Aksi tolak omnibuslaw

Konflik Agraria dan Hak Atas Pangan

Konflik agraria akan menyebabkan pelanggaran hak atas pangan menilik akan terjadinya (1) penguasaan-penguasaan baru sumber-sumber agraria dan perubahan akses sumber pangan; (2) resistensi yang dilawan oleh kekerasan dan penyiksaan dalam tingkat yang berbeda-beda; dan (3) potensi kerawanan pangan, kelaparan, dan malnutrisi yang dampaknya bisa lintas generasi.

Perampasan tanah, lahan, dan hutan sebagai obyek agraria yang diperebutkan merupakan awal dari pelanggaran hak, karena obyek tersebut merupakan sumber kehidupan yang beririsan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya1, yakni hak atas tanah, hak atas pangan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kebudayaan, hingga hak sipil dan politik2 seperti hak untuk hidup, hak atas kepemilikan suatu barang, dan hak atas harga diri manusia (Abdo, 2015; dalam Tura, 2017). Ketika konflik agraria meletus, pemenuhan hak untuk hidup layak dengan rasa aman pun juga terlanggar dengan ancaman kekerasan.

Selengkapnya sila unduh dokumen infobrief ini disini.

pasaar traditional

Dinamika Gerakan Pembaruan Sistem Pangan di Indonesia

Fakta pangan tidak hanya persoalan kondisi kekurangan pangan, yang biasanya diungkapkan melalui indeks ketahanan pangan, seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Persoalan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan pangan di hilir, namun persoalan pangan juga berkenaan dengan adanya relasi kuasa pada sumber daya pangan dan kedaulatan bangsa dalam menentukan hak mengelolaan sumber daya pangannya. Luas lahan untuk produksi pangan terus berkurang. Di Kabupaten Jember misalnya, penurunan lahan sawah terus berkurang dan berdampak pada timpangnya distribusi kepemilikan lahan dengan nilai indeks gini 0,52 (Pratiwi & Rondhi, 2018). Ketimpangan ini menunjukkan akses dan kontrol kuasa atas lahan rendah. Dimensi lahan menjadi penting dalam pengukuran suatu tingkat kedaulatan pangan pada suatu komunitas atau daerah, namun dimensi lahan bukan satu-satunya. Kajian Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP, 2020) menemukan bahwa di beberapa desa di Provinsi Sumatra Selatan, akses dan kontrol terhadap lahan untuk kegiatan ekonomi keluarga tidak serta-merta menentukan tingkat kedaulatan pangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan akses dan kontrol terhadap lahan tadi tidak diikuti dengan tingkat akses dan kontrol terhadap permodalan, benih tanaman budidaya, dan pasar yang baik. Akses dan kontrol yang sangat rendah pada pasar misalnya, akan mengakibatkan pasar dapat menentukan komoditas apa yang dikembangkan oleh petani dan pasar lah yang menentukan harga hasil. Sebagai konsekuensinya, produsen pangan (petani) tidak memiliki kontrol terhadap hasil bumi yang dibudidayakan. Selengkapnya sila unduh disini.

gyan-shahane-cw62G51j4SQ-unsplash

Info Brief_Visibilitas Kelaparan dalam HAPG

Dalam 21 tahun terakhir kita telah menyaksikan kemunculan rawan pangan, kelaparan, gizi buruk dan penyakit yang menimpa sejumlah warga. Pada awal tahun 2018 Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang menyerang ratusan warga di Kabupaten Asmat, Papua, dan puluhan meninggal dunia. Pada tahun 2009 puluhan hingga ratusan warga meninggal akibat kelaparan di  Kabupaten Yahukimo, Papua. Di tempat itu pula, puluhan warga negara meninggal pada tahun 2005[2]. Serupa dengan itu, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 terjadi kematian 11 balita akibat gizi buruk.

Kasus-kasus seperti di atas biasanya muncul ke permukaan publik ketika kondisi tubuh sudah akut atau berakibat pada kematian “massal”. Korban kematian dan dalam jumlah besar masih dianggap sebagai titik puncak peristiwa yang dikenali sehingga menjadi indikator umum yang menyentak publik terutama negara. Padahal dari kelangkaan pangan (wilayah, rumah tangga dan individu), gizi buruk, hingga kelaparan yang berakibat pada kematian merupakan sebuah proses bertahap relatif panjang yang terjadi secara pelan-pelan dan diam-diam. Proses
bertahap ini harus dikenali dan ditampakkan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Tulisan ini menguraikan topik dari pertanyaan, bagaimana kelaparan berproses dalam daur kehidupan manusia?Selengkapnya sila unduh disini.

Photo by Gyan Shahane on Unsplash

gula

Infobrief: Kuasa Korporasi Gula Nasional

Korporasi agroindustri gula di Indonesia merupakan salah satu aktor yang terkuat dalam rantai pasok pergulaan nasional, baik untuk komoditas gula rafinasi maupun gula konsumsi. Menguatnya korporasi agroindustri gula ini bukan hanya membahayakan petani tebu yang semakin terimpit kebijakan impor dan HPP gula yang tidak berubah sejak 2016.

Kendati biaya produksi terus meningkat, tetapi juga konsumen. Hak atas pangan dan gizi seorang konsumen, yang salah satunya berhak atas kecukupan pangan; baik untuk kebutuhan nutrisi dan keamanan pangan bagi tubuhnya, dapat terganggu ketika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk mengatur korporasi-korporasi yang dapat menyebabkan produk gula terus-terusan mencecoki pasar dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Negara harusnya mulai melakukan perannya untuk melindungi dan memenuhi hak atas pangan dengan menyesuaikan produksi gula dengan kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat, bukan semata-mata untuk permintaan industri industri besar.

Baca infobrief Fian Indonesia selengkapnya disini.

skipjack-tuna

Infobrief: Menimbang Lumbung Ikan Nasional

Pembangunan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara) dimaksudkan untuk mengupayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi wilayah di masa yang akan datang guna percepatan ekonomi di tingkat lokal dan peningkatan perekonomian di tingkat nasional.[1] Memang sumberdaya perikanan berpotensi besar sebagai sumber pangan hewani sekaligus sumber pendapatan. Pilihan LIN di wilayah Maluku disebabkan terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Laut Banda (WPP 714), Laut Seram (WPP 715), dan Laut Arafuru (WPP 718) dengan kelimpahan sumberdaya perikanan, yang dikenal dengan Golden Fishing Ground. Secara historis, sumberdaya perikanan di Laut Banda pernah dikerjasamakan dengan Jepang. Belakangan ini, proyek LIN muncul kembali ke permukaan publik dan semakin mencuat kuat dorongan pelaksanaannya setelah sempat timbul dan tenggelam dalam hampir satu dekade terakhir.

Selengkapnya sila unduh disini.

Petani di Sogo, Jambi, terancam perusahaan sawit. Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia

Infobrief: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi

Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk mempermudah petani memperoleh sarana demi kelancaran produksinya. Namun, petani sendiri menjadi tergantung dengan skema pupuk bersubsidi yang memiliki berbagai masalah, terutama karena rantai nilai dari hulu ke hilir yang terlalu panjang dan rentan dipermainkan oleh mafia-mafia pupuk.

Petani membutuhkan sebuah skema yang dapat memperkuat kemandirian dan kedaulatannya, bukan lagi melalui pupuk bersubsidi atau Food Estate. Sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan dinilai sebagai solusi yang paling tepat, karena dapat membebaskan petani dari rantai nilai yang panjang, kerusakan tanah yang berbuah pada ketergantungan pupuk lagi, dan cengkraman agribisnis dengan iming-iming solusi.

Fian Indonesia telah mengindentifikasi persoalan Skema Pupuk Bersubsidi yang telah menimbulkan kerentanan bagi petani dengan berbagai permasalahannya dan solusi pertanian lokal dan berkelanjutan yag akan meneguhkan kemandirian dan kedaulatan petani dari usaha-usaha pemerintah yang seakan ingin menghilangkan petani skala kecil yang tidak efisien dan digantikan dengan industri dan pertanian skala besar.

Selengkapnya mengenai Pertanian Lokal Berkelanjutan: Kemandirian Petani Dari Subsidi dan Korporasi dapat diunduh disini.