law-gavel

Tantangan UU Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pangan

Tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, mewajibkan negara untuk melindungi akses rakyat kepada sumber daya produktif (sumber -sumber agraria dan sumber sumber pangan), serta memberikan bantuan pangan kepada kelompok khusus di masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap kondisi khusus, seperti dalam situasi krisis ekonomi, krisis pangan, bencana, pandemi dan lain-lain, justru tidak masuk dalam pengaturan UU Cipta Kerja yang dikebut pembahasannya dan disahkan di masa pandemi COVID-19.
Sehingga UU Cipta kerja menuai penolakan dari buruh, petani, nelayan, pembela HAM, akademisi dan kelompok sosial masyarakat lainnya. Dan ketika disahkan, UU Cipta kerja juga menuai gugatan judicial review (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945), baik uji formil (pembentukan undangundang) maupun uji materiil (materi yang diatur dalam undang-undang) di Mahkamah Konstitusi.

Selengkapnya sila unduh disini.

rice-pierre-bamin--LdilhDx3sk-unsplash

Mendesak Pembentukan Badan Pangan Daerah

Praktik kebijakan pangan yang mengutamakan peningkatan produksi skala nasional melalui model pertanian lahan-luas dan padat modal serta absennya kelembagaan negara di bidang pangan dalam proses kebijakan berdampak pada kurangnya pemenuhan hak atas pangan dan gizi layak khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan. Badan pangan nasional yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini pun cenderung akan menjadi pelaksana semata dari kebijakan yang sudah ada dan terbatasi dalam kepengaturan kebijakan yang bersifat korporatis-industrial. Meski demikian, pandemi COVID-19 telah membuka momentum “balikan lokal” yang menunjukkan pentingnya penguatan sistem pangan lokal bagi ketahanan pangan masyarakat. Hal ini perlu direspon oleh pemerintah dengan menguatkan penyelenggaraan pangan di daerah diantaranya dengan membentuk badan pangan daerah yang dapat berperan dalam mengelola cadangan pangan masyarakat serta membangun sistem informasi pangan bersama pemerintah untuk menyediakan basis perencanaan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Selengkapnya sila unduh disini.