UNDROP dan Hak Atas Pangan

UNDROP dan Hak Atas Pangan

Jakarta, 24 April 2021 – Dua puluh tahun sejak pertama kali hak asasi petani dideklarasikan oleh Serikat
Petani Indonesia dan dua tahun sejak PBB mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang yang
Bekerja di Pedesaan (UNDROP), hingga saat ini petani masih belum dijamin haknya dan terus
mengalami marginalisasi serta ketidakadilan. Ironisnya, marginalisasi dan ketidakadilan tersebut
bersumber dari sistem pangan yang berlangsung di Indonesia, yang dipandang FIAN Indonesia dan
Serikat Petani Indonesia (SPI) lebih mengedepankan industrialisasi pertanian dan memprioritaskan
kerjasama dengan korporasi. Hal ini disampaikan lewat Webinar “Mentransformasikan Sistem
Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP” yang dilakukan
pada Kamis, 22 April 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Bumi.

“Petani itu punya hak atas tanahnya, hak atas benih, hak atas kawasannya, dan hak atas air. Petani
juga punya hak atas permodalan, pasar, dan kehidupan yang lebih baik di perdesaan,” jelas Henry
Saragih, Ketua Umum SPI. Hak-hak ini lah, beserta hak-hak lainnya, yang telah diamanatkan dalam
UNDROP. Ada 28 pasal yang mengatur perlindungan hak asasi petani yang seharusnya dihargai,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer). “Soal hak atas
pangan dalam UNDROP juga tidak dipisahkan dengan upaya perwujudan kedaulatan pangan.”
Namun sayangnya, pelanggaran hak-hak asasi kaum petani masih terus berlangsung hingga sekarang,
terutama di Indonesia. Mulai dari ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penggureman
petani, yang akhirnya berdampak pada semakin tidak sejahteranya kerja-kerja di sektor pertanian
yang mengurungkan niat generasi muda menjadi petani. “Pelanggaran ini juga akhirnya menyebabkan
ratusan juta kaum tani hidup dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi, karena sumber-sumber
pertanian banyak dikuasai perusahaan dan petani tidak lagi memiliki kedaulatan,” jelas Zubaidah,
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara. Ia menyoroti bagaimana anggota-anggota SPI di
daerahnya kerap terlibat dalam konflik agraria yang kemudian menggusur dan merampas lahan
pertanian pangan para petani kecil, menjerumuskan mereka dalam kemiskinan.

Situasi yang mirip juga berlangsung bagi nelayan kecil dan mereka yang mencari nafkah di wilayah
pesisir. Dani Setiawan selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
menunjukkan bahwa kendati nelayan kecil, termasuk perempuan nelayan, merupakan pelaku utama
perikanan baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya, mereka masih mengalami marginalisasi
dan keterbatasan akses dalam kepemilikan alat-alat produksi, sehingga harus bergantung pada
tengkulak atau rentenir.

“Kami mendukung adopsi UNDROP yang telah diperjuangkan teman-teman SPI, tetapi kami para
nelayan juga mendorong implementasi Pedoman Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil
Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (VGSSSF) juga. Melalui
UNDROP dan VGSSSF, yang didorong bukan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan
perikanan yang dikuasai korporasi-korporasi besar, tetapi pengelolaan yang mendorong adanya
prinsip-prinsip keberlanjutan, akses, dan kedaulatan, dan akhirnya hak atas pangan,” tuturnya.
Negara lantas memainkan peranan penting untuk menyelenggarakan sistem pangan yang
memerhatikan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi. Hadir dalam acara, Jarot Indarto,
Koordinator Bidang Pangan yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas. Dari Bappenas sendiri,penghargaan terhadap hak asasi petani dilakukan dengan menjamin kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP)
dan memasukkannya dalam “Sasaran dan Indikator Pembangunan”.

Sementara, transformasi “sistem pangan yang handal dan berkelanjutan” dilalui dalam lima fokus.
Meskipun terdapat visi untuk berfokus pada produksi domestik, pangan lokal, dan jaminan atas akses
dan distribusi pangan yang lebih efisien dan stabil, dalam kebijakan Bappenas masih terdapat
kebijakan-kebijakan yang mengutamakan adanya industrialisasi serta korporasi petani dan nelayan, di
mana skema korporasi petani dan nelayan akan menaruh petani dan nelayan sebagai tenaga kerja dan
perusahaan tetap menjadi off taker yang mendominasi.

Ini tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan pangan yang menjadi semangat pemenuhan hak asasi
petani dan hak atas pangan dan gizi. “Dalam kedaulatan pangan, setiap bangsa dan rakyat
menentukan pangannya secara mandiri meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran untuk
menghasilkan pangan. Dalam konteks kedaulatan pangan, alat produksi dan skala produksi kecil
menengah, lebih ke arah agroekologi, sesuai kebudayaan tradisional, multicrop, modul distribusinya
lokal, pelaku utamanya petani,” jelas Afgan Fadilla Kaban, Kepala Badan Khusus Kampanye Hak Asasi
Petani SPI.

“Lagipula, kedaulatan pangan juga lebih menjamin pemenuhan hak atas pangan dan gizi daripada
ketahanan pangan,” timpal Hironimus Pala, Anggota Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Selain
memberikan kekuatan bagi petani untuk menyediakan pangan bagi mereka sendiri dan tidak
tergantung dengan sistem pangan global, ini terkait juga dengan Nilai Tukar Petani—kalau yang hanya
dipikir NTP meningkatkan pendapatan tapi mendorong masyarakat membeli makanan dari luar yang
tak bergizi, kedaulatan pangan memikirkan isi lumbung petani dengan produksi sendiri yang beragam
dan lebih bernutrisi.” Dimasukkannya NTP dalam Sasaran dan Indikator Pembangunan memang harus
diapresiasi, tetapi pemerintah masih harus memberikan komitmen politik terutama dalam kebijakan
impor pangannya.

Dalam sistem pangan saat ini, SPI dan FIAN Indonesia melihat bukan kedaulatan yang diutamakan
negara, tetapi ketahanan pangan. Bukan perlindungan terhadap hak asasi petani, tetapi keberpihakan
pada korporasi. Adanya perampasan lahan dan sumber daya, pembangunan Food Estate, masifnya
impor yang mematikan produksi lokal, dominasi korporasi yang terus berlangsung di Indonesia, hingga
pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya yang malahan semakin jauh dari prinsip-prinsip
yang diamanatkan UNDROP untuk perlindungan hak asasi petani dan hak atas pangan dan gizi,
melegitimasikan hal ini.

Oleh karena itu, FIAN Indonesia dan SPI tetap mendesak pemerintah untuk (1) Segera mengadopsi
pasal-pasal perlindungan HAP dalam UNDROP pada setiap peraturan dan kebijakan; (2) Melakukan
transformasi sistem pangan yang berpihak pada petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil
lainnya dan bukannya semakin memberi kemudahan pada korporasi, (3) Menaruh kedaulatan pangan
sebagai fondasi dari sistem pangan demi memenuhi hak atas pangan dan gizi untuk seluruh rakyat
tanpa kecuali, terutama bagi petani yang ironisnya sering mengalami permasalahan pangan dan gizi,
dan (4) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan seluruh peraturan dan
perundang-undangan nasional yang mendorong perlindungan terhadap hak asasi petani dan hak atas
pangan dan gizi. []

Gusti Shabia
+62 812-8373-9421

Photo by Shayan Ghiasvand on Unsplash

Aturan Turunan Uu Cipta Kerja Semakin Melanggar Pemenuhan Hak Atas Pangan Dan Gizi

Aturan Turunan Uu Cipta Kerja Semakin Melanggar Pemenuhan Hak Atas Pangan Dan Gizi

Pernyataan Sikap FIAN Indonesia terhadap 6 PP Turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jakarta, 8 Maret 2021 – Menanggapi dikeluarkannya 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) dalam situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara pada 21 Februari 2021, FIAN Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap beberapa PP yang ternyata tidak memberikan jaminan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang lebih baik. Lebih buruk lagi, 49 regulasi ini disusun dengan tergesa-gesa, mengulangi cara lama Omnibus Law dalam mengusahakan pengesahannya.

Sebagai peraturan turunan yang bermuatan untuk melaksanakan atau diperintah undang-undang, dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, seharusnya ada pasal-pasal dalam PP yang akan memberikan perlindungan atau safeguards dalam konteks pemenuhan hak atas pangan dan gizi dari pasal-pasal dalam Omnibus Law yang sudah bermasalah. Dalam rilis pernyataan sikap sebelumnya, kami melihat pasal-pasal dalam Omnibus Law mengizinkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya kemudahan impor pangan dan sarana-sarana pertanian, kemudahan mengonversi lahan yang tidak mengikutsertakan penduduk setempat dan kelompok rentan yang bergantung pada lahan, kemudahan monopoli dan perlindungan terhadap  korporasi dan pihak-pihak pengeksploitasi alih-alih rakyat kecil, dan kerusakan lingkungan. Harapan bahwa PP memiliki pasal-pasal yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mengatur pemenuhan hak atas pangan dan gizi dalam koridor yang lebih berpihak pada rakyat dan keseimbangan ekologis pun pupus, karena beberapa PP nyatanya tetap mengarah pada pelanggaran hak atas pangan dan gizi. 

Berdasarkan analisis kami terhadap enam PP, yakni PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan, PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP No. 40 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, kami menyimpulkan bahwa regulasi-regulasi ini menyebabkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi dari adanya:

  1. Dominasi korporasi (corporate capture) terlihat jelas dalam aturan ini, bahkan negara dibuat takluk dan harus memberikan dukungan melalui pembebasan pajak dan berbagai macam insentif, termasuk menjadikan proyek swasta biasa menjadi proyek strategis nasional demi “kepentingan umum”, termasuk proyek dalam bidang pangan seperti Food Estate. 
  2. Peminggiran dan dilanggarnya hak-hak rakyat, termasuk produsen pangan skala kecil, seperti petani dan nelayan yang memainkan peran krusial dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi (lihat PP No. 26/2021 dan PP No. 27/2021);
  3. Liberalisasi pangan yang masih berjalan, misalnya dari impor perikanan dan pergaraman yang semakin terbuka secara leluasa, alih-alih menguatkan sistem pangan lokal yang berpihak pada produsen dan konsumen, dan lebih berkelanjutan secara ekologis; 
  4. Kemudahan alih fungsi dan konversi lahan pangan dan kawasan hutan, yang dalam skala ekstrem, dapat berujung pada perampasan lahan serta konflik-konflik agraria. Misalnya kemudahan mengonversi lahan budidaya pertanian dan pelepasan kawasan hutan untuk proyek-proyek kepentingan umum, termasuk proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, dan Food Estate (lihat PP No. 23 Tahun 2021, 26 Tahun 2021, dan 42 Tahun 2021);
  5. Ketidakadilan atas nama ‘pembangunan’ yang dihadapi kelompok rentan dan penduduk tempatan yang tinggal di sekitar hutan, termasuk dengan tidak dijaminnya keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan (terkait dengan hak PADIATAPA), tidak dijaminnya ganti rugi atas lahan yang adil baik secara sosial, ekonomi, kultural bahkan religius, dan dipersulitnya resolusi konflik ketika mereka memperoleh dampak buruk dari pembangunan. Pembangunan seharusnya tidak meminggirkan aspek sosial dan diarahkan untuk kepentingan bisnis semata. 

Pasal-pasal yang termaktub dalam peraturan-peraturan seperti yang telah disebutkan di atas melanggar empat muatan normatif hak atas pangan dan gizi (kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan), terutama dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan ketika lahan pangan dan hutan, yang menjadi sumber pangan vital dan subsistensi bagi beberapa orang, terancam hilang dan diakuisisi perusahaan, bahkan, negara. Deretan PP ini juga akan melanggar beberapa pasal dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) terutama pasal 15 tentang hak atas pangan dan gizi yang layak dan kedaulatan pangan. 

Selain itu, Pemerintah memanfaatkan frasa “kepentingan umum” yang sebenarnya berpotensi memunculkan tindakan-tindakan represif pada rakyat yang menolak pembangunan. Sejatinya, “kepentingan umum” diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang didefinisikan rakyat itu sendiri.

Berlandaskan hal ini, FIAN Indonesia tetap konsisten dalam sikap,  mendesak pemerintah untuk:

  1. Mengutamakan tuntutan masyarakat Indonesia untuk mencabut UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya yang masih berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas pangan dan gizi;
  2. Melaksanakan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi, termasuk dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945. 
  3. Mengedepankan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang berpihak pada sistem pangan lokal dan produsen pangan skala kecil alih-alih berfokus pada proyek ketahanan pangan yang  semata-mata untuk stabilisasi nasional dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.   

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud keprihatinan kami atas pengabaian negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan cita-cita konstitusi. 

Jakarta, 10 Maret 2021
Gusti Nur Asla Shabia
(+6281283739421)
Riset dan Advokasi FIAN Indonesia 

 

 

*FIAN Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang mendorong hak atas pangan dan gizi sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di bawah tatanan sosial masyarakat yang adil dan demokratis.
Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Jakarta, 11 Februari 2021 – Hak atas pangan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kewajiban mengikat yang dijamin dalam hukum internasional. Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggung jawab semua orang, tetapi menekankan peranan penting pada dua  aktor: pemerintah, sebagai pemegang kewajiban (duty bearers) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai National Human Rights Institutions (NHRIs) yang imparsial dan independen yang harus turut melindungi dan menegakkan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi atas hak tersebut.

Kendati Komnas HAM telah memprioritaskan hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik agraria dan memerhatikan hak atas pangan mereka, FIAN Indonesia menilai Komnas HAM belum menaruh perhatian yang penting dan mendesak pada hak atas pangan. Ini lah yang kemudian berusaha didorong oleh FIAN Indonesia dalam audiensi bersama Komnas HAM, Rabu (10/02) kemarin.

“Bagi FIAN Indonesia, hak atas pangan merupakan hak yang vital bila disejajarkan dengan hak yang lain. Konsekuensi dari pelanggaran hak atas pangan memang tak tampak sejelas pelanggaran hak yang lain, sehingga tak diperhatikan, tetapi banyak orang kelaparan,” jelas Adi, tim Kampanye FIAN Indonesia.

Hal ini turut ditambahkan oleh Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Dalam memperjuangkan hak atas pangan dan gizi di Indonesia, FIAN Indonesia tentunya tak dapat bergerak sendiri, dan mengharapkan Komnas HAM dapat mengisi pula untuk usaha menegakkan hak atas pangan dan gizi.”

Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM memberikan respon positif terkait potensi kerjasama Komnas HAM dengan FIAN Indonesia ke depannya. “Komnas HAM tentunya bersedia untuk bergerak dan bekerjasama dengan FIAN Indonesia dalam memenuhi hak atas pangan sebagai pemajuan hak asasi di Indonesia sekaligus perbaikan kualitas hidup warga Indonesia,” sambut Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI.  Sandra turut menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan hak esensial dan primer dalam HAM.

Kerjasama ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan, mengingat Komnas HAM belum melakukan kajian khusus terkait pemenuhan hak atas pangan di Indonesia dan belum memiliki Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait hak atas pangan dan gizi. Komnas HAM sendiri pernah menyusun rekomendasi untuk kedatangan Hilal Elver, Pelapor Khusus Hak atas Pangan dari PBB pada 2018 silam.

Ke depannya, Komnas HAM akan melibatkan FIAN Indonesia dalam penyusunan SNP Agraria dan memberikan peluang untuk menyusun SNP lain yang belum ditentukan temanya, yang bisa diarahkan kepada hak atas pangan. FIAN Indonesia juga mengusulkan Komnas HAM untuk membuat pemantauan hak atas pangan dan gizi selama Covid-19.

Dalam audiensi tersebut, FIAN Indonesia kembali menegaskan beberapa hal yang mengurgensikan pemantauan dan pemenuhan hak atas pangan. Pertama, angka stunting Indonesia di tingkat dunia yang masih tinggi. Kedua, kondisi Covid-19 yang telah menyebabkan kematian dan kelaparan. Ketiga, integrasi pertanian dari hulu ke hilir dapat semakin meminggirkan petani, nelayan, dan produsen skala kecil. Keempat, konsumen perempuan dan anak yang selalu dikelabui oleh makanan industrial dan pabrikan.  Terakhir, dampak potensial dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap masa depan hak atas pangan dan gizi warga negara Indonesia.

Dengan kesediaan Komnas HAM untuk mengawal hak atas pangan dan gizi, hak ini dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dan dapat diklaim sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak boleh diabaikan, apalagi dilanggar.

Kontak:
Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

Terpenuhinya Pangan Untuk Semua, Bisakah?

Terpenuhinya Pangan Untuk Semua, Bisakah?

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya.

Persoalan pangan selalu terjadi berulang, dalam setiap zaman dan setiap pemerintahan yang berkuasa.  Di setiap pemilu kita mendengar narasi mengenai swasembada, penghentian impor pangan, harga pangan yang murah. Namun setelahnya selalu terjadi kelangkaan pangan, harga naik atau tidak terserapnya produksi para petani. Persoalan yang selalu berulang butuh penyelesaian yang tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa, butuh terobosan dan kemauan politik yang kuat, karena persoalan pangan adalah persoalan politik.

Pangan adalah wilayah perebutan antara kebutuhan paling dasar agar orang bisa bertahan hidup, dengan sifat kerakusan yang memandang pangan hanya sebagai komoditas yang di atasnya dapat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.  Wilayah perebutan ini membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem pangan atau dengan nama lain, rantai pasok pangan (food supply chain) mulai sejak pangan itu diproduksi, distribusikan hingga dikonsumsi oleh semua orang. Mereka yang memenangkan wilayah perebutan ini akan menguasai rantai pasok tersebut hingga pada akhirnya pangan hanya dipandang sebagai barang dagangan semata dan kita semua hanyalah konsumennya.

FIAN Indonesia adalah organisasi yang memandang bahwa pangan adalah lebih dari sekedar apa yang kita makan, pangan adalah identitas dan budaya. Kami menggugat sistem pangan yang tidak adil dan kami berjuang untuk produksi dan distribusi sumber daya yang lebih egaliter, sehingga semua orang bisa memenuhi pangannya sendiri. Kami tidak sendirian. Kami berjuang bersama-sama dengan jaringan gerakan sosial di seluruh dunia dan kami juga kami mendorong semua orang dan kelompok untuk berjuang bersama-sama mengubah sistem pangan ini agar lebih adil bagi semua.

Selama empat  tahun FIAN telah berdiri di Indonesia kami telah melakukan berbagai upaya agar hak atas pangan dapat terpenuhi, karena hak tersebut adalah juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. HAM yang universal yang menjadi rujukan dan cara untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa setiap manusia, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, memiliki martabat untuk dihormati dan harus dijamin untuk mengembangkan dirinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Hak atas pangan dinyatakan dengan tegas sebagai hak asasi manusia pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948) dan bagian dari standar kelayakan hidup, yaitu: “semua orang memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan dan layanan kesehatan dan layanan sosial yang dibutuhkan.”

Untuk itu kami telah melakukan serangkaian aktivitas mulai dari kampanye, advokasi, dan penelitian. Kami juga turut serta menentang segala macam kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam dan mengabaikan terpenuhinya hak atas pangan di Indonesia, seperti  dilucutinya berbagai pasal baik di dalam empat UU sektor Pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan juga menentang disahkannya UU Cipta Kerja yang sarat dengan muatan liberalisasi di berbagai sektor, termasuk pangan dan pertanian. 

Di Kediri, FIAN Indonesia telah melakukan riset mengenai dampak pandemi dan kebijakan karantina wilayah yang menyengsarakan para petani nanas dan jagung. Pembatasan fisik, penutupan jalur distribusi dan kejatuhan harga panen telah membuat sejumlah petani semakin sengsara sehingga tidak dapat melakukan negosiasi utang ulang. Selain itu, turunnya kapasitas produksi pabrik-pabrik akibat pandemi juga telah memicu hasil pertanian petani tidak terserap dengan baik dan menurunkan harga hasil panen. Laporan hasil penelitian Kediri dapat ditemukan dalam dokumen “Merentankan yang Rentan” di sini.

Kami juga telah mengadakan serangkaian diskusi dan webinar untuk membangun perspektif bersama agar upaya pemenuhan hak pangan dan gizi berpihak kepada kelompok rentan. Pandemi Covid-19 semakin memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat miskin dan petani kecil, dengan adanya perampasan lahan yang kerap berlangsung dan tindakan regresif negara menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, misalnya korporasi dan bisnis besar, bukan usaha ekonomi kecil menengah atau produsen pangan skala kecil.

Sekali lagi, bahwa kita dapat memutus mata rantai persoalan pangan agar tidak selalu berulang, namun dibutuhkan cara yang luar biasa dan kemauan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Di Indonesia, kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang signifikan yg belum terselesaikan. Indonesia menderita kekurangan gizi yang cukup tinggi (defisiensi gizi makro dan mikro). Hari ini 25 Desember diperingati sebagai Gizi Nasional.

Pada masa Orde Lama masalah makanan dan gizi sempat mejadi concern pemerintah. Sebagai negara yang baru saja merdeka masalah makanan dan gizi rakyat menjadi permasalahan yang krusial. Menteri Kesehatan RI saat itu, J. Leimena menugaskan Prof. Poorwo Soedarmo untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat untuk meningkatkan asupan gizi nasional dan mengatasi permasalahan kurang gizi rakyat Indonesia.

Saat itu LMR dikenal pula dengan sebutan Institut Voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan, Lembaga Eijckman. Karena hal inilah Prof. Poorwo Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Prof. Poorwo juga mendirikan Sekolah Djuru Penerang Makanan atau SDPM. Sekolah tersebut didirikan untuk membentuk kader-kader gizi dan bisa turun langsung ke masyarakat.

Saat ini 75 tahun setelah Indonesia merdeka, kita masih mengalami permasalahan yang sama. Kurang gizi yang dialami pada anak usia di bawah lima tahun antara lain stunting dan wasting masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Meskipun prevalensi kurang gizi tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun 2007 hingga 2018 namun angkanya masih tinggi.

Stunting pada anak adalah bentuk kekurangan gizi yang paling umum terjadi. Tahun 2018, Riskesdas menunjukan prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun sebesar 29,9 %. Karena tidak meratanya pembangunan dan distribusi pangan bergizi, data tahun 2014 menunjukkan bahwa stunting sangat umum terjadi di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yg mencapai 51,7 %. Sebagian besar provinsi lain (28 dari 34 provinsi) masih memiliki prevalensi stunting di atas 30%, yang dikategorikan oleh WHO sebagai prevalensi yang sangat tinggi dalam masalah kesehatan masyarakat.

Wasting adalah bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan. Indonesia memiliki tingkat kekurangan gizi akut tertinggi keempat di dunia, dengan sekitar tiga juta anak balita mengalami wasting (kurus), diantaranya yakni 1,4 juta anak mengalami sangat kurus (Kementerian Kesehatan, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi kekurangan gizi, salah satunya, yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.  Di dalam UU Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Jika dilihat lagi ada begitu banyak peraturan baik yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang mengatur tentang hal ini. Namun semua hanyalah diatas kertas.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya, pemerintah harus membuka akses selus-luasnya dan mendukung pangan lokal yang sehat dan beragam. Jangan ada lagi penyeragaman pangan dan monompoli dari korporasi pangan. Namun, pemerintah tidak cukup serius dalam mengatasi masalah pangan dan gizi rakyat.  Dibutuhkan terobosan yang luar biasa, kemaupan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jika masalah ini terus berlarut-larut terjadi maka kita maka kita patut menduga bahwa negara telah abai dalam menjalankan kewajibannya dan sengaja membiarkan hal ini terus terjadi.

Pangan dan Gizi Harus Berpihak Pada Petani dan Kelompok Rentan

Pangan dan Gizi Harus Berpihak Pada Petani dan Kelompok Rentan

Jakarta, 23 Januari 2021 – FIAN Indonesia menilai bahwa tantangan pemenuhan hak atas pangan dan gizi di tengah pandemi semakin besar ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengadopsi liberalisasi pangan dengan UU Cipta Kerja dan skema Food Estate. Hal ini tentu akan berpotensi melahirkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang lebih besar, kerusakan lingkungan, hilangnya pertanian lokal, dan kerentanan petani yang akan diikutsertakan dalam rantai nilai komoditi global.

Pandangan ini diangkat oleh FIAN Indonesia dari hasil laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition yang disampaikan dalam Webinar “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”, Selasa (19/01) silam.

“Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan pangan malah merupakan tindakan yang berpotensi mengancam pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Pemerintah masih berfokus pada bagaimana memproduksi lebih banyak untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi. Padahal ini tidak akan mengatasi masalah, apalagi jika caranya tidak adil dan berkelanjutan,” terang Gusti Nur Asla Shabia, Riset dan Advokasi FIAN Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apa yang direncanakan pemerintah masih terjebak dalam logika lama, pun masih merealisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam UU Cipta Kerja dan melanjutkan pengembangan Food Estate. Belum sedikitpun masalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses kelompok rentan, atau kemandirian produsen pangan skala kecil disinggung.

Senada dengan hal itu, Sofia Monsalve, Sekjend FIAN Internasional, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 semakin memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat miskin dan petani kecil, dengan adanya perampasan lahan yang kerap berlangsung dan tindakan regresif negara menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, misalnya korporasi dan bisnis besar, bukan usaha ekonomi kecil menengah atau produsen pangan skala kecil.

Beberapa agenda pertanian yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemi Covid-19 memang kerap diarahkan hanya sebatas memperbaiki produktivitas dan konektivitas dengan kemudian merangkul investor-investor. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang masuk dalam tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia memaparkan soal solusi dan rencana pemerintah membenahi permasalahan pangan dalam sektor pertanian dengan melakukan investasi teknologi, di mana sektor pertanian dan sektor lainnya seperti pengolahan serta makanan dan minuman. Pemerintah berupaya untuk “… membangun kawasan pengembangan komoditi pangan yang bagian-bagiannya saling memberikan nilai tambah (creating shared-value).”

Dalam merespon pandangan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah dalam webinar, Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM menekankan pentingnya melihat hak dasar lainnya jika ingin merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi. “Keberadaan atau kepemilikan lahan menjadi penting untuk digarisbawahi. Kemudian, dibutuhkan pemerataan akses juga sehingga kelompok rentan dan minoritas memiliki akses yang sama terhadap hak atas pangan,” tegas Beka.

Oleh karena itu, pada 2021 ini, FIAN Indonesia kembali menegaskan dan merekomendasikan beberapa hal. Pertama, alih-alih berfokus pada ekonomi sirkuler yang hanya menekankan pada logika konektivitas dan produktivitas, pemerintah harus lebih melihat bagaimana kelompok rentan dan marginal dapat memperoleh akses untuk memenuhi hak atas pangan dan gizinya, termasuk kesejahteraan dan kedaulatan produsen pangan skala kecil. Kedua, Komnas HAM harus turut berkomitmen dalam menilai, mengawal, dan menegakkan hak atas pangan dan gizi sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk mengambil tindakan tegas pada tindakan pelanggaran hak atas pangan dan gizi yang berpotensi pada kelaparan, kemiskinan, hingga kematian. Ketiga, pemerintah harus merealisasikan hak atas pangan dan gizi dengan mencegah ancaman pelanggaran hak atas pangan dan gizi di masa depan, salah satunya dengan mencabut UU Cipta Kerja dan tidak melanjutkan pembangunan Food Estate yang telah dan akan menimbulkan ketimpangan tanah yang lebih besar, konflik agraria, serta kerentanan produsen pangan skala kecil.

Rilis Webinar FIAN Indonesia “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”

Kontak:

Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

Laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition bisa diakses disini.