Visi FIAN Indonesia

Membebaskan dunia dari kelaparan, dimana setiap perempuan, laki-laki dan anak-anak dapat sepenuhnya menikmati hak asasi mereka dengan bermartabat, khususnya hak atas pangan yang layak.

Kelaparan global bukan masalah sumber daya yang langka. Makanan yang cukup diproduksi untuk memberi makan dunia. Namun demikian, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa lebih dari 850 juta orang di dunia menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Hanya sebagian kecil yang dapat dikaitkan dengan bencana alam atau perang saudara. Sebagian besar menderita kelaparan kronis dalam kehidupan sehari-hari.

“Setiap lima detik satu anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena kelaparan atau penyakit terkait kekurangan gizi. Setiap empat menit, satu orang kehilangan penglihatannya karena kekurangan vitamin A. Lebih dari 852 juta orang tidak mendapatkan cukup makanan setiap hari untuk mempertahankan kehidupan yang normal. Ini memalukan bagi kemanusiaan. Inilah saatnya untuk menegakkan hak atas makanan. ”

– Jean Ziegler, Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan

Situasinya adalah sebuah paradoks karena meskipun kelaparan di perkotaan paling cepat berkembang, namun sebagian besar kelaparan global juga masih hidup di daerah pedesaan – tempat sebagian besar makanan diproduksi! Kelaparan lebih banyak menimpa petani kecil lebih dari pada kelompok lain, bahkan dari mereka yang hidup di perkotaan. Banyak dari mereka tinggal di daerah terpencil dan pegunungan, terancam oleh kekeringan, banjir atau longsor. Orang-orang yang tidak memiliki tanah mencoba bertahan hidup dengan penghasilan yang diperoleh dari bekerja di bawah kondisi genting sebagai buruh tani. Nelayan, pemburu dan penggembala juga terpinggirkan. Perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling besar dipengaruhi oleh kondisi kelaparan dan kekurangan gizi.

Kelaparan dan kekurangan gizi sangat mengakar pada kelompok-kelompok yang secara sosial, politis dan geografis terpinggirkan dan didiskriminasi. Peran pemerintah penting dalam menciptakan dan mengamankan akses ke sumber daya produktif seperti tanah, benih dan air dan serta proses transfer sosial seperti program meningkatkan pendapatan yang layak. Negara terikat dan berkewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak atas makanan di wilayah mereka dan di seluruh dunia. Namun banyak negara tidak memiliki kemauan politik untuk memenuhi kewajiban ini. Gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah meminta negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak atas pangan.

Seperti halnya di Indonesia, kemiskinan adalah fenomena pedesaan di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya tidak mendapatkan akses yang cukup dan tidak memiliki kendali atas sumber daya alam seperti tanah dan air. Pertanian adalah sumber utama pekerjaan di daerah pedesaan, dengan mempekerjakan sekitar 40,12 juta orang, setara dengan 33% total angkatan kerja di Indonesia (ADB 2015:3). Menurut sensus pertanian 2013, dari total 25,76 juta rumah tangga petani, 14,25 juta diantaranya hanya memiliki kendali kurang dari separuh hektar lahan. (BPS 2013:12) Sementara 1.599 perusahaan perkebunan sawit skala besar swasta dan Negara menguasai sekitar 11 juta hektar lahan (Direktorat Jenderal Perkebunan 2016:11). Hal ini setara dengan 30% total lahan pertanian di Indonesia (Kementerian Pertanian 2014:4). Begitupun ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan, dimana ada lebih dari 34 juta hektar untuk izin pengusahaan kawasan hutan skala besar yang diberikan kepada pihak swasta, sementara untuk Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) luasnya hanya mencapai 0,6 juta hektar (Kementrian Kehutanan 2011:23). Ketimpangan ini mendorong terjadinya perebutan sumberdaya dan memicu terjadinya konflik agraria yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini menjadi faktor utama langgengnya kelaparan dan kekurangan gizi di Indonesia, baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan.