Impor Beras: Momok Jangka Panjang untuk Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi

Impor Beras: Momok Jangka Panjang untuk Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi

Impor Beras

Cukup naas membayangkan petani Indonesia yang telah menggelontorkan tenaga, waktu, dan modal finansialnya untuk menanam padi, hanya untuk mendapati kelak mereka akan bersaing dengan produk impor. Namun, hal itu lah yang terjadi. Panen raya yang selalu jadi momen mencemaskan dan melegakan bagi petani; menilik panen akan terserap tetapi harga jatuh karena membludaknya persediaan beras dalam negeri, kini ketiban kecemasan yang lain: harga semakin jatuh karena rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras.

Polemik impor beras telah berlangsung sejak awal Maret 2021. Singkatnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan selaku pengambil kebijakan impor beras, bersepakat untuk mengimpor 1 juta ton beras. Mereka menggunakan data cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di angka 859.887 ton per Maret 2021, di bawah ketentuan minimal 1,5 juta ton, yang diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan beras nasional di angka 12,33 juta ton hingga bulan yang sama (Bayu, 2021). Namun, data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, stok beras nasional ada di angka 7,38  juta ton per Desember 2020. Perkiraan produksi beras secara nasional hingga Mei 2021 ada di kisaran 24,9 juta ton. Melihat angka prognosis produksi ini, ada surplus sebesar 12,6 juta ton.

Apakah ini hanya masalah kesimpangsiuran data, urgensi untuk memenuhi iron stock CBP BULOG,  atau urgensi memenuhi kebutuhan dalam negeri yang bisa membludak karena mendekati momentum hari raya, bantuan sosial pangan, dan bantuan untuk korban bencana alam sebagaimana kata pemerintah? Diperkirakan, konsumsi masyarakat pada Ramadhan dan hari raya malah akan menurun dan situasi pandemi Covid-19 belum pulih, membuat masyarakat masih akan cenderung menabung ketimbang berbelanja (CNN Indonesia, 2021; Florentin dan Larissa, 2021). Sementara, Bulog sendiri mengalami kesulitan menyalurkan beras sejak program raskin dan ranstra dihapus, yang membuat mereka terus menurunkan penyerapan beras domestik (Khudori, 2021). Bulog sendiri masih pusing mengurusi penyaluran beras-beras tahun 2018 dan 2019 yang ada di gudang Bulog. Mereka akan kelimpungan ketika impor juga harus diserap. Kalaupun BULOG tetap harus memenuhi kebutuhan iron stock, mereka dapat menyerap beras domestik yang diperkirakan surplus. Demikian pula penyerapan stok nasional dapat dialihkan untuk bansos, tidak perlu sampai impor.

Hal ini membuat impor jadi tidak beralasan apabila dilihat dari perspektif yang teknis. Kita tentunya boleh berpikir kritis dan menaruh prasangka bahwa ada banyak kepentingan yang dapat melatarbelakangi kebijakan impor beras yang semena-mena di luar kesimpangsiuran data dan buruknya koordinasi antarpihak dalam pemenuhan pangan. Misalkan, kepentingan politik perdagangan antarnegara. Dalam hal ini, misalnya, dengan Pemerintah Thailand di mana akan ditandatangani MoU kesepakatan impor beras putih (G2G) sebanyak 1 juta tadi (Arbar, 2021) yang mungkin dilakukan juga untuk menjaga ekspor minyak mentah dan mesin ke Thailand.

Hal yang perlu diingat adalah posisi beras yang menurut Bayu Krisnamurthi, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau Perhepi, sebagai komoditas strategis yang bukan hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi politik yang kental: (1) satu sisi memengaruhi kemiskinan dan inflasi, dan (2) sisi lainnya memiliki kepentingan bisnis dengan total Rp280 triliun per tahun (Kompas, 2021).

Ancaman Liberalisasi Pangan

Beras hanyalah satu dari banyak komoditas yang akan diimpor pada awal tahun ini. Gula, garam, daging sapi, dan bawang putih adalah komoditas lainnya yang akan diimpor. Kendati produksi dalam negeri memang belum bisa menutup kebutuhan beberapa komoditas ini, tetap ada ancaman impor mematikan kesejahteraan petani kecil. Impor gula konsumsi misalnya, dari yang hanya dibutuhkan sebanyak 300.000 hingga Mei 2021, membludak ke angka 796.944, mengancam terpukulnya harga di tingkat petani tebu pada musim giling (Kurniawan, 2021 dari wawancara Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia [APTRI]). Ini membawa kita pada kesadaran betapa Indonesia keranjingan mencantolkan sistem pangan kita dengan sistem pangan global, membuat pemenuhan pangan menjadi semakin liberal.

Masalah impor beras dan komoditas lainnya semakin menjadi kekhawatiran banyak pihak—termasuk FIAN Indonesia—ketika melihat pasal-pasal dalam regulasi yang mengarah pada liberalisasi pangan. Seharusnya, ketika terjadi kesimpangsiuran data yang menyebabkan impor pangan yang tidak perlu, regulasi dapat menjadi titik kekuatan untuk memberlakukan kebijakan sebagaimana mestinya. Misalnya, impor pangan baru boleh dilakukan ketika produksi dalam negeri atau cadangan pangan tidak mencukupi—ketika data-data yang ada menunjukkan produksi atau cadangan pangan dalam negeri itu cukup.

Namun naas, UU Cipta Kerja tak lagi menjamin bahwa impor baru bisa dilakukan ketika ada keadaan-keadaan ini. Pasal 64 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menaruh impor setara dengan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional, sehingga bisa dilakukan impor ketika produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional masih memenuhi kebutuhan. Yang artinya, penyerapan Bulog pun juga tidak harus memprioritaskan produksi dalam negeri.

Tentu, ada safeguards yang bisa kita pakai untuk mencerca kebijakan impor beras ini dengan mengacu pada Pasal 36 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam UU Cipta Kerja dan Pasal 30 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di mana impor pangan dan impor pangan pokok harus memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan Mikro dan Kecil dan harus berusaha melindungi mereka. Melihat impor beras pada saat panen raya terbukti akan menurunkan nilai tukar petani (NTP) dan membuat harga gabah akan semakin jatuh, impor beras tidak bijak untuk direalisasikan.  Tapi benarkah safeguards dalam pasal-pasal ini cukup kuat untuk membendung kebijakan pemerintah?

Dampak Jangka Panjang

Olivier de Schutter dalam Laporan Pelapor Khusus Hak atas Pangan (2014) pernah mengatakan, bila liberalisasi pangan yang tidak membatasi impor komoditas yang turut ditanam oleh petani terus berlangsung berkepanjangan, pertanian skala kecil tidak akan bertahan. Dalam jangka panjang, petani harus mendiversifikasikan pendapatan mereka dan tak hanya bergantung pada usaha tani yang kian tak cukup untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Banyak yang harus mengeksploitasi diri dengan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga; akan banyak pula yang menjadi tidak sejahtera. Kemiskinan di pedesaan semakin meningkat. Yang tak memilih melanjutkan kerja pertanian di desa, akan bermigrasi ke kota dan menjadi buruh dengan upah yang murah—bentuk kerentanan baru yang lain.

Apakah konsumen akan imun dari dampak buruk keranjingan impor? Tidak juga. Ketergantungan pemerintah untuk mengimpor dalam dalih menyeimbangkan harga dan membuat konsumen dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau akan membuat satu negara rentan pada volatilitas harga di pasar global dan tak punya kekuatan produksi lokal yang berkelanjutan yang selama ini diabaikan (de Schutter, 2017). Yang akhirnya, membuat konsumen juga rentan dengan harga pangan yang dapat melonjak sewaktu-waktu, terutama dalam kondisi krisis.

Kebijakan yang mengarah pada liberalisasi pangan pun menjadi bumerang untuk kedua belah pihak.

Seruan FIAN Indonesia

Pasal 16 Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) telah menyerukan bahwa negara harus mendukung dan menyediakan pasar yang memfasilitasi akses dan partisipasi petani dan produsen pangan skala kecil lainnya untuk menjual panennya dan memperoleh standar kehidupan yang layak, yang selanjutnya terhubung dengan pemenuhan hak atas pangan yang layak bagi mereka (Pasal 15). Oleh karena itu, FIAN Indonesia mendesak:

  1. Hentikan rencana impor beras yang akan merugikan petani dan menjebak mereka dalam kerentanan dan kemiskinan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19.
  2. Cabut UU Cipta Kerja dan revisi pasal-pasal yang tadinya berpihak pada liberalisasi pangan untuk lebih berfokus pada sistem pangan yang berpihak pada produsen pangan skala kecil, yang berkelanjutan, dan mendukung konsumsi yang sehat dan bergizi.
  3. Harus ada reformasi sistem pangan yang memberlakukan pendekatan multisektoral dalam memenuhi hak atas pangan dan gizi di Indonesia, yang mengikutsertakan kementerian-kementerian yang relevan. Sebagaimana kata Oliver de Schutter (2014) dalam Special Reportnya, harus terdapat koordinasi lintas sektor dalam mereformasi sistem pangan ini, termasuk dalam urusan penggunaan data yang akurat.

 

Gusti Nur Asla Shabia
Dept. Riset dan Advokasi FIAN Indonesia

 

REFERENSI

Arbar, T. F. (2021, Maret 15). Jreng! RI-Thailand Siap Teken MoU Impor Beras 1 Juta Ton. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20210315142217-4-230222/jreng-ri-thailand-siap-teken-mou-impor-beras-1-juta-ton

Bayu, D. J. (2021, Maret 10). Simpang Siur Data Beras di Balik Polemik Impor. Katadata. Diakses dari https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/60488562d283d/simpang-siur-data-beras-di-balik-polemik-impor?utm_source=Social&utm_medium=Instagram&utm_campaign=Analisis_Oka&utm_content=later-15312033.

CNN Indonesia. (2021, Maret 22). Faisal Basri soal Impor Beras: Jangan Mengada-ada. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210322174946-92-620645/faisal-basri-soal-impor-beras-jangan-mengada-ada

De Schutter, O. (2017). The political economy of food systems reform. European Review of Agricultural Economics, 1-27. DOI 10.1093/erae/jbx009

De Schutter, O. (2014). Final report: The transformative potential of the right to food. Report of the Special Rapporteur on the right to food, Oliver de Schutter, to Human Rights Council.

Khudori. (2021, Maret 12). Salah Urus Impor Beras 1 Juta Ton. Korang Kompas. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/12/salah-urus-impor-beras-1-juta-ton/.

Kompas. (2021, Maret 13). Impor Bukan Solusi Defisit. E-Paper Kompas, hlm. 9. Diakses dari https://epaper.kompas.id/pdf/show/20210313.

Florentin, V. dan Larissa. (2021, Maret 22). Terdorong Sentimen Positif Bulan Suci. Koran Tempo. Diakses dari https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/463226/saham-barang-konsumsi-berpotensi-melesat-di-bulan-suci-ramadan

Menimbang Lumbung Ikan Nasional: Untuk Pemenuhan Pangan Siapa?

Menimbang Lumbung Ikan Nasional: Untuk Pemenuhan Pangan Siapa?

Pembangunan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara) dimaksudkan untuk mengupayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi wilayah di masa yang akan datang guna percepatan ekonomi di tingkat lokal dan peningkatan perekonomian di tingkat nasional.[1] Memang sumberdaya perikanan berpotensi besar sebagai sumber pangan hewani sekaligus sumber pendapatan. Pilihan LIN di wilayah Maluku disebabkan terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Laut Banda (WPP 714), Laut Seram (WPP 715), dan Laut Arafuru (WPP 718) dengan kelimpahan sumberdaya perikanan, yang dikenal dengan Golden Fishing Ground. Secara historis, sumberdaya perikanan di Laut Banda pernah dikerjasamakan dengan Jepang. Belakangan ini, proyek LIN muncul kembali ke permukaan publik dan semakin mencuat kuat dorongan pelaksanaannya setelah sempat timbul dan tenggelam dalam hampir satu dekade terakhir.

Selengkapnya sila unduh disini.

Lonjakan Harga Pangan di Masa Pandemi Makin Mencemaskan

Lonjakan Harga Pangan di Masa Pandemi Makin Mencemaskan

Global Network for the Right to Food and Nutrition Asia Chapter bersama FIAN International merilis laporan Asia Covid-19 Monitoring Report on the Impact of the Right to Food and Nutrition (Hak atas Pangan dan Gizi) pada akhir 2020 lalu.Peneliti FIAN Indonesia, Gusti Nur Asla Shabia, mengungkap, laporan tersebut berisikan tanggapan berbagai pemerintah dalam menanggapi Covid-19. Selain itu, bagaimana langkah-langkah tersebut telah berkontribusi pada realisasi pemenuhan hak atas pangan dan gizi untuk kelompok dan komunitas yang paling terpinggirkan di negara-negara tersebut salah satunya Indonesia.

“Tahun 2020 merupakan tahun yang kelam bagi seluruh negara, tak terkecuali negara-negara di Asia. Di Asia, tercatat angka kelaparan tertinggi, atau ada sekitar 381 juta orang yang berada dalam kondisi kelaparan (data WHO per 2021),” ucap Shabia di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Seiring dengan tingkat kelaparan tersebut, beberapa region di Asia termasuk Indonesia sangat terdampak pandemi Covid-19 dalam hal angka kematian, positivity rate, dan jumlah pasien positif.

Laporan itu mengungkapkan bahwa beberapa bentuk pelanggaran hak atas pangan dan gizi di Indonesia mencakup lima hal. Pertama, tidak diperhatikannya pemenuhan pangan untuk beberapa kelompok marginal dan minoritas.

Kedua, kebijakan pengamanan sosial (social safety net) yang memiliki permasalahan dalam distribusi (belakangan diketahui turut memiliki permasalahan dari dana yang dikorupsi). Ketiga, masih tingginya angka perampasan lahan. Keempat, masih masifnya penyebaran produk-produk pangan industrial keluaran pabrikan yang memiliki konsekuensi kesehatan.

Terakhir, kelima, belum efektifnya penyerapan hasil panen di petani. “Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha setidaknya dalam menyiapkan berbagai skema bantuan sosial dan berusaha menyerap hasil panen petani di berbagai daerah, persoalan mendasar dalam sistem pangan Indonesia tak kunjung dientaskan,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa alih-alih berkonsentrasi pada penguatan pangan lokal, sistem pangan malah makin membuka pada impor dan mengusahakan ekspor di tengah-tengah ketidakpastian akibat pandemi.

Memang, lanjutnya, terdapat pembangunan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang ditengarai sebagai solusi untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

“Namun, kami menilai Food Estate sebagai proyek pembangunan yang akan lebih mendatangkan kerusakan lingkungan, penggureman petani kecil, dan kerawanan pangan,” pungkasnya.

Sumber: https://www.wartaekonomi.co.id/read323727/lonjakan-harga-pangan-di-masa-pandemi-makin-mencemaskan
Die from Starvation or Die from Illness? Pandemic in the Data Crisis Country

Die from Starvation or Die from Illness? Pandemic in the Data Crisis Country

Pandemic is a crisis that causes a crisis. Like a domino effect, the pandemic is not only a health crisis condition, but it has rolled into a financial crisis, food crisis, political governance crisis, and potentially becomes a social crisis, as India had. Thus, the action to deal with a crisis that causes crisis is a fast action, but should be an accurate one. The food crisis comes out from the pandemic itself is also a systemic crisis because food constructs its own system that is connected to many other systems. The food system encompasses all factors and actors that forming and influencing the production process, distribution networks, and food consumption.

In the pandemic condition, regulating the food system becomes the most crucial action for the state to fulfil the people’s right to food. To regulate the food system, or to be exact: to reconstruct food governance in response to and to overcome the crisis, a quick availability of accurate data is required. Data is an absolute requirement for the state to act. One of the data types needed for a rapid analysis is a spatial data. Spatial data that ought to be available for the state to fulfil, respect and protect people’s right to food at the time of pandemic, are: 1) spatial data on the disease spread status, where the dangerous red zones are, and where the green zones that are still safe; 2) spatial data on areas with a surplus and minus food production; 3) spatial data of hunger-prone, both those that has existed before the pandemic and those that emerged after the pandemic.

These three spatial data, if overlayed, will produce at least some following important conclusions: 1) how to build a logistics route from a hunger-prone location that requires the food supply with the nearest food supply location, 2) the location of the food supply that is still safe and the location of the food supply that enters danger zones which then to be decided to apply social restrictions, 3) logistical routes that need to be maintained to ensure the smoothness of food supply from urban locations that experience social distancing and destruction (PSBB), but do not have the nearest food source, thus requiring shipping routes via sea routes and airlines. All of these conclusions are under the assumption that: the country could have sufficient food stock because export food production is diverted into food for domestic consumption. In other words, this is the most appropriate momentum to concretely realize food sovereignty. There was no other way, because Yuli, a women worker in Serang, had died due to starvation, leaving four children who were also starving. The refusal of Yuli’s head of RT (neighbourhood) for food aid request because there has been no support from the government can no longer be accepted as normalcy, but as an indication of human rights violations by the state. Many other Yuli maybe detected in this pandemic country. Yuli’s death due to starving – not because of illness – in the midst of the pandemic is no longer a sign of a crisis, but it is a food crisis, and the state has neglected iya obligation to fulfil peoples’ right to food and nutrition. The state needs to reorganize the production chain and food distribution, to ensure food from producers reach the consumers without relying on normal market mechanisms. Even less the global market!

The front guard of this pandemic situation, therefore, is the smallest unit of government, i.e. rural and urban villages. If medics are no longer possible to work as ‘business as usual’, then similar with the front guard of government officials. Accurate data is in the hands of the willingness of rural and urban villages to become “hero of COVID-19” by establishing a reliable data base system, at least consists of: residents who are potentially unable to access food, data on the volume and types of food production and distribution routes. Then, it is important for the rural and urban village officials to determine the category of their villages, whether it is a food producer village or not. If it is a food producer village, then inter-village coordination within the sub-district, or even inter-sub-district coordination to build a food logistics route become the first emergency action that needs to be done. Physical and social distances still become the code of conduct in creating local food logistics routes that are initiated at the sub-district and district scale. At the provincial level, the data from the village level is used to identify inter-district food comsumption needs, and the province prepares inter-district logistics routes. At the very least, if the local logistical route that connecting inter-regional food from producers to consumers is created up to the provincial level, then the food crisis could be overcome by starting at the local level. Therefore, there is no district and provincial government bureau can act like a business as usual, because the same attitude conveys the same meaning as a health worker refusing to deal with Covid-19 positive patients and resigning as a civil servant, as happened in Banten.

This is a scenario offered to reject the Data Crisis State. Because data crisis is the base of state‘s crime for unabling fulfilment of people’s rights. There is only one prerequisite needed to enact this scenario, namely: isolate the data from the politics of interests and political interests. The politicization of data, at this moment, can be equivalent to crimes against humanity because it is very possible to lead to a mass death.

Thus, this article does not discuss the existence of thousands of citizen initiatives, because it was created not by the state to realize its obligation to fulfil the right to food. But, this article is intended to show that the state has consequences for crimes against humanity if there are hunger citizens in the middle of the pandemic, or even in the situations without a pandemic. Because hunger is not a new normal, moreover an old normal.

Laksmi A. Savitri
Head of National Council of FIAN Indonesia