Infobrief: Kuasa Korporasi Gula Nasional

Infobrief: Kuasa Korporasi Gula Nasional

Korporasi agroindustri gula di Indonesia merupakan salah satu aktor yang terkuat dalam rantai pasok pergulaan nasional, baik untuk komoditas gula rafinasi maupun gula konsumsi. Menguatnya korporasi agroindustri gula ini bukan hanya membahayakan petani tebu yang semakin terimpit kebijakan impor dan HPP gula yang tidak berubah sejak 2016.

Kendati biaya produksi terus meningkat, tetapi juga konsumen. Hak atas pangan dan gizi seorang konsumen, yang salah satunya berhak atas kecukupan pangan; baik untuk kebutuhan nutrisi dan keamanan pangan bagi tubuhnya, dapat terganggu ketika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk mengatur korporasi-korporasi yang dapat menyebabkan produk gula terus-terusan mencecoki pasar dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Negara harusnya mulai melakukan perannya untuk melindungi dan memenuhi hak atas pangan dengan menyesuaikan produksi gula dengan kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat, bukan semata-mata untuk permintaan industri industri besar.

Baca infobrief Fian Indonesia selengkapnya disini.

Infobrief: Menimbang Lumbung Ikan Nasional

Infobrief: Menimbang Lumbung Ikan Nasional

Pembangunan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara) dimaksudkan untuk mengupayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi wilayah di masa yang akan datang guna percepatan ekonomi di tingkat lokal dan peningkatan perekonomian di tingkat nasional.[1] Memang sumberdaya perikanan berpotensi besar sebagai sumber pangan hewani sekaligus sumber pendapatan. Pilihan LIN di wilayah Maluku disebabkan terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Laut Banda (WPP 714), Laut Seram (WPP 715), dan Laut Arafuru (WPP 718) dengan kelimpahan sumberdaya perikanan, yang dikenal dengan Golden Fishing Ground. Secara historis, sumberdaya perikanan di Laut Banda pernah dikerjasamakan dengan Jepang. Belakangan ini, proyek LIN muncul kembali ke permukaan publik dan semakin mencuat kuat dorongan pelaksanaannya setelah sempat timbul dan tenggelam dalam hampir satu dekade terakhir.

Selengkapnya sila unduh disini.

Zimbabwe, Dulu Lumbung Pangan, Kini Krisis Pangan

Zimbabwe, Dulu Lumbung Pangan, Kini Krisis Pangan

Lebih dari lima juta penduduk Zimbabwe – sekitar sepertiga dari 16 juta total penduduk – memerlukan bantuan pangan dan sebagian berada di ambang kelaparan, kata PBB.

Fakta tersebut disampaikan oleh Program Pangan Dunia (WFP), badan PBB yang membawahi urusan pangan, ketika meluncurkan acara penggalangan dana sebesar US$331 juta untuk Zimbabwe.

Negara yang terletak di benua Afrika bagian selatan ini sedang berusaha mengatasi dampak buruk dari kekeringan, siklon dan krisis ekonomi.

Direktur Eksekutif WFP, David Beasley mengatakan dari angka lebih dari lima juta warga yang memerlukan bantuan pangan itu, 2,5 juta di antaranya ” berada dalam kondisi krisis darurat”.

“Kita membicarakan orang-orang yang benar-benar beramai-ramai menuju kelaparan jika kita tidak membantu mereka,” tegas Beasley pada Rabu (07/08).

“Kita mengalami kekeringan luar biasa yang tidak pernah kita alami dalam kurun waktu yang lama.”

itambahkan oleh Beasley bahwa pada awal tahun 2020, total 5,5 juta orang diperkirakan akan mengalami hal serupa.

Sebelumnya PBB menyerukan permintaan bantuan US$294 juta untuk Zimbabwe tetapi jumlah dana yang diperlukan sekarang lebih besar karena dampak buruk kekeringan telah meluas.

Harga roti tawar Rp14.000, belum tentu ada

Kondisi Zimbabwe selama bertahun-tahun terakhir berbanding terbalik dengan predikat yang dulu pernah disandangnya sebagai lumbung pangan regional.

Gagal panen belakangan kerap terjadi karena kekeringan dan harga pangan terus meroket. Selain harganya tinggi, kebutuhan pokok belum tentu tersedia di pasar atau toko.

“Memang kondisi Zimbabwe semakin parah. Sembako di toko relatif ada walau tidak stabil, tapi harga selangit. Tidak terjangkau untuk rakyat miskin,” tutur Adi, seorang warga negara Indonesia yang selama sekitar 15 tahun ini tinggal di Bulawayo, kota terbesar kedua di Zimbabwe.

Ia lantas menceritakan bahwa istrinya baru saja bisa menemukan roti di pasar gelap dengan harga US$1 atau lebih dari Rp14.000 untuk satu bungkus roti tawar.

“Di toko kadang ada, kadang tidak,” tambahnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, pada Rabu (07/08).

Zimbabwe juga masih mengalami krisis keuangan dan kembali menggunakan dolar Zimbabwe satu dekade setelah ditiadakan di tengah meroketnya inflasi.

Setumpuk masalah yang menimpa Zimbabwe diperburuk oleh bencana Siklon Idai yang menyapu sebagian wilayah negara itu pada Maret lalu.

Siklon berdampak pada 570.000 penduduk Zimbabwe dan membuat puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Menteri Keuangan Mthuli Ncube pekan lalu mengatakan pemerintah memberikan bantuan gandum kepada 757.000 kepala keluarga sejak Januari 2019, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan.

Presiden Emmerson Mnangagwa, yang pada November 2017 menggantikan Robert Mugabe -pemimpin yang berkuasa selama 38 tahun atau lebih lama dari kekuasaan Presiden Suharto, telah menyatakan kekeringan sebagai bencana nasional.

Dikutip dari: BBC