WhatsApp Image 2021-09-08 at 17.27.09

Siaran Pers Komite Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sistem Pangan

“Sidang Rakyat untuk Kedaulatan Pangan”

Pada tanggal 11-12 September 2021 lalu Komite Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sistem Pangan yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil dari berbagai sektor di Indonesia telah menyelenggarakan sebuah sidang rakyat yang bertajuk Sidang Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Menurut Anwar Sastro Ma’ruf dari KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia), sidang ini diselenggarakan sebagai wadah rakyat untuk menolak sistem pangan yang selama ini dikuasai oleh korporasi dan mentransformasikannya ke arah kedaulatan pangan.

“Sistem pangan yang saat ini dikendalikan oleh korporasi mengizinkan adanya perampasan-perampasan ruang hidup rakyat, khususnya para produsen pangan skala kecil seperti petani, nelayan dan masyarakat adat. Oleh karena itu, sidang rakyat ini sangat penting diselenggarakan sebagai wadah aspirasi rakyat untuk terus mendorong kedaulatan pangan”. Kata Sastro yang juga bertindak sebagai pimpinan sidang dalam sidang rakyat ini.

Selain dilatarbelakangi hal tersebut, menurut Gunawan dari IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), sidang ini juga diselenggarakan dalam rangka menolak UNFSS (United Nations Food System Summit) yang akan diselenggarakan pada 23 September 2021 di New York, AS.

“Sidang ini juga memposisikan diri sebagai pertemuan tandingan terhadap UNFSS karena pertemuan yang diselenggarakan atas Kerjasama PBB dan Forum Ekonomi Dunia (WEF) tersebut hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan korporasi untuk terus mengendalikan sistem pangan global yang telah terbukti sangat rapuh ketika dihadapkan oleh pandemi”, kata Gunawan

Gusti Nur Shabia dari FIAN Indonesia menambahkan bahwa sidang rakyat ini berlangsung selama 2 hari dan mengangkat berbagai tema dalam pembahasannya. “Sidang ini terdiri dari sidang pembuka yang diselenggarakan pada tanggal 11 dengan mengundang berbagai tokoh seperti Zainal Arifin Fuad (Serikat Petani Indonesia), Gunawan (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Tan Shot Yen (Pemerhati Gizi) dan Masnuah (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Kemudian pada tanggal 12 diselenggarakan 4 sidang komisi yang mengangkat masing-masing tema ketidakadilan agraria dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, ancaman kontrol korporasi atas benih dan produksi pangan lokal, homogenisasi selera dan globalisasi pangan serta ekonomi politik pangan”, Katanya

Kemudian, Rachmi Hertanti dari IGJ (Indonesia for Global Justice) mengatakan hasil-hasil dari sidang rakyat ini akan disusun ke dalam sebuah manifesto sebagai pernyataan sikap bersama dari komite masyarakat sipil.

“Dari sidang rakyat yang telah diselenggarakan, akan disusun sebuah manifesto yang disebut manifesto kedaulatan pangan. Saat ini kita sedang merancang manifesto tersebut yang mudah-mudahan akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan yang kemudian dapat kita publikasikan” kata Rachmi

Rachmi menambahkan, selain sidang rakyat, menurut, komite juga akan menyelenggarakan berbagai aksi untuk memperkuat kampanyenya. “Setelah sidang rakyat dan penyampaian manifesto nanti, kita juga akan mengadakan berbagai aksi, khususnya dalam melawan UNFSS yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September nanti di New York”. Tutup Rachmi

Narahubung
Anwar Sastro Ma’ruf – 08118455579
Gusti Nur Shabia – 081283739421
Rachmi Hertanti – 08174985180
Gunawan – 081584745469

Komite Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sistem Pangan:

FIAN Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, Solidaritas Perempuan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Yayasan Tananua Flores, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), FSBKU – KSN, KOBETA, FIELD Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Perkumpulan Inisiatif, WALHI Kalteng, FSRP – KSN, FS-Pasopati -KSN, Samawa Islam Transformatif, Bina Keterampilan Indonesia (BITRA) Indonesia, Agrarian Resources Center (ARC), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Sintesa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

shayan-ghiasvand-I-8e7wx2hao-unsplash

Mentransformasi Sistem Pangan Berorientasi Kedaulatan Pangan

Pada tanggal 26-28 Juli 2021 ini akan diselenggarakan Pre-Summit Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia oleh PBB (United Nations Food System Summit-UNFSS) dan acara pada September 2021 di New York, AS. KTT ini dimaksudkan untuk menjadi wadah dalam mengentaskan permasalahan kelaparan dan gizi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Laporan SOFI 2021 (State of the Food Security and Nutrition in the World),  lebih dari 811 juta penduduk dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020 atau meningkat 116 juta dari tahun 2019.

Namun menjadi keprihatinan kami adalah bahwa penyelengggaraan KTT ini bekerjasama dengan World Economic Forum (WEF) yang merupakan representasi dari ribuan elit bisnis dari korporasi besar dan elit politik dari negara-negara industri besar. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan di dalam KTT tersebut, sementara itu disaat yang bersamaan akan menyingkirkan peran masyarakat sipil, produsen pangan skala kecil, dan gerakan petani untuk mengembangkan sistem pangan yang berkeadilan.

Kami melakukan kritik terhadap KTT Sistem Pangan Dunia, karena KTT ini tidak menjawab persoalan struktural terhadap penegakan kedaulatan pangan di tingkat global. Justru pengaturan sistem pangan dunia yang berjalan kini sangat pro liberalisasi dan mendorong dominasi korporasi. Pintu masuknya melalui perjanjian perdagangan bebas yang membuat satu aturan sistem pangan dunia dapat dengan mudah didominasi  oleh korporasi.” Ungkap Rahmat Maulana Sidik, Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ).

Senada dengan pernyataan tersebut, Gusti Shabia dari FIAN Indonesia “KTT Sistem Pangan Dunia akan menciptakan pengukuhan pengaturan pangan global yang semakin melanggengkan dominasi korporasi dan semakin menjauhkan bentuk forum yang berbasis hak. Dalam hal ini, yang tidak mendorong negara untuk menjadi pengemban kewajiban dan rakyat sebagai pemegang hak.”

Menurut Sekjend KPRI, Anwar Sastro menekankan bahwa “Pangan adalah soal kebutuhan survival manusia, bukan soal profit, Jadi prinsip kerja korporasi pangan bertentangan dengan prinsip dasar pangan. Agro-koperasilah seharusnya, tentu dengan prinsip agro-ekologi dalam tata kelolanya. Belajar dari banyak kasus kelaparan, kurang gizi, ketimpangan dalam masalah pangan, segala bentuk upaya yang ingin memonopoli atau mendominasi, mengeksploitasi dan tindakan yang kapitalistik lainnya harus dihentikan, termasuk upaya baru segelintir orang yang mendorong adanya UNFSS.“

Putri Fahimatul, Staf Advokasi Kebijakan Solidaritas Perempuan juga menyatakan “KTT Sistem Pangan Global adalah bentuk nyata dari pembajakan oleh korporasi atas ruang publik, termasuk sistem PBB. Agenda korporasi yang mengejar keuntungan, berkebalikan dengan karakteristik pengelolaan pangan perempuan yang merawat dan memperhatikan keberlanjutan antar generasi. Covid 19 ini seharusnya mampu membuka mata kita bahwa sudah seharusnya kita sadar petani dan nelayan lah penyokong utama dalam sumber pangan.”

Di sektor nelayan Budi Laksana, Sekjend SNI mengungkapkan permasalahan di sektor kelautan “Indonesia adalah mayoritas nelayan kecil yg menggantungkan hidupnya kepada wilayah pesisir dan kelautan. Ekpansi modal dengan menjadikan laut sebagai kapital dan industrualisasi, serta intensifikasi banyak meminggirkan nelayan ruang pesisir menjadi sentra sentra pelabuhan, nelayan harus berhadapan dengan industri kapal yg dimiliki korporasi, UNFSS akan semakin meminggirkan para nelayan

Sebagai solusi sistem pangan yang saat ini ada, Afgan Fadlila dari SPI mengatakan “Penguasaan lahan yang minim dan maraknya perampasan lahan dan kriminalisasi petani membuat keberlangsungan produksi pangan yang sehat dan bernutrisi sulit berjalan serta kesejahteraan petani pun terancam. Oleh karena itu, kedaulatan pangan merupakan solusi utama untuk mengatasi permasalahan pangan hari ini. Syarat-syarat kedaulatan pangan wajib dilaksanakan secara komprehensif, seperti reforma agraria, agroekologi dan penguatan koperasi.”

Oleh karena itu, kami segenap gerakan masyarakat sipil dan organisasi massa berpendapat dan bersikap:

  1. Menyatakan keberatan terhadap KTT Sistem Pangan Dunia PBB/UNFSS karena jauh dari semangat multilaterisme, demokrasi dan transparansi dan lebih banyak mengakomodir kepentingan bisnis;
  2. Mendesak Pemerintah untuk melangsungkan dialog terkait transformasi sistem pangan nasional dengan jejaring masyarakat sipil dan organisasi petani, nelayan, serikat buruh, perempuan, dan kelompok masyarakat adat yang lebih luas, dengan proses yang lebih demokratis dan transparan untuk mewujudkan sistem pangan yang berbasis kedaulatan pangan;
  3. Meletakkan kedaulatan pangan yang adil gender sebagai pilar utama dan jalankan reforma agraria sejati, agroekologi, kelembagaan ekonomi yang bersifat solidaritas dan kerakyatan.
  4. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala perampasan ruang hidup terhadap petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya dengan proyek-proyek infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan baik di daratan, pesisir, atau pulau-pulau kecil serta memperbaiki kondisi kerja dan pendapatan yang layak bagi para pekerja dan buruh di sektor pangan;
  5. Mengajak seluruh unsur masyarakat sipil untuk memperjuangkan gerakan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Demikian Release ini kami buat agar persoalan pangan ini dapat menjadi keprihatinan kita bersama. Pangan adalah hak dasar manusia dan seluruh warga negara. Pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab negara.

Narahubung:

  1. Gusti Shabia +62 812-8373-9421
  2. Afgan +62 813-6151-2131
  3. Anwar Sastro +62 811-8455-579

Organisasi yang bergabung dengan Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan:

FIAN Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, Solidaritas Perempuan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Yayasan Tananua Flores, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), FSBKU – KSN, KOBETA, FIELD Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Perkumpulan Inisiatif, WALHI Kalteng, FSRP – KSN, FS-Pasopati -KSN, Samawa Islam Transformatif (SIT), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Agrarian Resources Center (ARC), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), Komunitas Desa (Komdes)-Sulawesi Tenggara.

gyan-shahane-cw62G51j4SQ-unsplash

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan

PENDAHULUAN
Dinamika sistem pangan nasional takkan terlepas dari adanya pengaturan pangan tingkat
dunia yang aktor-aktornya saling berkaitan. Selama ini pengaturan pangan global yang sudah berada dalam cengkeraman korporasi akan semakin kuat, tercermin dari rencana
penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia oleh PBB (United Nations Food System Summit-UNFSS) yang terdiri dari acara Pre-Summit pada 26-28 Juli 2021 dan puncaknya pada September 2021 di New York.

KTT Sistem Pangan Dunia PBB merupakan KTT yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. KTT ini dimaksudkan untuk menjadi wadah dalam mengentaskan permasalahan kelaparan dan gizi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Laporan SOFI 2021 (State of the Food Security and Nutrition in the World), lebih dari 811 juta penduduk dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020 atau meningkat 116 juta dari tahun 2019.

Selengkapnya baca disini.

Dialog Nasional Indonesia Menuju Food System Summit Belum Berbasis Pada Partisipasi yang Inklusif dan Berpendekatan Hak

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia atas UN Food System Summit (UNFSS)

Penyelenggaraan Dialog Nasional Indonesia menuju UN Food System Summit (UNFSS) di Roma, pada 27 April 2021 silam masih belum sepenuhnya mengedepankan forum yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi yang layak. UNFSS merupakan forum multi pemegang kepentingan yang diperuntukkan untuk mentransformasi sistem pangan yang mengeliminasi kelaparan, meningkatkan gizi, lebih sehat dan inklusif serta menjaga keberlanjutan alam. Namun, Civil Society and Indigenous People’s Mechanism (CSM) for relations with the UN Committee on World Food Security telah aktif menggarisbawahi problematika UNFSS dan melancarkan kritik mereka terhadap mekanisme penyelenggaraan dialog menuju UNFSS mendatang.  Salah satunya, mewanti-wanti bahwa Dialog Nasional—dialog yang dihelat di level negara oleh penyelenggara terpilih—akan mengulang mekanisme Summit yang menjadi sumber keprihatinan organisasi-organisasi masyarakat sipil independen dalam CSM.

Pertama. Dari segi penyelenggaraan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, Dialog Nasional yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) sebagai convenor pada akhir April 2021 lalu dilaksanakan secara tertutup, tidak memiliki publikasi resmi yang transparan soal step by step pelaksanaannya, dan berdasar pada undangan yang kriteria seleksinya tidak disampaikan ke publik secara jelas. Bappenas memberikan informasi tentang setting Dialog Nasional melalui Webinar FIAN Indonesia bersama SPI, “Mentransformasikan Sistem Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP”, tetapi struktur dan list peserta pada saat itu sudah rigid. Sebagai forum strategis yang tujuannya adalah untuk menghimpun saran dan masukan kritis berlandas pengalaman untuk mentransformasi sistem pangan menjadi lebih berkelanjutan bagi seluruh pihak, sejatinya Dialog Nasional direncanakan dan dilaksanakan dengan metode yang terbuka, partisipatif, dan adil, tidak diputuskan secara sepihak.

Kedua. Dari sisi representasi, Bappenas memang telah mengundang partisipan dari petani dan produsen skala kecil, serikat buruh, dan organisasi non-pemerintah lokal yang memiliki dampingan dan studi-studi lapangan. Perusahaan multinasional (multinational corporation) dan bisnis nasional besar (large national business), pemegang kepentingan yang beberapa di antaranya kerap menimbulkan permasalahan dan pelanggaran hak atas pangan di Indonesia  tidak diberikan tempat secara langsung untuk berpartisipasi dalam forum ini. Namun, hal ini tidak lantas melegakan karena kepentingan korporasi masih diwakilkan dalam forum melalui partisipasi beberapa asosiasi yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan agribisnis besar dan perusahaan-perusahaan transnasional yang memiliki catatan merah terkait permasalahan agraria dan kerusakan lingkungan (lihat Lampiran 1 soal Struktur Dialog Nasional).

Selain itu, jumlah institusi nasional dan pemerintahan  masih mendominasi dan dapat berakibat pada hasil diskusi yang terkooptasi dan tersetir untuk mewadahi kepentingan mayoritas partisipan di forum. FIAN Indonesia dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain menyoroti bahwa segelintir institusi pemerintahan (periode kerja 2019-2024) yang kerjanya beririsan dengan sistem pangan, berikut program kerja dan kebijakan yang mereka usung, mengedepankan kepentingan ekonomi, seperti efisiensi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi pasar. Logika bahwa peningkatan produktivitas dan pengikutsertaan produsen pangan skala kecil ke dalam pasar finansial dijadikan jurus pamungkas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketiga. Dari Dokumen Official Feedback Dialog Nasional, terlihat adanya representasi yang timpang, kemungkinan besar berujung pada output-output Action Track[1] yang masih dikontaminasi oleh solusi transformasi sistem pangan yang dikerangkai kepentingan bisnis, dan bukannya sistem pangan yang berbasis hak dan menaruh kedaulatan di tangan produsen pangan skala kecil. Biofortifikasi, korporasi petani, ekonomi sirkuler, dan climate smart agriculture merupakan solusi-solusi mengentaskan kelaparan dan permasalahan gizi yang disetir oleh bisnis dan korporasi (business-led and corporate-led). Di sisi lain, adalah langkah yang baik bahwa Dialog Nasional juga telah mendorong peralihan ke sistem pangan lokal dan penerapan agroekologi, tetapi hal ini akan seperti jargon kosong saja apabila solusi-solusi business-led yang diusulkan tadi masih menjadi solusi yang lebih diprioritaskan. Permasalahan sistem pangan yang ada di Indonesia, seperti reforma agraria yang belum berjalan dengan maksimal dan Food Estate yang mengancam hak atas pangan masyarakat tidak disinggung.

Kesimpulannya, Dialog Nasional yang dihelat Bappenas mengkonfirmasi keprihatinan organisasi masyarakat sipil, termasuk FIAN Indonesia, yang tergabung dalam CSM. Saat ini, urgensi mentransformasikan sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi terletak pada sejauh mana permasalahan struktural dan sistemik yang ada dalam sistem pangan kita disadari, disinggung, dan didiskusikan alternatifnya.

Menanggapi hal ini, FIAN Indonesia sejalan dengan CSM bahwa UNFSS, berikut skema dialog yang mereka sediakan dan terekstensi sebagai Dialog Nasional, cacat secara pengorganisasian dan gagal untuk menggarisbawahi permasalahan struktural sistem pangan serta mengedepankan solusi yang ada di tangan rakyat (people’s solution), bukan korporasi. Untuk itu, FIAN Indonesia menyatakan sikap untuk tetap menggunakan alternatif lain dalam turut serta dalam memberi saran dan masukan terkait transformasi sistem pangan dan akan terus aktif mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk memanfaatkan lini independen yang disediakan CSM, dalam rangka berjuang untuk transformasi sistem pangan yang lebih berbasis hak dan berkeadilan ekologis.

Lampiran 1

Catatan:

* CSM mencatat beberapa aktor-aktor korporasi yang berpengaruh dalam The Summit, dengan penambahan dari FIAN Indonesia sendiri sesuai dengan pemetaan aktor:

IBCSD (Indonesia Business Council for Sustainable Development) Asosiasi yang dipimpin oleh CEO beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, untuk “pembangunan berkelanjutan”, di mana anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan agribisnis, industri ekstraktif, atau industri makanan/minuman yang problematis, seperti: Wilmar, Cargill, Monsanto, East West Indonesia Nestle, Freeport, dan masih banyak lagi. Berafiliasi dengan World Business Council for Sustainable Development (WBSCD).

PISAgro Berafiliasi dan didirikan karena keresahan dalam World Economic Forum (WEF) Summit. Anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh perusahaan transnasional seperti Bayer, Cargill, Dow AgroSciences, Syngenta, Koltiva, atau agribisnis lokal raksasa seperti Indofood, Great Giant Pineapple, Sinar Mas dll. WEF sendiri baru menandatangani kerjasama strategis dengan PBB.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Asosiasi tingkat internasional yang anggotanya mencakup perusahaan transnasional seperti Bayer, Danone, Dow, Dupont, Kellogg’s, Nestlé, PepsiCo, Rabobank;

EAT Forum: Didirikan oleh Stordalen Foundation, Stockholm resilience Center and the Wellcome Trust; Members of Board of Trustees: Potsdam Institut for Climate Impact Research, WEF, and others; Engagement Allies: WBCSD, Google Food Services, Nestlé, and others;

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN): Dalam tingkat global, bekerjasama dengan sektor privat, seperti: WBCSD, the US Council for International Business Foundation (USCIB), the International Food and Beverage Alliance (IFBA), the Consumer Goods Forum dan lainnya; Co-host of Scaling Up Nutrition (SUN) Business Network & Part of SUN executive committee; Partnership with AGRA; Member of Food Fortification Initiative (FFI); Participating in global policy networks such as the EAT Foundation, the Food and Land Use Coalition (FOLU), the WEF and Food System Dialogues (4SD). Solusinya banyak menyerukan fortifikasi dan biofortifikasi, padahal mengentaskan stunting dan malnutrisi bukan hanya perkara fortifikasi tetapi juga mengembalikan akses sumber daya produktif terhadap rumah tangga miskin atau memastikan sumber pendapatan yang layak.

[1] Action Track merupakan lima poin yang saling berhubungan yang sejalan dengan lima tujuan Summit, yang juga menjadi tema kelompok-kelompok kerja dalam Dialog Nasional. Lima Action Track ini adalah (1) Menjamin akses terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk semua orang (ensure access to safe and nutritious food for all); (2) Perubahan ke arah pola konsumsi berkelanjutan (shift to sustainable consumption patterns); (3) Menggenjot produksi yang berdaya dukung alam (boost nature-positive production); (4) Memajukan penghidupan berkeadilan (Advance equitable livelihoods); dan (5) Membangun resiliensi terhadap kerentanan, guncangan, dan tekanan (Build resilience to vulnerabilities, shocks and stress).

rice-pierre-bamin--LdilhDx3sk-unsplash

PPN SEMBAKO 12%: BUKAN SOLUSI

PPN SEMBAKO 12%: BUKAN SOLUSI PERLINDUNGAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT DI MASA KRISIS

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia & Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Jakarta, 16 Juni 2021 — FIAN Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan keprihatinan terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako (bahan pangan pokok). Di tengah-tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih krisis karena terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah malah merevisi aturan perpajakan yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang salah satunya menaikkan PPN dari 10% menjadi 12% dan dikeluarkannya sembako dari kelompok barang yang tak dikenai PPN. Pemerintah mengusulkan skema multitarif untuk sembako, yang artinya akan ada pengenaan tarif yang beragam untuk barang yang dikenakan pajak.  Kebijakan ini kami nilai akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang pada akhirnya mengancam pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat.

Pertama, kenyataan bahwa perekonomi kita masih sangat besar disandarkan atau didominasi konsumsi rumah tangga, sehingga penerapan PPN berpotensi menggerus konsumsi. Pengenaan PPN juga bisa memicu penurunan upah riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang pada akirnya berpotensi menggerus konsumsi dan pemenuhan pangan dan gizinya.

Di sisi lain, keberatan publik tetap harus diperhatikan. Pertama, jika kenaikan multitarif tetap dijalankan, tak ada jaminan tidak terjadi kenaikan harga pada semua kelompok barang. Kedua, bisa jadi skenario defisit di bawah 3 persen pada 2023 belum realistis, sehingga pemberlakuan “Pajak Sembako” belum menemukan momentum.

Kedua, pengenaan PPN terhadap sembako multi tarif tidak memberikan jaminan tidak terkait kenaikan harga pada semua kelompok barang. Betapa pun pemerintah sudah bertekad untuk membedakan sembako jenis apa yang dikenakan pajak dan mana yang bukan dan makan yang akan dikenakan pajak tinggi dan yang mana yang rendah, akan tetap beropotensi memicu inflasi. Sempat dikatakan Ditjen Pajak bahwa PPN hanya akan dikenakan pada bahan pokok komoditas yang “premium”—komoditas yang menjadi konsumsi orang kaya—yang selama ini, tidak dikenakan PPN, disamakan dengan bahan pokok non-premium yang biasanya dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga, masyarakat tak perlu cemas: sembako yang diperdagangkan di pasar tradisional akan dikecualikan dari objek pajak.

Objek pajak terhadap suatu barang itu harus jelas, sementara data pangan kita yang masih kacau dan tidak ada klasifikasi mana yang premium dan mana yang bukan, berapa batas harga yang akan dikenakan acuan untuk dijadikan objek pajak, membuat kerancuan yang membingungkan masyarakat. Harga sembako juga berfluktuasi karena pasar sangat responsif dengan kebijakan yang ditelurkan pemerintah meskipun masih dalam tahapan rencana. Hal ini sudah sangat sering kita saksikan dan alami, yang terbaru tentu saja soal rencana kebijakan impor beras. Baru pada tahap wacana saja gejolak pasar telah terjadi, harga gabah di tingkat petani terjun bebas sementara harga-harga barang lain mulai naik. Padahal petani selain produsen juga netconsumer.

Dampaknya, akses masyarakat kecil terhadap bahan pangan pokok semakin sulit. Pada masa pandemi Covid-19 di mana pendapatan ekonomi berkurang dan porsi pengeluaran untuk bahan makanan semakin mendominasi total pengeluaran rakyat, akses masyarakat kecil saja sudah sulit. Sebagian besar dari mereka malah harus mengandalkan bantuan sosial yang kebijakannya pun tidak berjalan optimal  karena korupsi dan exclusionary error.

Ketiga, inflasi karena PPN akan menimbulkan dampak yang lebih jauh lagi: justifikasi bagi para pemburu rente untuk impor karena harga-harga pangan dalam negeri naik, dan akhirnya menekan harga jual produk di petani kecil ke titik yang serendah-rendahnya. Akibatnya, hak atas pangan bagi petani kecil kembali dipertaruhkan.

Ketika negara mau menjamin “keadilan” untuk rakyatnya, maka pilihan pengenaan PPN terutama bagi kelompok rentan menjadi layak untuk dipertimbangkan atau bahkan dihentikan. Pada saat ekonomi melemah di mana akses masyarakat terhadap pangan yang layak dan bergizi menjadi sulit untuk dipenuhi, negara harusnya malah menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi lewat pembenahan di bidang lain: pembenahan pendapatan dengan pemerataan, terutama untuk kelompok marginal, dan tetap memastikan bantuan sosial berjalan tepat sasaran.

Kalaupun negara terdesak untuk memperoleh pemasukan, bukankah ada banyak kebijakan fiskal yang tidak mengorbankan hak atas pangan masyarakat? Misalnya, bukankah pemerintah dapat mengenakan pajak berupa pajak barang impor/tarif impor yang malah akan lebih melindungi produsen pangan skala kecil dalam negeri secara khusus, dan hak atas pangan masyarakat secara umum?

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan KRKP mendesak pemerintah untuk:

  1. Meninjau ulang dan atau membatalkan draf RUU perpajakan yang telah diajukan ke DPR RI karena dapat menghambat terpenuhinya hak atas pangan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dan terabaikannya pemenuhan hak atas pangan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.
  2. Penguatan pendapatan negara tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak dasar setiap warga negara dan berdasar asas keadilan. Alih-alih menempatkan kelompok rentan pada situasi yang sulit, justru pemerintah perlu memastikan pemasukan pajak lebih besar, terutama dari kelompok mampu.
  3. Mengalihkan usaha menjunjung keadilan ke kebijakan lain yang lebih berfokus pada kedaulatan petani dan pemenuhan hak atas pangan masyarakat, seperti tarif impor, insentif untuk produsen pangan dalam negeri, pemerataan pendapatan, dan pemerataan perlindungan sosial.

Inforamasi dan kontak lebih lanjut:
Gusti Nur Asla Shabia (+62 812-8373-9421) FIAN Indonesia.
Said abdullah (081382151413), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

icommit-wecommit

AEPF 13: Memperkuat Solidaritas Rakyat Asia dan Eropa

Tahun ini, penyelenggaraan Forum Rakyat Asia Eropa yang ke 13 dilakukan secara daring karena pandemi covid-19. Setelah mengalami bebrapa penundaan akhirnya kegiatan ini  berlangung dari tanggal 17 hingga 24 Mei 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa pertemuan AEPF selalu berbarengan dengan forum tingkat tinggi Asia Europe Meeting (ASEM), namun di tahun ini belum jelas kapan ASEM akan diselenggarakan. Meskipun AEPF adalah agenda tandingan ASEM namun di tahun ini tampil berbeda, krisis covid-19 tidak menyurutkan para aktifisnya untuk tetap menggelar forum rakyat terbesar se Asia dan Eropa.
Jika ASEM adalah pertemuan resmi para kepala negara dan menteri negara-negara Asia dan Eropa, maka AEPF adalah pertemuan antar organisasi rakyat lintas kedua benua tersebut. Sejak awal didirikan AEPF bertujuan untuk membangun jaringan solidaritas, memajukan perdamaian, demokrasi partisipatif, keadilan sosial, penegakan ham, keaulatan pangan dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. AEPF adalah ruang yang menghubungkan perjuangan dan visi kerakyatan di kedua benua.
Prinsip-prinsip yang kritis dan progresif ini menjadikan AEPF dalam posisi yang selalu bersebrangan dengan ASEM, mengkritisi kebijakan Uni Eropa dan sebagian besar negara-negara Asia, khususnya di bidang ekonomi yang selalu mengusung agenda pasar bebas. Perdagangan bebas yang dinilai sebagai agenda kapitalisme dan kekuatan kaum neoliberal yang merugikan dan menindas rakyat kecil.
Selama delapan hari pertemuan yang diisi dengan kegiatan diskusi secara daring (online) mengenai berbagai macam isu dunia saat ini, juga diisi dengan pertemuan yang membahas situasi yang sedang memanas di masing-masing negara. Seperti di India saat ini petani tengah melakukan mogok nasional untuk menolak tiga paket undang-undang di sektor pertanian yang akan membawa liberalisasi dan merugikan para petani. Dan di Indonesia membahas mengenai program Food Estate yang berpotensi melanggar hak-hak petani kecil yang tertuang dalam deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP).
Tema pada pertemuan tahun 2021 ini adalah ‘Asia Europe People’s Forum for a Just, Peaceful and Sustainable World‘ . Tema ini diangkat karena para aktifis AEPF melihat bahwa saat ini sedang terjadi krisis iklim dan biodiversitas yang sangat luar biasa, munculnya rezim otoritarian dan meningkatnya perlakuan diskriminatif, ketidak adilan yang semakin meningkat dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia sebagai ancaman yang mendasar. Nantinya akan dibuat satu dokumen lengkap atas isu-isu tersebut.
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, even ini juga terbagi menjadi beberapa klaster diantaranya:
  1. Keadiilan iklim dan transisi berkeadilan
  2. Kedaulatan pangan
  3. Perdagangan yang adil dan tanggung jawab korporasi
  4. Keadilan sosial dan jaminan sosial
  5. Perdamaian dan keamanan
  6. Demokrasi partisipatif dan hak asasi manusia dan hak migran
AEPF 13 Indonesia
Di Indonesia sendiri hajatan AEPF 13 juga digelar secara nasional dengan mengangkat 2 tema besar yaitu transisi berkeadilan dan inisiatif lokal melawan dominasi global. Kondisi abainya pemerintah terhadap keberlangsungan hidup rakyat dari dampak Covid19, perlu dijadikan refleksi bagi gerakan rakyat untuk tidak menaruh harapan besar pada pemerintah. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun solusi alternatif dari kegagalan sistem kapitalisme yang tidak mensejahterakan rakyat. Kesemuanya itu penting dilakukan dengan semakin memasifkan gerakan rakyat bantu rakyat tidak hanya saat pandemi Covid19, namun harus terus dilanjutkan pasca pandemi ini berakhir.
Sudah banyak inisiatif lahir dari gerakan masyarakat akar rumput yang melakukan terobosan untuk saling bantu sesama rakyat atau biasa disebut dengan gotong royong. Inisiatif itu lahir karena sistem yang ada saat ini hanya menguntungkan kelompok elitis oligarki tertentu saja. Karenanya, penting inisiatif yang lahir dari gerakan akar rumput diadopsi dan dikembangkan menjadi kebijakan berskala nasional.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pernyataan sikap komitmen bersama dengan tajuk “I Commit, We Commit”, Hampir seluruh peserta menyatakan komitmen dan kesanggupannya untuk terus maju dan berjuang menghadapi ketidak adilan global dan bersolidaritas terhadap perjuangan rakyat tertindas di kawasan Asia, Eropa dan benua lainnya.
shayan-ghiasvand-I-8e7wx2hao-unsplash

UNDROP dan Hak Atas Pangan

Jakarta, 24 April 2021 – Dua puluh tahun sejak pertama kali hak asasi petani dideklarasikan oleh Serikat Petani Indonesia dan dua tahun sejak PBB mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP), hingga saat ini petani masih belum dijamin haknya dan terus mengalami marginalisasi serta ketidakadilan. Ironisnya, marginalisasi dan ketidakadilan tersebut bersumber dari sistem pangan yang berlangsung di Indonesia, yang dipandang FIAN Indonesia dan Serikat Petani Indonesia (SPI) lebih mengedepankan industrialisasi pertanian dan memprioritaskan
kerjasama dengan korporasi. Hal ini disampaikan lewat Webinar “Mentransformasikan Sistem Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP” yang dilakukan pada Kamis, 22 April 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Bumi.

“Petani itu punya hak atas tanahnya, hak atas benih, hak atas kawasannya, dan hak atas air. Petani juga punya hak atas permodalan, pasar, dan kehidupan yang lebih baik di perdesaan,” jelas Henry Saragih, Ketua Umum SPI. Hak-hak ini lah, beserta hak-hak lainnya, yang telah diamanatkan dalam UNDROP. Ada 28 pasal yang mengatur perlindungan hak asasi petani yang seharusnya dihargai,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer). “Soal hak atas pangan dalam UNDROP juga tidak dipisahkan dengan upaya perwujudan kedaulatan pangan.” Namun sayangnya, pelanggaran hak-hak asasi kaum petani masih terus berlangsung hingga sekarang, terutama di Indonesia. Mulai dari ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penggureman
petani, yang akhirnya berdampak pada semakin tidak sejahteranya kerja-kerja di sektor pertanian yang mengurungkan niat generasi muda menjadi petani. “Pelanggaran ini juga akhirnya menyebabkan ratusan juta kaum tani hidup dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi, karena sumber-sumber pertanian banyak dikuasai perusahaan dan petani tidak lagi memiliki kedaulatan,” jelas Zubaidah,
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara. Ia menyoroti bagaimana anggota-anggota SPI di daerahnya kerap terlibat dalam konflik agraria yang kemudian menggusur dan merampas lahan pertanian pangan para petani kecil, menjerumuskan mereka dalam kemiskinan.

Situasi yang mirip juga berlangsung bagi nelayan kecil dan mereka yang mencari nafkah di wilayah pesisir. Dani Setiawan selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan bahwa kendati nelayan kecil, termasuk perempuan nelayan, merupakan pelaku utama perikanan baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya, mereka masih mengalami marginalisasi dan keterbatasan akses dalam kepemilikan alat-alat produksi, sehingga harus bergantung pada tengkulak atau rentenir.

“Kami mendukung adopsi UNDROP yang telah diperjuangkan teman-teman SPI, tetapi kami para nelayan juga mendorong implementasi Pedoman Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (VGSSSF) juga. Melalui UNDROP dan VGSSSF, yang didorong bukan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan perikanan yang dikuasai korporasi-korporasi besar, tetapi pengelolaan yang mendorong adanya prinsip-prinsip keberlanjutan, akses, dan kedaulatan, dan akhirnya hak atas pangan,” tuturnya. Negara lantas memainkan peranan penting untuk menyelenggarakan sistem pangan yang memerhatikan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi. Hadir dalam acara, Jarot Indarto, Koordinator Bidang Pangan yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas. Dari Bappenas sendiri,penghargaan terhadap hak asasi petani dilakukan dengan menjamin kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan memasukkannya dalam “Sasaran dan Indikator Pembangunan”.

Sementara, transformasi “sistem pangan yang handal dan berkelanjutan” dilalui dalam lima fokus. Meskipun terdapat visi untuk berfokus pada produksi domestik, pangan lokal, dan jaminan atas akses dan distribusi pangan yang lebih efisien dan stabil, dalam kebijakan Bappenas masih terdapat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan adanya industrialisasi serta korporasi petani dan nelayan, di
mana skema korporasi petani dan nelayan akan menaruh petani dan nelayan sebagai tenaga kerja dan perusahaan tetap menjadi off taker yang mendominasi.

Ini tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan pangan yang menjadi semangat pemenuhan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi. “Dalam kedaulatan pangan, setiap bangsa dan rakyat menentukan pangannya secara mandiri meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran untuk menghasilkan pangan. Dalam konteks kedaulatan pangan, alat produksi dan skala produksi kecil
menengah, lebih ke arah agroekologi, sesuai kebudayaan tradisional, multicrop, modul distribusinya lokal, pelaku utamanya petani,” jelas Afgan Fadilla Kaban, Kepala Badan Khusus Kampanye Hak Asasi Petani SPI.

“Lagipula, kedaulatan pangan juga lebih menjamin pemenuhan hak atas pangan dan gizi daripada ketahanan pangan,” timpal Hironimus Pala, Anggota Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Selain memberikan kekuatan bagi petani untuk menyediakan pangan bagi mereka sendiri dan tidak tergantung dengan sistem pangan global, ini terkait juga dengan Nilai Tukar Petani—kalau yang hanya
dipikir NTP meningkatkan pendapatan tapi mendorong masyarakat membeli makanan dari luar yang tak bergizi, kedaulatan pangan memikirkan isi lumbung petani dengan produksi sendiri yang beragam dan lebih bernutrisi.” Dimasukkannya NTP dalam Sasaran dan Indikator Pembangunan memang harus
diapresiasi, tetapi pemerintah masih harus memberikan komitmen politik terutama dalam kebijakan impor pangannya.

Dalam sistem pangan saat ini, SPI dan FIAN Indonesia melihat bukan kedaulatan yang diutamakan negara, tetapi ketahanan pangan. Bukan perlindungan terhadap hak asasi petani, tetapi keberpihakan pada korporasi. Adanya perampasan lahan dan sumber daya, pembangunan Food Estate, masifnya impor yang mematikan produksi lokal, dominasi korporasi yang terus berlangsung di Indonesia, hingga
pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya yang malahan semakin jauh dari prinsip-prinsip yang diamanatkan UNDROP untuk perlindungan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi, melegitimasikan hal ini.

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan SPI tetap mendesak pemerintah untuk (1) Segera mengadopsi
pasal-pasal perlindungan HAP dalam UNDROP pada setiap peraturan dan kebijakan; (2) Melakukan transformasi sistem pangan yang berpihak pada petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil lainnya dan bukannya semakin memberi kemudahan pada korporasi, (3) Menaruh kedaulatan pangan sebagai fondasi dari sistem pangan demi memenuhi hak atas pangan dan gizi untuk seluruh rakyat
tanpa kecuali, terutama bagi petani yang ironisnya sering mengalami permasalahan pangan dan gizi, dan (4) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan seluruh peraturan dan perundang-undangan nasional yang mendorong perlindungan terhadap hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi.

Gusti Shabia
+62 812-8373-9421

Photo by Shayan Ghiasvand on Unsplash

hammer-719061_1280

Aturan Turunan Uu Cipta Kerja Semakin Melanggar Pemenuhan Hak Atas Pangan Dan Gizi

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia terhadap 6 PP Turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jakarta, 8 Maret 2021 – Menanggapi dikeluarkannya 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) dalam situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara pada 21 Februari 2021, FIAN Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap beberapa PP yang ternyata tidak memberikan jaminan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang lebih baik. Lebih buruk lagi, 49 regulasi ini disusun dengan tergesa-gesa, mengulangi cara lama Omnibus Law dalam mengusahakan pengesahannya.

Sebagai peraturan turunan yang bermuatan untuk melaksanakan atau diperintah undang-undang, dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, seharusnya ada pasal-pasal dalam PP yang akan memberikan perlindungan atau safeguards dalam konteks pemenuhan hak atas pangan dan gizi dari pasal-pasal dalam Omnibus Law yang sudah bermasalah. Dalam rilis pernyataan sikap sebelumnya, kami melihat pasal-pasal dalam Omnibus Law mengizinkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya kemudahan impor pangan dan sarana-sarana pertanian, kemudahan mengonversi lahan yang tidak mengikutsertakan penduduk setempat dan kelompok rentan yang bergantung pada lahan, kemudahan monopoli dan perlindungan terhadap  korporasi dan pihak-pihak pengeksploitasi alih-alih rakyat kecil, dan kerusakan lingkungan. Harapan bahwa PP memiliki pasal-pasal yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mengatur pemenuhan hak atas pangan dan gizi dalam koridor yang lebih berpihak pada rakyat dan keseimbangan ekologis pun pupus, karena beberapa PP nyatanya tetap mengarah pada pelanggaran hak atas pangan dan gizi. 

Berdasarkan analisis kami terhadap enam PP, yakni PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan, PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP No. 40 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, kami menyimpulkan bahwa regulasi-regulasi ini menyebabkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya:

  1. Dominasi korporasi (corporate capture) terlihat jelas dalam aturan ini, bahkan negara dibuat takluk dan harus memberikan dukungan melalui pembebasan pajak dan berbagai macam insentif, termasuk menjadikan proyek swasta biasa menjadi proyek strategis nasional demi “kepentingan umum”, termasuk proyek dalam bidang pangan seperti Food Estate. 
  2. Peminggiran dan dilanggarnya hak-hak rakyat, termasuk produsen pangan skala kecil, seperti petani dan nelayan yang memainkan peran krusial dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi (lihat PP No. 26/2021 dan PP No. 27/2021);
  3. Liberalisasi pangan yang masih berjalan, misalnya dari impor perikanan dan pergaraman yang semakin terbuka secara leluasa, alih-alih menguatkan sistem pangan lokal yang berpihak pada produsen dan konsumen, dan lebih berkelanjutan secara ekologis; 
  4. Kemudahan alih fungsi dan konversi lahan pangan dan kawasan hutan, yang dalam skala ekstrem, dapat berujung pada perampasan lahan serta konflik-konflik agraria. Misalnya kemudahan mengonversi lahan budidaya pertanian dan pelepasan kawasan hutan untuk proyek-proyek kepentingan umum, termasuk proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, dan Food Estate (lihat PP No. 23 Tahun 2021, 26 Tahun 2021, dan 42 Tahun 2021);
  5. Ketidakadilan atas nama ‘pembangunan’ yang dihadapi kelompok rentan dan penduduk tempatan yang tinggal di sekitar hutan, termasuk dengan tidak dijaminnya keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan (terkait dengan hak PADIATAPA), tidak dijaminnya ganti rugi atas lahan yang adil baik secara sosial, ekonomi, kultural bahkan religius, dan dipersulitnya resolusi konflik ketika mereka memperoleh dampak buruk dari pembangunan. Pembangunan seharusnya tidak meminggirkan aspek sosial dan diarahkan untuk kepentingan bisnis semata. 

Pasal-pasal yang termaktub dalam peraturan-peraturan seperti yang telah disebutkan di atas melanggar empat muatan normatif hak atas pangan dan gizi (kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan), terutama dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan ketika lahan pangan dan hutan, yang menjadi sumber pangan vital dan subsistensi bagi beberapa orang, terancam hilang dan diakuisisi perusahaan, bahkan, negara. Deretan PP ini juga akan melanggar beberapa pasal dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) terutama pasal 15 tentang hak atas pangan dan gizi yang layak dan kedaulatan pangan. 

Selain itu, Pemerintah memanfaatkan frasa “kepentingan umum” yang sebenarnya berpotensi memunculkan tindakan-tindakan represif pada rakyat yang menolak pembangunan. Sejatinya, “kepentingan umum” diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang didefinisikan rakyat itu sendiri.

Berlandaskan hal ini, FIAN Indonesia tetap konsisten dalam sikap,  mendesak pemerintah untuk:

  1. Mengutamakan tuntutan masyarakat Indonesia untuk mencabut UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya yang masih berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas pangan dan gizi;
  2. Melaksanakan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi, termasuk dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945. 
  3. Mengedepankan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang berpihak pada sistem pangan lokal dan produsen pangan skala kecil alih-alih berfokus pada proyek ketahanan pangan yang  semata-mata untuk stabilisasi nasional dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.   

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud keprihatinan kami atas pengabaian negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan cita-cita konstitusi. 

Jakarta, 10 Maret 2021
Gusti Nur Asla Shabia
(+6281283739421)
Riset dan Advokasi FIAN Indonesia 

 

 

*FIAN Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang mendorong hak atas pangan dan gizi sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di bawah tatanan sosial masyarakat yang adil dan demokratis.
audensi komnas

Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Jakarta, 11 Februari 2021 – Hak atas pangan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kewajiban mengikat yang dijamin dalam hukum internasional. Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggung jawab semua orang, tetapi menekankan peranan penting pada dua  aktor: pemerintah, sebagai pemegang kewajiban (duty bearers) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai National Human Rights Institutions (NHRIs) yang imparsial dan independen yang harus turut melindungi dan menegakkan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi atas hak tersebut.

Kendati Komnas HAM telah memprioritaskan hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik agraria dan memerhatikan hak atas pangan mereka, FIAN Indonesia menilai Komnas HAM belum menaruh perhatian yang penting dan mendesak pada hak atas pangan. Ini lah yang kemudian berusaha didorong oleh FIAN Indonesia dalam audiensi bersama Komnas HAM, Rabu (10/02) kemarin.

“Bagi FIAN Indonesia, hak atas pangan merupakan hak yang vital bila disejajarkan dengan hak yang lain. Konsekuensi dari pelanggaran hak atas pangan memang tak tampak sejelas pelanggaran hak yang lain, sehingga tak diperhatikan, tetapi banyak orang kelaparan,” jelas Adi, tim Kampanye FIAN Indonesia.

Hal ini turut ditambahkan oleh Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Dalam memperjuangkan hak atas pangan dan gizi di Indonesia, FIAN Indonesia tentunya tak dapat bergerak sendiri, dan mengharapkan Komnas HAM dapat mengisi pula untuk usaha menegakkan hak atas pangan dan gizi.”

Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM memberikan respon positif terkait potensi kerjasama Komnas HAM dengan FIAN Indonesia ke depannya. “Komnas HAM tentunya bersedia untuk bergerak dan bekerjasama dengan FIAN Indonesia dalam memenuhi hak atas pangan sebagai pemajuan hak asasi di Indonesia sekaligus perbaikan kualitas hidup warga Indonesia,” sambut Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI.  Sandra turut menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan hak esensial dan primer dalam HAM.

Kerjasama ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan, mengingat Komnas HAM belum melakukan kajian khusus terkait pemenuhan hak atas pangan di Indonesia dan belum memiliki Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait hak atas pangan dan gizi. Komnas HAM sendiri pernah menyusun rekomendasi untuk kedatangan Hilal Elver, Pelapor Khusus Hak atas Pangan dari PBB pada 2018 silam.

Ke depannya, Komnas HAM akan melibatkan FIAN Indonesia dalam penyusunan SNP Agraria dan memberikan peluang untuk menyusun SNP lain yang belum ditentukan temanya, yang bisa diarahkan kepada hak atas pangan. FIAN Indonesia juga mengusulkan Komnas HAM untuk membuat pemantauan hak atas pangan dan gizi selama Covid-19.

Dalam audiensi tersebut, FIAN Indonesia kembali menegaskan beberapa hal yang mengurgensikan pemantauan dan pemenuhan hak atas pangan. Pertama, angka stunting Indonesia di tingkat dunia yang masih tinggi. Kedua, kondisi Covid-19 yang telah menyebabkan kematian dan kelaparan. Ketiga, integrasi pertanian dari hulu ke hilir dapat semakin meminggirkan petani, nelayan, dan produsen skala kecil. Keempat, konsumen perempuan dan anak yang selalu dikelabui oleh makanan industrial dan pabrikan.  Terakhir, dampak potensial dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap masa depan hak atas pangan dan gizi warga negara Indonesia.

Dengan kesediaan Komnas HAM untuk mengawal hak atas pangan dan gizi, hak ini dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dan dapat diklaim sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak boleh diabaikan, apalagi dilanggar.

Kontak:
Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

pasaar traditional

Terpenuhinya Pangan Untuk Semua, Bisakah?

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya.

Persoalan pangan selalu terjadi berulang, dalam setiap zaman dan setiap pemerintahan yang berkuasa.  Di setiap pemilu kita mendengar narasi mengenai swasembada, penghentian impor pangan, harga pangan yang murah. Namun setelahnya selalu terjadi kelangkaan pangan, harga naik atau tidak terserapnya produksi para petani. Persoalan yang selalu berulang butuh penyelesaian yang tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa, butuh terobosan dan kemauan politik yang kuat, karena persoalan pangan adalah persoalan politik.

Pangan adalah wilayah perebutan antara kebutuhan paling dasar agar orang bisa bertahan hidup, dengan sifat kerakusan yang memandang pangan hanya sebagai komoditas yang di atasnya dapat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.  Wilayah perebutan ini membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem pangan atau dengan nama lain, rantai pasok pangan (food supply chain) mulai sejak pangan itu diproduksi, distribusikan hingga dikonsumsi oleh semua orang. Mereka yang memenangkan wilayah perebutan ini akan menguasai rantai pasok tersebut hingga pada akhirnya pangan hanya dipandang sebagai barang dagangan semata dan kita semua hanyalah konsumennya.

FIAN Indonesia adalah organisasi yang memandang bahwa pangan adalah lebih dari sekedar apa yang kita makan, pangan adalah identitas dan budaya. Kami menggugat sistem pangan yang tidak adil dan kami berjuang untuk produksi dan distribusi sumber daya yang lebih egaliter, sehingga semua orang bisa memenuhi pangannya sendiri. Kami tidak sendirian. Kami berjuang bersama-sama dengan jaringan gerakan sosial di seluruh dunia dan kami juga kami mendorong semua orang dan kelompok untuk berjuang bersama-sama mengubah sistem pangan ini agar lebih adil bagi semua.

Selama empat  tahun FIAN telah berdiri di Indonesia kami telah melakukan berbagai upaya agar hak atas pangan dapat terpenuhi, karena hak tersebut adalah juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. HAM yang universal yang menjadi rujukan dan cara untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa setiap manusia, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, memiliki martabat untuk dihormati dan harus dijamin untuk mengembangkan dirinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Hak atas pangan dinyatakan dengan tegas sebagai hak asasi manusia pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948) dan bagian dari standar kelayakan hidup, yaitu: “semua orang memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan dan layanan kesehatan dan layanan sosial yang dibutuhkan.”

Untuk itu kami telah melakukan serangkaian aktivitas mulai dari kampanye, advokasi, dan penelitian. Kami juga turut serta menentang segala macam kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam dan mengabaikan terpenuhinya hak atas pangan di Indonesia, seperti  dilucutinya berbagai pasal baik di dalam empat UU sektor Pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan juga menentang disahkannya UU Cipta Kerja yang sarat dengan muatan liberalisasi di berbagai sektor, termasuk pangan dan pertanian. 

Di Kediri, FIAN Indonesia telah melakukan riset mengenai dampak pandemi dan kebijakan karantina wilayah yang menyengsarakan para petani nanas dan jagung. Pembatasan fisik, penutupan jalur distribusi dan kejatuhan harga panen telah membuat sejumlah petani semakin sengsara sehingga tidak dapat melakukan negosiasi utang ulang. Selain itu, turunnya kapasitas produksi pabrik-pabrik akibat pandemi juga telah memicu hasil pertanian petani tidak terserap dengan baik dan menurunkan harga hasil panen. Laporan hasil penelitian Kediri dapat ditemukan dalam dokumen “Merentankan yang Rentan” di sini.

Kami juga telah mengadakan serangkaian diskusi dan webinar untuk membangun perspektif bersama agar upaya pemenuhan hak pangan dan gizi berpihak kepada kelompok rentan. Pandemi Covid-19 semakin memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat miskin dan petani kecil, dengan adanya perampasan lahan yang kerap berlangsung dan tindakan regresif negara menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, misalnya korporasi dan bisnis besar, bukan usaha ekonomi kecil menengah atau produsen pangan skala kecil.

Sekali lagi, bahwa kita dapat memutus mata rantai persoalan pangan agar tidak selalu berulang, namun dibutuhkan cara yang luar biasa dan kemauan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.