Pernyataan Sikap FIAN Indonesia atas UN Food System Summit (UNFSS)
Penyelenggaraan Dialog Nasional Indonesia menuju UN Food System Summit (UNFSS) di Roma, pada 27 April 2021 silam masih belum sepenuhnya mengedepankan forum yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi yang layak. UNFSS merupakan forum multi pemegang kepentingan yang diperuntukkan untuk mentransformasi sistem pangan yang mengeliminasi kelaparan, meningkatkan gizi, lebih sehat dan inklusif serta menjaga keberlanjutan alam. Namun, Civil Society and Indigenous People’s Mechanism (CSM) for relations with the UN Committee on World Food Security telah aktif menggarisbawahi problematika UNFSS dan melancarkan kritik mereka terhadap mekanisme penyelenggaraan dialog menuju UNFSS mendatang. Salah satunya, mewanti-wanti bahwa Dialog Nasional—dialog yang dihelat di level negara oleh penyelenggara terpilih—akan mengulang mekanisme Summit yang menjadi sumber keprihatinan organisasi-organisasi masyarakat sipil independen dalam CSM.
Pertama. Dari segi penyelenggaraan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, Dialog Nasional yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) sebagai convenor pada akhir April 2021 lalu dilaksanakan secara tertutup, tidak memiliki publikasi resmi yang transparan soal step by step pelaksanaannya, dan berdasar pada undangan yang kriteria seleksinya tidak disampaikan ke publik secara jelas. Bappenas memberikan informasi tentang setting Dialog Nasional melalui Webinar FIAN Indonesia bersama SPI, “Mentransformasikan Sistem Pangan yang Memenuhi Hak Atas Pangan dan Gizi dengan Mengadopsi UNDROP”, tetapi struktur dan list peserta pada saat itu sudah rigid. Sebagai forum strategis yang tujuannya adalah untuk menghimpun saran dan masukan kritis berlandas pengalaman untuk mentransformasi sistem pangan menjadi lebih berkelanjutan bagi seluruh pihak, sejatinya Dialog Nasional direncanakan dan dilaksanakan dengan metode yang terbuka, partisipatif, dan adil, tidak diputuskan secara sepihak.
Kedua. Dari sisi representasi, Bappenas memang telah mengundang partisipan dari petani dan produsen skala kecil, serikat buruh, dan organisasi non-pemerintah lokal yang memiliki dampingan dan studi-studi lapangan. Perusahaan multinasional (multinational corporation) dan bisnis nasional besar (large national business), pemegang kepentingan yang beberapa di antaranya kerap menimbulkan permasalahan dan pelanggaran hak atas pangan di Indonesia tidak diberikan tempat secara langsung untuk berpartisipasi dalam forum ini. Namun, hal ini tidak lantas melegakan karena kepentingan korporasi masih diwakilkan dalam forum melalui partisipasi beberapa asosiasi yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan agribisnis besar dan perusahaan-perusahaan transnasional yang memiliki catatan merah terkait permasalahan agraria dan kerusakan lingkungan (lihat Lampiran 1 soal Struktur Dialog Nasional).
Selain itu, jumlah institusi nasional dan pemerintahan masih mendominasi dan dapat berakibat pada hasil diskusi yang terkooptasi dan tersetir untuk mewadahi kepentingan mayoritas partisipan di forum. FIAN Indonesia dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain menyoroti bahwa segelintir institusi pemerintahan (periode kerja 2019-2024) yang kerjanya beririsan dengan sistem pangan, berikut program kerja dan kebijakan yang mereka usung, mengedepankan kepentingan ekonomi, seperti efisiensi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi pasar. Logika bahwa peningkatan produktivitas dan pengikutsertaan produsen pangan skala kecil ke dalam pasar finansial dijadikan jurus pamungkas untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ketiga. Dari Dokumen Official Feedback Dialog Nasional, terlihat adanya representasi yang timpang, kemungkinan besar berujung pada output-output Action Track[1] yang masih dikontaminasi oleh solusi transformasi sistem pangan yang dikerangkai kepentingan bisnis, dan bukannya sistem pangan yang berbasis hak dan menaruh kedaulatan di tangan produsen pangan skala kecil. Biofortifikasi, korporasi petani, ekonomi sirkuler, dan climate smart agriculture merupakan solusi-solusi mengentaskan kelaparan dan permasalahan gizi yang disetir oleh bisnis dan korporasi (business-led and corporate-led). Di sisi lain, adalah langkah yang baik bahwa Dialog Nasional juga telah mendorong peralihan ke sistem pangan lokal dan penerapan agroekologi, tetapi hal ini akan seperti jargon kosong saja apabila solusi-solusi business-led yang diusulkan tadi masih menjadi solusi yang lebih diprioritaskan. Permasalahan sistem pangan yang ada di Indonesia, seperti reforma agraria yang belum berjalan dengan maksimal dan Food Estate yang mengancam hak atas pangan masyarakat tidak disinggung.
Kesimpulannya, Dialog Nasional yang dihelat Bappenas mengkonfirmasi keprihatinan organisasi masyarakat sipil, termasuk FIAN Indonesia, yang tergabung dalam CSM. Saat ini, urgensi mentransformasikan sistem pangan yang berkelanjutan dan memenuhi hak atas pangan dan gizi terletak pada sejauh mana permasalahan struktural dan sistemik yang ada dalam sistem pangan kita disadari, disinggung, dan didiskusikan alternatifnya.
Menanggapi hal ini, FIAN Indonesia sejalan dengan CSM bahwa UNFSS, berikut skema dialog yang mereka sediakan dan terekstensi sebagai Dialog Nasional, cacat secara pengorganisasian dan gagal untuk menggarisbawahi permasalahan struktural sistem pangan serta mengedepankan solusi yang ada di tangan rakyat (people’s solution), bukan korporasi. Untuk itu, FIAN Indonesia menyatakan sikap untuk tetap menggunakan alternatif lain dalam turut serta dalam memberi saran dan masukan terkait transformasi sistem pangan dan akan terus aktif mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk memanfaatkan lini independen yang disediakan CSM, dalam rangka berjuang untuk transformasi sistem pangan yang lebih berbasis hak dan berkeadilan ekologis.
Lampiran 1
Catatan:
* CSM mencatat beberapa aktor-aktor korporasi yang berpengaruh dalam The Summit, dengan penambahan dari FIAN Indonesia sendiri sesuai dengan pemetaan aktor:
IBCSD (Indonesia Business Council for Sustainable Development) Asosiasi yang dipimpin oleh CEO beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, untuk “pembangunan berkelanjutan”, di mana anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan agribisnis, industri ekstraktif, atau industri makanan/minuman yang problematis, seperti: Wilmar, Cargill, Monsanto, East West Indonesia Nestle, Freeport, dan masih banyak lagi. Berafiliasi dengan World Business Council for Sustainable Development (WBSCD).
PISAgro Berafiliasi dan didirikan karena keresahan dalam World Economic Forum (WEF) Summit. Anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh perusahaan transnasional seperti Bayer, Cargill, Dow AgroSciences, Syngenta, Koltiva, atau agribisnis lokal raksasa seperti Indofood, Great Giant Pineapple, Sinar Mas dll. WEF sendiri baru menandatangani kerjasama strategis dengan PBB.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Asosiasi tingkat internasional yang anggotanya mencakup perusahaan transnasional seperti Bayer, Danone, Dow, Dupont, Kellogg’s, Nestlé, PepsiCo, Rabobank;
EAT Forum: Didirikan oleh Stordalen Foundation, Stockholm resilience Center and the Wellcome Trust; Members of Board of Trustees: Potsdam Institut for Climate Impact Research, WEF, and others; Engagement Allies: WBCSD, Google Food Services, Nestlé, and others;
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN): Dalam tingkat global, bekerjasama dengan sektor privat, seperti: WBCSD, the US Council for International Business Foundation (USCIB), the International Food and Beverage Alliance (IFBA), the Consumer Goods Forum dan lainnya; Co-host of Scaling Up Nutrition (SUN) Business Network & Part of SUN executive committee; Partnership with AGRA; Member of Food Fortification Initiative (FFI); Participating in global policy networks such as the EAT Foundation, the Food and Land Use Coalition (FOLU), the WEF and Food System Dialogues (4SD). Solusinya banyak menyerukan fortifikasi dan biofortifikasi, padahal mengentaskan stunting dan malnutrisi bukan hanya perkara fortifikasi tetapi juga mengembalikan akses sumber daya produktif terhadap rumah tangga miskin atau memastikan sumber pendapatan yang layak.
[1] Action Track merupakan lima poin yang saling berhubungan yang sejalan dengan lima tujuan Summit, yang juga menjadi tema kelompok-kelompok kerja dalam Dialog Nasional. Lima Action Track ini adalah (1) Menjamin akses terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk semua orang (ensure access to safe and nutritious food for all); (2) Perubahan ke arah pola konsumsi berkelanjutan (shift to sustainable consumption patterns); (3) Menggenjot produksi yang berdaya dukung alam (boost nature-positive production); (4) Memajukan penghidupan berkeadilan (Advance equitable livelihoods); dan (5) Membangun resiliensi terhadap kerentanan, guncangan, dan tekanan (Build resilience to vulnerabilities, shocks and stress).