Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Hak Atas Pangan dan Gizi Bagian Penting Dari Hak Asasi Manusia

Jakarta, 11 Februari 2021 – Hak atas pangan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kewajiban mengikat yang dijamin dalam hukum internasional. Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggung jawab semua orang, tetapi menekankan peranan penting pada dua  aktor: pemerintah, sebagai pemegang kewajiban (duty bearers) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai National Human Rights Institutions (NHRIs) yang imparsial dan independen yang harus turut melindungi dan menegakkan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi atas hak tersebut.

Kendati Komnas HAM telah memprioritaskan hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik agraria dan memerhatikan hak atas pangan mereka, FIAN Indonesia menilai Komnas HAM belum menaruh perhatian yang penting dan mendesak pada hak atas pangan. Ini lah yang kemudian berusaha didorong oleh FIAN Indonesia dalam audiensi bersama Komnas HAM, Rabu (10/02) kemarin.

“Bagi FIAN Indonesia, hak atas pangan merupakan hak yang vital bila disejajarkan dengan hak yang lain. Konsekuensi dari pelanggaran hak atas pangan memang tak tampak sejelas pelanggaran hak yang lain, sehingga tak diperhatikan, tetapi banyak orang kelaparan,” jelas Adi, tim Kampanye FIAN Indonesia.

Hal ini turut ditambahkan oleh Laksmi A. Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia. “Dalam memperjuangkan hak atas pangan dan gizi di Indonesia, FIAN Indonesia tentunya tak dapat bergerak sendiri, dan mengharapkan Komnas HAM dapat mengisi pula untuk usaha menegakkan hak atas pangan dan gizi.”

Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM memberikan respon positif terkait potensi kerjasama Komnas HAM dengan FIAN Indonesia ke depannya. “Komnas HAM tentunya bersedia untuk bergerak dan bekerjasama dengan FIAN Indonesia dalam memenuhi hak atas pangan sebagai pemajuan hak asasi di Indonesia sekaligus perbaikan kualitas hidup warga Indonesia,” sambut Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI.  Sandra turut menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan hak esensial dan primer dalam HAM.

Kerjasama ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan, mengingat Komnas HAM belum melakukan kajian khusus terkait pemenuhan hak atas pangan di Indonesia dan belum memiliki Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait hak atas pangan dan gizi. Komnas HAM sendiri pernah menyusun rekomendasi untuk kedatangan Hilal Elver, Pelapor Khusus Hak atas Pangan dari PBB pada 2018 silam.

Ke depannya, Komnas HAM akan melibatkan FIAN Indonesia dalam penyusunan SNP Agraria dan memberikan peluang untuk menyusun SNP lain yang belum ditentukan temanya, yang bisa diarahkan kepada hak atas pangan. FIAN Indonesia juga mengusulkan Komnas HAM untuk membuat pemantauan hak atas pangan dan gizi selama Covid-19.

Dalam audiensi tersebut, FIAN Indonesia kembali menegaskan beberapa hal yang mengurgensikan pemantauan dan pemenuhan hak atas pangan. Pertama, angka stunting Indonesia di tingkat dunia yang masih tinggi. Kedua, kondisi Covid-19 yang telah menyebabkan kematian dan kelaparan. Ketiga, integrasi pertanian dari hulu ke hilir dapat semakin meminggirkan petani, nelayan, dan produsen skala kecil. Keempat, konsumen perempuan dan anak yang selalu dikelabui oleh makanan industrial dan pabrikan.  Terakhir, dampak potensial dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap masa depan hak atas pangan dan gizi warga negara Indonesia.

Dengan kesediaan Komnas HAM untuk mengawal hak atas pangan dan gizi, hak ini dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dan dapat diklaim sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak boleh diabaikan, apalagi dilanggar.

Kontak:
Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

Pertanian Lokal Berkelanjutan: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi

Pertanian Lokal Berkelanjutan: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi

Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk mempermudah petani memperoleh sarana demi kelancaran produksinya. Namun, petani sendiri menjadi tergantung dengan skema pupuk bersubsidi yang memiliki berbagai masalah, terutama karena rantai nilai dari hulu ke hilir yang terlalu panjang dan rentan dipermainkan oleh mafia-mafia pupuk.

Petani membutuhkan sebuah skema yang dapat memperkuat kemandirian dan kedaulatannya, bukan lagi melalui pupuk bersubsidi atau Food Estate. Sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan dinilai sebagai solusi yang paling tepat, karena dapat membebaskan petani dari rantai nilai yang panjang, kerusakan tanah yang berbuah pada ketergantungan pupuk lagi, dan cengkraman agribisnis dengan iming-iming solusi.

Fian Indonesia telah mengindentifikasi persoalan Skema Pupuk Bersubsidi yang telah menimbulkan kerentanan bagi petani dengan berbagai permasalahannya dan solusi pertanian lokal dan berkelanjutan yag akan meneguhkan kemandirian dan kedaulatan petani dari usaha-usaha pemerintah yang seakan ingin menghilangkan petani skala kecil yang tidak efisien dan digantikan dengan industri dan pertanian skala besar.

Selengkapnya mengenai Pertanian Lokal Berkelanjutan: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi dapat diunduh disini.

Terpenuhinya Pangan Untuk Semua, Bisakah?

Terpenuhinya Pangan Untuk Semua, Bisakah?

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya.

Persoalan pangan selalu terjadi berulang, dalam setiap zaman dan setiap pemerintahan yang berkuasa.  Di setiap pemilu kita mendengar narasi mengenai swasembada, penghentian impor pangan, harga pangan yang murah. Namun setelahnya selalu terjadi kelangkaan pangan, harga naik atau tidak terserapnya produksi para petani. Persoalan yang selalu berulang butuh penyelesaian yang tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa, butuh terobosan dan kemauan politik yang kuat, karena persoalan pangan adalah persoalan politik.

Pangan adalah wilayah perebutan antara kebutuhan paling dasar agar orang bisa bertahan hidup, dengan sifat kerakusan yang memandang pangan hanya sebagai komoditas yang di atasnya dapat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.  Wilayah perebutan ini membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem pangan atau dengan nama lain, rantai pasok pangan (food supply chain) mulai sejak pangan itu diproduksi, distribusikan hingga dikonsumsi oleh semua orang. Mereka yang memenangkan wilayah perebutan ini akan menguasai rantai pasok tersebut hingga pada akhirnya pangan hanya dipandang sebagai barang dagangan semata dan kita semua hanyalah konsumennya.

FIAN Indonesia adalah organisasi yang memandang bahwa pangan adalah lebih dari sekedar apa yang kita makan, pangan adalah identitas dan budaya. Kami menggugat sistem pangan yang tidak adil dan kami berjuang untuk produksi dan distribusi sumber daya yang lebih egaliter, sehingga semua orang bisa memenuhi pangannya sendiri. Kami tidak sendirian. Kami berjuang bersama-sama dengan jaringan gerakan sosial di seluruh dunia dan kami juga kami mendorong semua orang dan kelompok untuk berjuang bersama-sama mengubah sistem pangan ini agar lebih adil bagi semua.

Selama empat  tahun FIAN telah berdiri di Indonesia kami telah melakukan berbagai upaya agar hak atas pangan dapat terpenuhi, karena hak tersebut adalah juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. HAM yang universal yang menjadi rujukan dan cara untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa setiap manusia, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, memiliki martabat untuk dihormati dan harus dijamin untuk mengembangkan dirinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Hak atas pangan dinyatakan dengan tegas sebagai hak asasi manusia pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948) dan bagian dari standar kelayakan hidup, yaitu: “semua orang memiliki hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan dan layanan kesehatan dan layanan sosial yang dibutuhkan.”

Untuk itu kami telah melakukan serangkaian aktivitas mulai dari kampanye, advokasi, dan penelitian. Kami juga turut serta menentang segala macam kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam dan mengabaikan terpenuhinya hak atas pangan di Indonesia, seperti  dilucutinya berbagai pasal baik di dalam empat UU sektor Pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan juga menentang disahkannya UU Cipta Kerja yang sarat dengan muatan liberalisasi di berbagai sektor, termasuk pangan dan pertanian. 

Di Kediri, FIAN Indonesia telah melakukan riset mengenai dampak pandemi dan kebijakan karantina wilayah yang menyengsarakan para petani nanas dan jagung. Pembatasan fisik, penutupan jalur distribusi dan kejatuhan harga panen telah membuat sejumlah petani semakin sengsara sehingga tidak dapat melakukan negosiasi utang ulang. Selain itu, turunnya kapasitas produksi pabrik-pabrik akibat pandemi juga telah memicu hasil pertanian petani tidak terserap dengan baik dan menurunkan harga hasil panen. Laporan hasil penelitian Kediri dapat ditemukan dalam dokumen “Merentankan yang Rentan” di sini.

Kami juga telah mengadakan serangkaian diskusi dan webinar untuk membangun perspektif bersama agar upaya pemenuhan hak pangan dan gizi berpihak kepada kelompok rentan. Pandemi Covid-19 semakin memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat miskin dan petani kecil, dengan adanya perampasan lahan yang kerap berlangsung dan tindakan regresif negara menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, misalnya korporasi dan bisnis besar, bukan usaha ekonomi kecil menengah atau produsen pangan skala kecil.

Sekali lagi, bahwa kita dapat memutus mata rantai persoalan pangan agar tidak selalu berulang, namun dibutuhkan cara yang luar biasa dan kemauan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Memperingati Hari Gizi Nasional 2021

Di Indonesia, kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang signifikan yg belum terselesaikan. Indonesia menderita kekurangan gizi yang cukup tinggi (defisiensi gizi makro dan mikro). Hari ini 25 Desember diperingati sebagai Gizi Nasional.

Pada masa Orde Lama masalah makanan dan gizi sempat mejadi concern pemerintah. Sebagai negara yang baru saja merdeka masalah makanan dan gizi rakyat menjadi permasalahan yang krusial. Menteri Kesehatan RI saat itu, J. Leimena menugaskan Prof. Poorwo Soedarmo untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat untuk meningkatkan asupan gizi nasional dan mengatasi permasalahan kurang gizi rakyat Indonesia.

Saat itu LMR dikenal pula dengan sebutan Institut Voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan, Lembaga Eijckman. Karena hal inilah Prof. Poorwo Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Prof. Poorwo juga mendirikan Sekolah Djuru Penerang Makanan atau SDPM. Sekolah tersebut didirikan untuk membentuk kader-kader gizi dan bisa turun langsung ke masyarakat.

Saat ini 75 tahun setelah Indonesia merdeka, kita masih mengalami permasalahan yang sama. Kurang gizi yang dialami pada anak usia di bawah lima tahun antara lain stunting dan wasting masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Meskipun prevalensi kurang gizi tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun 2007 hingga 2018 namun angkanya masih tinggi.

Stunting pada anak adalah bentuk kekurangan gizi yang paling umum terjadi. Tahun 2018, Riskesdas menunjukan prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun sebesar 29,9 %. Karena tidak meratanya pembangunan dan distribusi pangan bergizi, data tahun 2014 menunjukkan bahwa stunting sangat umum terjadi di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yg mencapai 51,7 %. Sebagian besar provinsi lain (28 dari 34 provinsi) masih memiliki prevalensi stunting di atas 30%, yang dikategorikan oleh WHO sebagai prevalensi yang sangat tinggi dalam masalah kesehatan masyarakat.

Wasting adalah bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan. Indonesia memiliki tingkat kekurangan gizi akut tertinggi keempat di dunia, dengan sekitar tiga juta anak balita mengalami wasting (kurus), diantaranya yakni 1,4 juta anak mengalami sangat kurus (Kementerian Kesehatan, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi kekurangan gizi, salah satunya, yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.  Di dalam UU Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Jika dilihat lagi ada begitu banyak peraturan baik yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang mengatur tentang hal ini. Namun semua hanyalah diatas kertas.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya, pemerintah harus membuka akses selus-luasnya dan mendukung pangan lokal yang sehat dan beragam. Jangan ada lagi penyeragaman pangan dan monompoli dari korporasi pangan. Namun, pemerintah tidak cukup serius dalam mengatasi masalah pangan dan gizi rakyat.  Dibutuhkan terobosan yang luar biasa, kemaupan politik dan keberpihakan yang tinggi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jika masalah ini terus berlarut-larut terjadi maka kita maka kita patut menduga bahwa negara telah abai dalam menjalankan kewajibannya dan sengaja membiarkan hal ini terus terjadi.

Pangan dan Gizi Harus Berpihak Pada Petani dan Kelompok Rentan

Pangan dan Gizi Harus Berpihak Pada Petani dan Kelompok Rentan

Jakarta, 23 Januari 2021 – FIAN Indonesia menilai bahwa tantangan pemenuhan hak atas pangan dan gizi di tengah pandemi semakin besar ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengadopsi liberalisasi pangan dengan UU Cipta Kerja dan skema Food Estate. Hal ini tentu akan berpotensi melahirkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang lebih besar, kerusakan lingkungan, hilangnya pertanian lokal, dan kerentanan petani yang akan diikutsertakan dalam rantai nilai komoditi global.

Pandangan ini diangkat oleh FIAN Indonesia dari hasil laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition yang disampaikan dalam Webinar “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”, Selasa (19/01) silam.

“Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan pangan malah merupakan tindakan yang berpotensi mengancam pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Pemerintah masih berfokus pada bagaimana memproduksi lebih banyak untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi. Padahal ini tidak akan mengatasi masalah, apalagi jika caranya tidak adil dan berkelanjutan,” terang Gusti Nur Asla Shabia, Riset dan Advokasi FIAN Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apa yang direncanakan pemerintah masih terjebak dalam logika lama, pun masih merealisasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam UU Cipta Kerja dan melanjutkan pengembangan Food Estate. Belum sedikitpun masalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses kelompok rentan, atau kemandirian produsen pangan skala kecil disinggung.

Senada dengan hal itu, Sofia Monsalve, Sekjend FIAN Internasional, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 semakin memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat miskin dan petani kecil, dengan adanya perampasan lahan yang kerap berlangsung dan tindakan regresif negara menciptakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, misalnya korporasi dan bisnis besar, bukan usaha ekonomi kecil menengah atau produsen pangan skala kecil.

Beberapa agenda pertanian yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemi Covid-19 memang kerap diarahkan hanya sebatas memperbaiki produktivitas dan konektivitas dengan kemudian merangkul investor-investor. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang masuk dalam tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia memaparkan soal solusi dan rencana pemerintah membenahi permasalahan pangan dalam sektor pertanian dengan melakukan investasi teknologi, di mana sektor pertanian dan sektor lainnya seperti pengolahan serta makanan dan minuman. Pemerintah berupaya untuk “… membangun kawasan pengembangan komoditi pangan yang bagian-bagiannya saling memberikan nilai tambah (creating shared-value).”

Dalam merespon pandangan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah dalam webinar, Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM menekankan pentingnya melihat hak dasar lainnya jika ingin merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi. “Keberadaan atau kepemilikan lahan menjadi penting untuk digarisbawahi. Kemudian, dibutuhkan pemerataan akses juga sehingga kelompok rentan dan minoritas memiliki akses yang sama terhadap hak atas pangan,” tegas Beka.

Oleh karena itu, pada 2021 ini, FIAN Indonesia kembali menegaskan dan merekomendasikan beberapa hal. Pertama, alih-alih berfokus pada ekonomi sirkuler yang hanya menekankan pada logika konektivitas dan produktivitas, pemerintah harus lebih melihat bagaimana kelompok rentan dan marginal dapat memperoleh akses untuk memenuhi hak atas pangan dan gizinya, termasuk kesejahteraan dan kedaulatan produsen pangan skala kecil. Kedua, Komnas HAM harus turut berkomitmen dalam menilai, mengawal, dan menegakkan hak atas pangan dan gizi sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk mengambil tindakan tegas pada tindakan pelanggaran hak atas pangan dan gizi yang berpotensi pada kelaparan, kemiskinan, hingga kematian. Ketiga, pemerintah harus merealisasikan hak atas pangan dan gizi dengan mencegah ancaman pelanggaran hak atas pangan dan gizi di masa depan, salah satunya dengan mencabut UU Cipta Kerja dan tidak melanjutkan pembangunan Food Estate yang telah dan akan menimbulkan ketimpangan tanah yang lebih besar, konflik agraria, serta kerentanan produsen pangan skala kecil.

Rilis Webinar FIAN Indonesia “Upaya Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi di 2021”

Kontak:

Gusti Nur Asla Shabia (gusti.nur.a@mail.ugm.ac.id)

Laporan Asia Chapter – Joint Covid-19 Monitoring Report on the Impacts of The Right to Food and Nutrition bisa diakses disini.

As hunger continues to plague pandemic-hit Asia.

As hunger continues to plague pandemic-hit Asia.

PRESS STATEMENT

10 December 2020

Global Network for the Right to Food and Nutrition-Asia Chapter

As hunger continues to plague pandemic-hit Asia, gov’ts urged to guarantee people’s right to food and nutrition

As states continue to fail in reaching out to the neediest sectors of society amid the Covid-19 pandemic, civil society and mass-based organizations in Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, and the Philippines have urged their governments to guarantee the right to food and nutrition of their people.

In their joint report on the impact of Covid-19 and state responses to the pandemic on people’s right to food and nutrition, which was published on December 10, during the celebration of Human Rights Day, member-organizations* and supporters of the Asia Chapter of the Global Network for the Right to Food and Nutrition (GNRTFN)** pointed out that “the pandemic (had) exposed the flaws of the existing food systems and the limits to relief measures.”

And because government solutions to cushion the impacts of the pandemic on people’s health and livelihoods were anchored in these flaws and limitations, state interventions proved deficient and ineffective, and in many instances exacerbated hunger among the already impoverished and marginalized, according to the organizations.

Assistance inadequate, vulnerable sectors made more susceptible to pandemic

In the report, GNRTFN-Asia cited the situation in Bangladesh wherein the pandemic-spawned lockdown defeated the purpose of safeguarding people’s life and health as the government’s cash assistance to the poor, who lost their income sources due to the pandemic, was inadequate to buy items essential for survival.

In India, the hunger problem among the poor and unemployed during lockdown was primarily addressed via food rationing. However, the solution proved futile among millions of internal migrant workers as they were not accounted for in the rationing system.

In Indonesia, the partial lockdown implemented starting in April 2020, resulted in employment terminations without prior notice, non-payment of leave credits, and the lack of money to buy nutritious and adequate food.

Gov’t responses become part of the problem

This pattern of government responses to tackle the pandemic that either failed to solve the problem or became part of it, was also observed in Nepal, Pakistan, and the Philippines.

In Nepal, lockdowns and curfews caused work stoppages that gravely affected internal migrant workers living on meager wages and increased food and nutrition scarcity by 8 percent in one month of movement restrictions alone.

Worse, no policies were enacted by the state to avoid layoffs during the crisis to ensure decent incomes for people under confinement.

In Pakistan, the lockdown was unplanned and government efforts to mitigate the impacts of Covid-19 on the economy largely benefitted businesses via a Rs. 12-trillion (USD 7.2 billion) stimulus package and Rs 100-billion (USD 624 million) tax refund.

Meanwhile, Pakistan’s most vulnerable sectors – agricultural workers, small and marginal farmers, elderly pensioners, widows, people with disabilities, slum dwellers, garbage collectors, and the homeless – were pushed further into poverty and hunger as they failed to get immediate assistance from the state.

In the Philippines, though the Agriculture ministry addressed rural poverty that worsened during the lockdown, only Filipino farmers with a hectare of land or less were included as among the recipients of a P6,500 (USD 130) cash aid under the state’s social amelioration program.

Sans marketing support from the state, peasant families found it difficult to buy survival essentials as the lockdown prevented them from transporting and selling their produce in urban centers.

Specific recommendations

In their report, GNRTFN’s Asia Chapter urged the governments of the six countries to immediately guarantee the right to food and nutrition of their people in line with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Among GNRTFN-Asia Chapter’s specific recommendations to the governments in the region are the following:

  • Immediately provide adequate support to those suffering from hunger and malnutrition.
  • Compensate people for their loss of livelihoods by guaranteeing their right to food and nutrition.
  • Conduct human rights impact assessments of Covid-19 on the right to food and nutrition of all vulnerable persons, groups, and communities, paying special attention to children, women, elderly, and marginalized groups.
  • On the basis of those assessments, engage with concerned persons, groups, and communities to jointly formulate short-term, mid-term, and long-term plans to mitigate the food crisis and nutritional deficiencies. Mid-term and long-term measures must be oriented towards the universalization of public distribution systems for food grains and other staples.

*The members of the Asia Chapter of the Global Network for the Right to Food and Nutrition that produced the Covid-19 Monitoring Report are the following: Center for Social Development (Manipur, India); Feminist Dalit Organization (FEDO – Nepal); FoodFirst Information and Action Network (FIAN); Focus on the Global South (Regional/India); Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (Katarungan, Philippines); KHANI, Bangladesh; Maleya Foundation (Bangladesh); Pakistan Kissan Rabita Committee (PKRC, Pakistan); Right to Food Campaign (India); and Solidaritas Perempuan (Indonesia)

** The GNRTFN is a network of public interest civil society organizations and social movements – peasants, fisherfolk, pastoralists, landless people, consumers, urban people forced to live in poverty, agricultural and food workers, women, youth, and indigenous peoples – that recognize the need to act jointly for the realization of the right to food and nutrition.

Final Report can be download here.