dalam Sasaran dan Indikator Pembangunan memang harus
diapresiasi, tetapi pemerintah masih harus memberikan komitmen politik terutama dalam kebijakan impor pangannya.

Dalam sistem pangan saat ini, SPI dan FIAN Indonesia melihat bukan kedaulatan yang diutamakan negara, tetapi ketahanan pangan. Bukan perlindungan terhadap hak asasi petani, tetapi keberpihakan pada korporasi. Adanya perampasan lahan dan sumber daya, pembangunan Food Estate, masifnya impor yang mematikan produksi lokal, dominasi korporasi yang terus berlangsung di Indonesia, hingga
pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya yang malahan semakin jauh dari prinsip-prinsip yang diamanatkan UNDROP untuk perlindungan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi, melegitimasikan hal ini.

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan SPI tetap mendesak pemerintah untuk (1) Segera mengadopsi
pasal-pasal perlindungan HAP dalam UNDROP pada setiap peraturan dan kebijakan; (2) Melakukan transformasi sistem pangan yang berpihak pada petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya dan bukannya semakin memberi kemudahan pada korporasi, (3) Menaruh kedaulatan pangan sebagai fondasi dari sistem pangan demi memenuhi hak atas pangan dan gizi untuk seluruh rakyat
tanpa kecuali, terutama bagi petani yang ironisnya sering mengalami permasalahan pangan dan gizi, dan (4) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan seluruh peraturan dan perundang-undangan nasional yang mendorong perlindungan terhadap hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi.

Gusti Shabia
+62 812-8373-9421

Photo by Shayan Ghiasvand on Unsplash

rice-pierre-bamin--LdilhDx3sk-unsplash

Impor Beras Ditunda: Segera Bentuk Badan Pangan Nasional dan Perbaiki Tata Kelola Pangan

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal tak akan ada impor beras hingga Juni 2021 tidak membuat kita merasa lega. Pada Jumat (26/03) kemarin, Presiden menegaskan bahwa impor beras tak akan masuk ke Indonesia hingga Juni 2021.

Pernyataan Presiden tersebut menjawab sejumlah kritik dan protes jaringan kelompok tani, kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga sejumlah kepala daerah terkait rencana impor beras satu juta ton. Apalagi rencana tersebut bersamaan dengan panen raya.

Meskipun ada pernyataan ini, masyarakat tak boleh lengah, mengingat bahwa nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam telah dibuat dan akan ditandatangani akhir Maret ini, meskipun hanya untuk “berjaga-jaga di tengah ketidakpastian pandemi”. Artinya masih akan ada impor beras dalam tahun ini.

Justifikasi “berjaga-jaga” ini terasa lemah, karena selama tiga tahun terakhir, baik data produksi maupun harga beras selama tiga tahun terakhir tidak menunjukkan urgensi untuk impor. Selama tiga tahun terakhir, bahkan dalam kondisi pandemi Covid-19 sekalipun, Indonesia selalu surplus beras. Harga beras selama tiga tahun terakhir pun relatif stabil.

Selama ini, rencana impor beras selalu menuai kritik sebab:

Pertama, ketidaksinkronan data yang dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan impor, antara data cadangan beras pemerintah (CBP) dan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.

Kedua, koordinasi antar kementerian yang masih diwarnai kepentingan sektoral, terutama dalam pengambilan keputusan soal pangan.

Ketiga, permasalahan Bulog yang masih terjegal dengan posisinya yang dilematis sebagai penjaga stabilitas pangan dan perum yang harus mencari profit, yang membuatnya kesulitan untuk melakukan penyerapan dan menyalurkan stok beras lama yang sudah turun mutu.

Presiden FIAN Indonesia, Iwan Nurdin, mengatakan bahwa penundaan impor beras ini harus menjadi momentum untuk mengkritisi carut-marut perberasan dan pangan  nasional secara keseluruhan.

“Kita harus kembali mendorong kelembagaan pangan atau Badan Pangan Nasional yang sudah diamanatkan oleh UU Nomor 18 tahun 2012, entah dengan menciptakan badan baru atau melalui transformasi Bulog,” tegas Iwan. Badan Pangan Nasional akan menjadi kelembagaan pangan yang dapat mengambil kebijakan strategis terkait tata kelola pangan sekaligus pemenuhan hak atas pangan. “Tata kelola pangan, utamanya administrasi pangan dari produksi hingga distribusi harus berlandaskan data yang akurat.”

Selain kelembagaan, soal impor beras dan impor pangan juga disebabkan oleh lemahnya posisi petani dan pertanian dalam mendapatkan alokasi lahan, alat-alat produksi, dan jaminan pasar sehingga menjadikan produksi pangan nasional mencukupi baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.

Impor pangan harus tetap diwaspadai karena kemudahannya telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kini memperbolehkan impor meskipun produksi pangan dalam negeri dan stok pangan masih ada. “Impor yang tidak tepat telah dan akan menjadi ajang perburuan rente dan aktor politik dalam pembiayaan kandidasi politik mereka,” terang Iwan. Akhirnya, impor malah sekadar memuaskan kepentingan aktor-aktor tertentu dan tidak disandarkan pada kebutuhan rakyat. Selain itu, tertundanya impor beras tak bisa lantas disyukuri karena masih ada rencana impor komoditas-komoditas lain yang problematik, seperti impor gula, garam, dan bawang putih.

Terakhir, Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, juga mengingatkan terkait bahaya laten impor pangan yang mengarah pada agenda liberalisasi pangan. “Yang kita butuhkan adalah kualitas pangan yang layak untuk semua orang, akses terhadap pangan yang merata, dan penyediaan yang berkelanjutan untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang sejati. Impor pangan yang berkutat pada urusan kuantitas belaka jelas tak menjamah urusan ini, dan malah akan melanggar hak atas pangan dan gizi kaum miskin, perempuan, dan golongan rentan lainnya.”

Oleh karena itu, menanggapi penundaan impor beras ini, FIAN Indonesia tetap dalam sikapnya dan mendesak Pemerintah untuk:

1.       Segera membentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2012 (Pasal 126-129 dan Pasal 151).

2.       Memperkuat produksi pangan nasional bernsandarkan rumah tangga petani, koperasi petani, nelayan tradisional dan masyarakat adat melalui reforma agraria

3.       Mereformasi sistem perdagangan pangan yang memberlakukan pendekatan multisektoral dalam memenuhi hak atas pangan dan gizi di Indonesia, yang mengikutsertakan kementerian-kementerian yang relevan, dan yang bersandar pada data yang akurat.

4.       Mencabut UU Cipta Kerja dan revisi pasal-pasal yang tadinya berpihak pada liberalisasi pangan untuk lebih berfokus pada sistem pangan yang berpihak pada produsen pangan skala kecil, yang berkelanjutan, dan mendukung konsumsi yang sehat dan bergizi.

5.       Menjadikan Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) sebagai acuan pemerintah dalam memfasilitasi akses dan partisipasi petani dan produsen pangan skala kecil untuk menjual panennya dan untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, yang dapat mewujudkan pemenuhan hak atas pangan yang layak. Bukan hanya bagi petani atau produsen pangan skala kecil, tetapi untuk keseluruhan rakyat Indonesia.

Indeks Pangan, Relevankah?

Beberapa waktu yang lalu Arif Satria, Rektor IPB menyebutkan bahwa Indeks Pangan Indonesia lebih buruk dari Ethiopia dan Zimbabwe. Data ini mengacu pada Food Sustainability Index (FSI) yang menempatkan Indonesia di peringkat 60 kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.
Food Sustainability Index  adalah keluaran dari Economist Intelligence Unit (EIU) bersama sebuah foundation bernama Barilla Center-for Food & Nutrition (BCFN). Index tersebut mengacu tiga indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.
Indeks ini dirancang melalui studi dan analisis hubungan antara makanan dengan faktor science, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga food sustainability diartikan sebagai suatu kondisi dimana sistem pangan suatu negara dapat mempertahankan sumber daya alamnya tanpa kehabisan; atau bersusah payah mendapatkannya; atau berkompromi dengan kesehatan masyarakatnya, dan tanpa berkompromi dengan akses generasi penerusnya terhadap pangan.
Beberapa hari setelah itu, Arif Satria mengklarifikasi pernyataanya tentang status ketahanan pangan Indonesia yang merujuk pada Food Sustainable Index (GFSI). Jika merujuk pada Index ini  Indonesia masih unggul dari negara lain. Namun benarkah demikian?
Dalam beberapa tahun terakhir posisi Indonesia memangg mengalami kenaikan yang saat ini  berada di peringkat 62 dari 113 negara.  Nilai Indeks Keseluruhan pada data tersebut ditentukan oleh tiga aspek, yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan, Kualitas dan Keamanan. Aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkatmemang naik namun dari aspek Kualitas dan Keamanan masih sangat rendah.
Di dalam GFSI juga terdapat data mengenai kekurangan Gizi pada anak-anak. Terlihat angka tersebut masih jauh di bawah standar untuk kasus stunting yang bisa ditoleransi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) yaitu paling banyak setidaknya hanya 20 persen. Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Faktor kesehatan serta pemenuhan gizi seimbang menjadi kebutuhan dasar dan fundamental yang sepatutnya dipenuhi negara.
Food Sustainable Index lebih mengukur keberlanjutan pemenuhan pangan dengan pertanian berkelanjutan, food loss, food waste dan kandungan gizinya. Sedangkan Global Food Security Index mengukur ketahanan pangan dari sisi ketersediaan keterjangkauan dan kualitas serta keamanan pangan.
Selain itu juga ada Global Hunger Index, dari data tahun 2020 Indonesia berada di tingkat 70 dari 107 negara atau berada di level moderat.  Indikator yang diukur adalah persentase kekurangan makanan dari populasi, prevalensi berat balita di bawah standar, malnutrisi, stunting, wasting dan tingkat kematian balita. Indeks berskala 0 (terbaik) hingga 100 (terburuk) dengan beberapa kategori dari tingkat kelaparan rendah hingga sangat mengkhawatirkan.
Semua indekx tersebut seperti mengingatkan kita bahwa Indonesia masih memiliki segudang pekerjaan rumah untuk membenahi urusan pangan. Sudah saatnya Pemerintah  merombak sistem pangan agar berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan tergantung pada sistem pangan global yang dikendalikan oleh korporasi dan mafia pangan.  Jika kita berdaulat atas pangan kita, maka dengan sendirinya indeks pangan kita akan meningkat.
food-366875_1920

Menyadari Ada yang Salah dalam Sistem Pangan Kita

Beberapa hari yang lalu, terdapat sejumlah berita yang mengabarkan bahwa Indonesia menempati peringkat yang rendah dalam indeks keberlanjutan pangan. Merujuk pada Food Sustainability Index, yakni indeks yang diidentifikasi oleh The Economist Intelligence Unit dengan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation  (BCFN), Indonesia menempati peringkat 60 atau 8 terbawah berdasarkan tiga indikator; sampah pangan, pertanian berkelanjutan, dan tantangan atau permasalahan yang terkait dengan pemenuhan nutrisi.

Di luar permasalahan menyandingkan peringkat Indonesia dengan Ethiopia dan Zimbabwe, indeks ini telah membantu kita menyadari bahwa negara ini masih memiliki permasalahan pangan yang cukup pelik yang terhubung pula dengan belum dipenuhinya hak atas pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat. Dalam tantangan pemenuhan nutrisi, misalnya, Indonesia masih mengemban double, bahkan triple burden masalah gizi, yakni obesitas dan malnutrisi. Hal ini ironis ketika menyadari masalah Indonesia dalam urusan sampah pangan, yang menunjukkan bahwa kurang lebih setiap satu orang membuang 300 kg makanan per tahun.  Dalam hal pertanian berkelanjutan, sistem pertanian di Indonesia juga masih didominasi pertanian industrial yang merusak dan mencemari tanah, lautan, dan udara, alih-alih pertanian yang lokal, alami, dan mendukung keberlanjutan produsen pangan skala kecil. Di tengah pandemi Covid-19, masalah pangan bukan hanya diperburuk dari makin meningkatnya kesulitan ekonomi, yang dapat berujung pada meningkatnya stunting dan kelaparan, tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang mengancam keberlanjutan pangan kita, seperti promosi pertanian industrial berskala besar yang digencarkan dalam proyek Food Estate.

Food Sustainability Index bukan satu-satunya indeks untuk menyadari ada permasalahan dalam sistem pangan di Indonesia. Ada, misalnya, Global Hunger Index (GHI) yang indikatornya mencakup angka kelaparan, berat badan rendah (wasting), tinggi badan kurang (stunting), dan kematian bayi dari satu negara. GHI menempatkan Indonesia dalam peringkat 70 dari 107 negara, dalam level kelaparan yang ‘moderat’ pada tahun 2020 silam. Terdapat juga Food Security Index yang menempatkan Indonesia dalam peringkat 62 dari 122 negara. Meskipun begitu, Food Security Index bagi FIAN Indonesia bukan acuan yang pas karena masih berorientasi pada ketahanan pangan (food security), di mana ketersediaan dan kecukupan tidak mengindahkan dari mana pangan itu berasal dan relasi kuasa apa yang terdapat di balik sistem pangan tersebut.

Permasalahan dalam sistem pangan, sebenarnya akan membawa kita pada persoalan pemenuhan hak atas pangan dan gizi juga. Karena, jika ada permasalahan dalam sistem pangan—katakan lah dalam produksi yang tidak berkeadilan terhadap petani skala kecil atau distribusi pangan yang tidak menjangkau suatu kelompok miskin dan marginal—hak atas pangan dan gizi sudah pasti terlanggar. Selain mengacu pada indeks, menyadari permasalahan dalam sistem pangan kita dapat dilakukan dengan menyandingkan realita yang ada dengan muatan-muatan yang ada di dalam dokumen-dokumen seperti Komentar Umum No. 12 tentang Hak Atas Pangan yang Layak dan CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition.

Muatan normatif dalam Komentar Umum No. 12, yang terkait dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, mencakup:

  1. Kecukupan, di mana suatu pangan memiliki kualitas dan jumlah (kuantitas) yang cukup untuk dikonsumsi, termasuk aman untuk dikonsumsi dan dapat diterima secara kultural;
  2. Ketersediaan, di mana ada kemungkinan untuk memperoleh makanan secara langsung dari lahan produktif atau sumber daya lain yang memenuhi kebutuhan;
  3. Keterjangkauan, di mana pangan bisa diakses oleh semua orang, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
  4. Keberlanjutan, di mana kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, semua bagian dalam sistem pangan menjamin keberlangsungan yang tidak membahayakan pemenuhan pangan di generasi mendatang (jangka panjang).

Empat muatan normatif ini, bukan hanya muatan kosong dalam dokumen, tetapi idealnya dijadikan acuan oleh pemerintah sebagai duty bearer yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi bagi seluruh rakyatnya. Dibutuhkan suatu instrumen dan mekanisme dalam pengumpulan dan monitoring potensi pelanggaran hak atas pangan dan gizi. Posisi Indonesia yang buruk dalam berbagai indeks yang terkait dengan pemenuhan pangan seharusnya bisa memantik pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, lantas, membereskan masalah-masalah yang dapat menjerumuskan masyarakatnya ke dalam kelaparan atau masalah gizi lainnya. Karena, pada akhirnya esensinya bukan hanya sekadar menaik-turunkan peringkat saja.

[Gusti Nur Asla Shabia]
Image by Fifaliana Joy from Pixabay

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Di Indonesia, kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang signifikan yg belum terselesaikan. Indonesia menderita kekurangan gizi yang cukup tinggi (defisiensi gizi makro dan mikro). Hari ini 25 Desember diperingati sebagai Gizi Nasional.

Pada masa Orde Lama masalah makanan dan gizi sempat mejadi concern pemerintah. Sebagai negara yang baru saja merdeka masalah makanan dan gizi rakyat menjadi permasalahan yang krusial. Menteri Kesehatan RI saat itu, J. Leimena menugaskan Prof. Poorwo Soedarmo untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat untuk meningkatkan asupan gizi nasional dan mengatasi permasalahan kurang gizi rakyat Indonesia.

Saat itu LMR dikenal pula dengan sebutan Institut Voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan, Lembaga Eijckman. Karena hal inilah Prof. Poorwo Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Prof. Poorwo juga mendirikan Sekolah Djuru Penerang Makanan atau SDPM. Sekolah tersebut didirikan untuk membentuk kader-kader gizi dan bisa turun langsung ke masyarakat.

Saat ini 75 tahun setelah Indonesia merdeka, kita masih mengalami permasalahan yang sama. Kurang gizi yang dialami pada anak usia di bawah lima tahun antara lain stunting dan wasting masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Meskipun prevalensi kurang gizi tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun 2007 hingga 2018 namun angkanya masih tinggi.

Stunting pada anak adalah bentuk kekurangan gizi yang paling umum terjadi. Tahun 2018, Riskesdas menunjukan prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun sebesar 29,9 %. Karena tidak meratanya pembangunan dan distribusi pangan bergizi, data tahun 2014 menunjukkan bahwa stunting sangat umum terjadi di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yg mencapai 51,7 %. Sebagian besar provinsi lain (28 dari 34 provinsi) masih memiliki prevalensi stunting di atas 30%, yang dikategorikan oleh WHO sebagai prevalensi yang sangat tinggi dalam masalah kesehatan masyarakat.

Wasting adalah bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan. Indonesia memiliki tingkat kekurangan gizi akut tertinggi keempat di dunia, dengan sekitar tiga juta anak balita mengalami wasting (kurus), diantaranya yakni 1,4 juta anak mengalami sangat kurus (Kementerian Kesehatan, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi kekurangan gizi, salah satunya, yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.  Di dalam UU Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Jika dilihat lagi ada begitu banyak peraturan baik yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang mengatur tentang hal ini. Namun semua hanyalah diatas kertas.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya, pemerintah harus membuka akses selus-luasnya dan mendukung pangan lokal yang sehat dan beragam. Jangan ada lagi penyeragaman pangan dan monompoli dari korporasi pangan. Namun, pemerintah tidak cukup serius dalam mengatasi masalah pangan dan gizi rakyat.  Dibutuhkan terobosan yang luar biasa, kemaupan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jika masalah ini terus berlarut-larut terjadi maka kita maka kita patut menduga bahwa negara telah abai dalam menjalankan kewajibannya dan sengaja membiarkan hal ini terus terjadi.

Image by Suanpa from Pixabay

Pangan dan Gizi Harus Berpihak Pada Petani dan Kelompok Rentan

Jakarta, 23 Januari 2021 – FIAN Indonesia menilai bahwa tantangan pemenuhan hak atas pangan dan gizi di tengah pandemi semakin besar ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengadopsi liberalisasi pangan dengan UU Cipta Kerja dan skema Food Estate. Hal ini tentu akan berpotensi melahirkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang lebih besar, kerusakan lingkungan, hilangnya pertanian lokal, dan kerentanan petani yang akan diikutsertakan dalam rantai nilai komoditi global.

Pandangan ini diangkat oleh FIAN Indonesia dari hasil laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition yang disampaikan dalam Webinar “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”, Selasa (19/01) silam.

“Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan pangan malah merupakan tindakan yang berpotensi mengancam pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Pemerintah masih berfokus pada bagaimana memproduksi lebih banyak untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi. Padahal ini tidak akan mengatasi masalah, apalagi jika caranya tidak adil dan berkelanjutan,” terang Gusti Nur Asla Shabia, Riset dan Advokasi FIAN Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apa yang direncanakan pemerintah masih terjebak dalam logika lama, pun masih merealisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam UU Cipta Kerja dan melanjutkan pengembangan Food Estate. Belum sedikitpun masalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses kelompok rentan, atau kemandirian produsen pangan skala kecil disinggung.

Senada dengan hal itu, Sofia Monsalve, Sekjend FIAN Internasional, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 semakin memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat miskin dan petani kecil, dengan adanya perampasan lahan yang kerap berlangsung dan tindakan regresif negara menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, misalnya korporasi dan bisnis besar, bukan usaha ekonomi kecil menengah atau produsen pangan skala kecil.

Beberapa agenda pertanian yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemi Covid-19 memang kerap diarahkan hanya sebatas memperbaiki produktivitas dan konektivitas dengan kemudian merangkul investor-investor. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang masuk dalam tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia memaparkan soal solusi dan rencana pemerintah membenahi permasalahan pangan dalam sektor pertanian dengan melakukan investasi teknologi, di mana sektor pertanian dan sektor lainnya seperti pengolahan serta makanan dan minuman. Pemerintah berupaya untuk “… membangun kawasan pengembangan komoditi pangan yang bagian-bagiannya saling memberikan nilai tambah (creating shared-value).”

Dalam merespon pandangan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah dalam webinar, Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM menekankan pentingnya melihat hak dasar lainnya jika ingin merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi. “Keberadaan atau kepemilikan lahan menjadi penting untuk digarisbawahi. Kemudian, dibutuhkan pemerataan akses juga sehingga kelompok rentan dan minoritas memiliki akses yang sama terhadap hak atas pangan,” tegas Beka.

Oleh karena itu, pada 2021 ini, FIAN Indonesia kembali menegaskan dan merekomendasikan beberapa hal. Pertama, alih-alih berfokus pada ekonomi sirkuler yang hanya menekankan pada logika konektivitas dan produktivitas, pemerintah harus lebih melihat bagaimana kelompok rentan dan marginal dapat memperoleh akses untuk memenuhi hak atas pangan dan gizinya, termasuk kesejahteraan dan kedaulatan produsen pangan skala kecil. Kedua, Komnas HAM harus turut berkomitmen dalam menilai, mengawal, dan menegakkan hak atas pangan dan gizi sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk mengambil tindakan tegas pada tindakan pelanggaran hak atas pangan dan gizi yang berpotensi pada kelaparan, kemiskinan, hingga kematian. Ketiga, pemerintah harus merealisasikan hak atas pangan dan gizi dengan mencegah ancaman pelanggaran hak atas pangan dan gizi di masa depan, salah satunya dengan mencabut UU Cipta Kerja dan tidak melanjutkan pembangunan Food Estate yang telah dan akan menimbulkan ketimpangan tanah yang lebih besar, konflik agraria, serta kerentanan produsen pangan skala kecil.

Rilis Webinar FIAN Indonesia “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”

Kontak:

Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

Laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition bisa diakses disini.

Aksi tolak omnibuslaw

Omnibus Law on Job Creation puts food and environmental rights of millions at stake

Statement on World Food Day 2020

On the World Food Day, FIAN Indonesia together with FIAN International and dozens of national and international organizations express their concern over the ratification of the Omnibus Law (also called the Omnibus Law on Job Creation) on October 5th, 2020, which was done in an undemocratic and hasty manner. The Omnibus Law overrules more than 70 existing laws and regulations, and has controversial articles that threaten the right to food and nutrition of millions of Indonesian labourers, small-scale food producers, indigenous peoples, migrant workers, and other marginalised groups.

This view is expressed in a statement of solidarity signed by 55 national and international organizations.

“On this World Food Day, Indonesia continues to grapple with the pandemic and its derivative impacts, but this country has passed the Omnibus Law which increases vulnerability of small-scale food producers and consumers in already fragile food systems,” explained Laksmi Adriani Savitri, Chair of the National Board of FIAN Indonesia.

The Omnibus Law contains articles that will adopt the food liberalization agenda, thus creating acute dependence on imported food, building corporate monopoly on the food supply chains, and causing environmental destruction by further pushing agricultural industrialisation and deforestation.

“In fact, food liberalization has proven to impact availability, accessibility, adequacy and sustainability of food, especially for rural communities and indigenous people who fulfill their food needs from food sources available in nature,” said Sofía Monsalve, Secretary General of FIAN International.

Several national sections of FIAN from various countries (Colombia, Norway, Sweden and other countries) together with other civil society organizations also expressed their solidarity with this statement, condemning the process of making the Omnibus Law, which did not involve the Indonesian people in the drafting process. They urge the Indonesian Government to uphold the principles of justice and democracy and to respect and fulfil the right to food and nutrition of the Indonesian people.

The full statement is available in this link

Contact:
Laksmi Adriani Savitri (Chair of the National Council of FIAN Indonesia, email: laksmi.adriani@gmail.com)
Yifang Tang (Case Work and Research/Asia of FIAN International, email: tang@fian.org)